MERAUKE

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Sulta D. Sitohang, SH, MH melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke  Donny Stiven Umbora, membenarkan pelimpahan berkas dan barang bukti dari perkara mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke  ke Pengadilan Tipikor. Pelimpahan  berkas dan  barang bukti tersebut setelah  berkas pemeriksaan tersangka telah dinyatakan  lengkap atau P.21.

Perintah ini menyusul aksi pemalangan sekolah yang dilakukan oleh orang tua siswa sebagai bentuk kekecewaan kepada kepala sekolah yang jarang melaksanakan tugas dan tidak transparannya dalam pengelolaan 2 sumber dana tersebut.

‘’Untuk pasien yang sudah resisten terhadap obat, ditangani langsung oleh RSUD Merauke. Karena di RSUD Merauke, ada dokter spesialis paru hakni dr. Hendra Sihombing yang menangani langsung  pasien-pasien yang sudah resisten obat tersebut,’’ kata Nevile Muskita.    

   Kepala  Badan Kesbangpol Provinsi Papua Selatan Natalis Netep, SH, yang membuka pembekalan tersebut mengatakan tujuan dari  pembekalan ini adalah untuk memberikan  pemahaman kepada para Pansel  untuk melaksanakan  tugas sesuai dengan amanat PP 106.

  Rizal Tandi Limbong menjelaskan bahwa penderita TB yang resisten terhadap obat tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, karena kurang disiplin dalam meminum obat paket yang diberikan. Kedua, terkadang merasa sudah sehat sehingga berhenti   meminum obat paket tersebut. Padahal obat  trersebut harus diminum penuh  selama 6 bulan. 

   Menurut Maddaremmeng, rencana kunjungan tersebut baru sekedar informasi. Namun kepastiannya  kapan belum terkonfirmasi dengan baik. Hal ini mengingat  pelantikan  beliau sebagai Presiden terpilih tinggal menyisahkan 2-3 minggu kedepan.

   Kepala  Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua  Selatan Paino, SIP, MT,   ditemui media ini di Merauke mengungkapkan, hingga akhir September 2024 baru 10.079 hektar dari target  optimalisasi lahan seluas  40.000 hektar.

  Sejumlah catatan yang disepakti itu antara lain  sehubungan  dengan pengembangan RSUD Merauke dimana ada sejumlah bangunan  yang ada di dalam rumah sakit itu baik bangunan tua  maupun perumahan yang ada di dalam rumah sakit itu akan dibongkar untuk dibangun baru . Namun sebelum dibongkar akan dilakukan penilaian  terlebih dahulu dimana penilaian itu  akan dilakukan oleh KPKNL.  ‘’Jadi akan ada  pemusnahan dan penghapusan,’’terangnya. 

‘’Jadi itu  baru rekomendari dari Bawas (Badan Pengawas) ke Ketua MA. Itu bukan keputusan. Nanti dari rekomendasi itu, Ketua MA akan meneruskan lagi ke Dirjen. Dirjen nantio setelah melihat dan mempelajari  segara sesuatu terkait dengan rekomendasi itu dilengkapi dengan segala macam bentuk terkait dengan rekomendasi itu baru mengeluarkan keputusan. Namun untuk surat keputusan itu sampai sekarang belum ada,’’ lanjutnya.

‘’Tapi satu bulan penuh ini kepala sekolah sama sekali tidak masuk. Sementara anak-anak sebenarnya sudah melakukan simulasi UNBK tapi karena  kepala sekolah tidak berada di tempat untuk tandatangan sehingga simulasi UNBK itu belum dilaksanakan sampai hari ini,’’ katanya.