MERAUKE- Kendati pelaksanaan anggaran tahun 2026 akan memasuki triwulan ketiga, namun penyerapan anggaran untuk belanja modal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KP2N) baru mencapai 4 persen.
‘’Sampai hari ini, penyerapan anggaran untuk belanja modal baru tercatat 4 persen,’’ kata Kepala KP2N Merauke Asyik Fauzi, ketika ditemui di kantornya, Jumat (22/5).
Asyik Fauzi menjelaskan, total belanja modal yang tercatat di KPPN Merauke tahun 2026 sebesar Rp 3,7 triliun dimana untuk Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai Papua Merauke menguasai sebesar Rp 3,3 triliun.
‘’Untuk BPJN Papua Selatan sebesar Rp 2,1 triliun untuk pembangunan jalan Wanam-Muting tahap kedua dan untuk BWS Papua Merauke sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan jaringan iringasi food state di Wanam,’’ katanya.
Serapan belanja modal yang masih sangat rendah ini, lanjut Asyik Fauzi, karena adanya penolakan masyarakat adat terhadap program tersebut, sehingga pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
‘’Mereka kerjakan yang tidak ada penolakan, kalau ada penolakan mereka belum kerja. Ini yang membuat serapan anggaran untuk belanja modal masih rendah,’’ katanya.
MERAUKE- Kendati pelaksanaan anggaran tahun 2026 akan memasuki triwulan ketiga, namun penyerapan anggaran untuk belanja modal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KP2N) baru mencapai 4 persen.
‘’Sampai hari ini, penyerapan anggaran untuk belanja modal baru tercatat 4 persen,’’ kata Kepala KP2N Merauke Asyik Fauzi, ketika ditemui di kantornya, Jumat (22/5).
Asyik Fauzi menjelaskan, total belanja modal yang tercatat di KPPN Merauke tahun 2026 sebesar Rp 3,7 triliun dimana untuk Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai Papua Merauke menguasai sebesar Rp 3,3 triliun.
‘’Untuk BPJN Papua Selatan sebesar Rp 2,1 triliun untuk pembangunan jalan Wanam-Muting tahap kedua dan untuk BWS Papua Merauke sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan jaringan iringasi food state di Wanam,’’ katanya.
Serapan belanja modal yang masih sangat rendah ini, lanjut Asyik Fauzi, karena adanya penolakan masyarakat adat terhadap program tersebut, sehingga pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
‘’Mereka kerjakan yang tidak ada penolakan, kalau ada penolakan mereka belum kerja. Ini yang membuat serapan anggaran untuk belanja modal masih rendah,’’ katanya.
