MERAUKE- Kertua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Yulians Charles Gomar memberikan tanggapan terkait dengan persoalan distribusi BBM di wilayah SP8 yang saat ini sedang diproses aparat penegak hukum. DPRP kata Politisi Partai Nasdem ini menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan.
‘’Namun kami menegaskan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara adil, profesional, dan menyeluruh, termasuk menelusuri tata niaga serta mekanisme distribusi BBM di lapangan. Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi objek penindakan, sementara akar persoalan tidak dibenahi,’’ kata Yulians Charles Gomar, Selasa (28/4).
Komisi II DPRP Papua Selatan, lanjut dia, memandang BBM, khususnya solar, memiliki peran vital bagi sektor pertanian, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait wajib memastikan distribusi BBM tepat sasaran, mudah diakses, dan tidak menimbulkan praktek-praktek yang merugikan rakyat.
‘’Kami juga meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam rantai distribusi untuk diperiksa secara proporsional, agar publik memperoleh kejelasan yang utuh dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih,’’ pintanya.
MERAUKE- Kertua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Yulians Charles Gomar memberikan tanggapan terkait dengan persoalan distribusi BBM di wilayah SP8 yang saat ini sedang diproses aparat penegak hukum. DPRP kata Politisi Partai Nasdem ini menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan.
‘’Namun kami menegaskan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara adil, profesional, dan menyeluruh, termasuk menelusuri tata niaga serta mekanisme distribusi BBM di lapangan. Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi objek penindakan, sementara akar persoalan tidak dibenahi,’’ kata Yulians Charles Gomar, Selasa (28/4).
Komisi II DPRP Papua Selatan, lanjut dia, memandang BBM, khususnya solar, memiliki peran vital bagi sektor pertanian, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait wajib memastikan distribusi BBM tepat sasaran, mudah diakses, dan tidak menimbulkan praktek-praktek yang merugikan rakyat.
‘’Kami juga meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam rantai distribusi untuk diperiksa secara proporsional, agar publik memperoleh kejelasan yang utuh dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih,’’ pintanya.
