Kunjungan yang dialkukan Alberth Merauje ke sekolah ini, bukan sekedar meninjau kondisi infrastruktur dari sekolah tersebut. Tapi juga menerima berbagai masukan dan keluhan dari pihak sekolah tentang SDN Inpres Pantai En
Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan rinci dan terbuka kepada publik mengenai aliran serta peruntukan dana cadangan tersebut. Menurutnya dana cadangan tersebut wajib dikelola secara jujur, transparan, dan akuntab
Ia merasa dirugikan atas pemutusan hubungan kontrak kerja tersebut. Apalagi pekerjaan ini sudah ditangani selama 4 tahun itu. Selain Marselina, Noldi Waromi dari CV Cenderawasih Nirwana juga tidak terima dengan keputusan
Denny menegaskan, proses hukum tetap berjalan sebagai bentuk pembelajaran sekaligus untuk memulihkan nama baiknya. "Saya pada prinsipnya memaafkan. Tadi juga saya bilang, kita memaafkan. Tapi proses-proses yang sudah kit
"Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tidak boleh dipelihara sebab bisa merusak sendi kehidupan berbangsa apalagi kita tahu bahwa ekonomi atau fiskal Papua saat ini sedang lesu. Kami butuh klarifikasi dana cadangan i
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Jansen Monim, didampingi Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan H. Junaedi Rahim, Ketua Fraksi NasDem Dwita Handayani, Ketua Fraksi PDIP Tulus Sianipar, Wakil Ketua Fraksi Gabungan Gera
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah cepat guna mencegah konflik meluas. Menurut Donatus, persoalan pertama adalah belum jelasnya tapal batas pemerintahan antara Kabupaten Deiyai, Kabupat
Karenanya ia berpendapat bahwa ada pihak yang mencoba merusak citra nama baik seseorang. Kami tidak mendukung siapapun namun kami melihat secara objektif. Publik perlu menyimak bahwa pemerintah sedang menata pembangunan
Usulan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan terkait sistem laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari 14 kampung adat yang dinilai belum berjalan maksimal.
Frangklin menjelaskan, persoalan tata kelola kampu
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 tr
