Jangan justru hanya sekedar program tanpa ada yang menjadi pembeda dengan yang sudah – sudah. Pasalnya Jhon melihat banyak program yang dipaparkan OPD tidak jauh beda dengan program tahun sebelumnya dan yang membedakan hanyalah angka.
“Saya pikir ini di depan mata dan bukan di pedalaman pegunugan. Jangan loading terlalu lambat, bila ada yang memposting di media sosial untuk harus ada segera ada tindakan, bukan duduk manis di balik meja dan menunggu,” tegas Gobay.
Ia menyatakan bahwa selama ini nampaknya tak ada orang Papua yang akhirnya menjadi kaya usai menjual tanahnya. Yang ada adalah warisan bagi anak cucu ini hilang dan berpindah tangan secara legal dan dikuasai orang lain yang memang bertujuan memiliki aset tersebut.
Juliana Waromi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah kendaraan lain yang masih harus ditertibkan baik yang dikuasai oleh ASN yang sudah purna tugas maupun mantan anggota DPR Papua.
‘‘Ada juga catatan terkait hak suara Pemilu di tahun 2024 dimana kami sampaikan bahwa peluang terjadi pelanggaran HAM ini sangat terbuka. Banyak warga punya hak pilih dan dipilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebab regulasi PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah masyarakat yang memegang E-KTP dan di Papua masih banyak sekali yang tidak memiliki E-KTP,“ beber Jhon Banua.
Atnike menjelaskan bahwa kunjungannya ini bagian dari program kerja terhadap pemangku kepentingan di Papua dan untuk DPR Papua pihaknya selain memperkenalkan komisionel yang baru tetapi juga menyampaikan isu yang menjadi prioritas Komnas HAM.
‘‘Dengan dasar itulah kami kemudian menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan daerah provinsi tentang perlindungan danau dan kini telah disahkan dan telah diberikan penomoran, Perdasus Papua Nomor 11 tahun 2021 tentang Penyelematan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua,“ kata Jhon Gobay, Ahad (18/6).
Sebelumnya mereka sempat menghadang satu taxi online yang terlihat beroperasi dan nyaris terjadi kericuhan. Untungnya aparat keamanan segera turun dan menghentikan aksi main hakim sendiri tersebut. Aksi demo ini diterima Ketua Komisi IV DPR Papua, Arnol Walilo bersama Wakil Ketua Komisi IV, Yansen Monim, di halaman Kantor DPR Papua, Senin.
“Ada yang kami temukan penjualan aset-aset Pemprov yang dijual tanpa sepengetahuan kami DPR Papua,” ujar Jhony usai mengikuti rapat Pansus Aset DPR Papua bersama direksi PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri di Ruang Banggar DPR Papua pekan kemarin.
Akibatnya sejumlah masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena ketiadaan biaya. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong, termasuk masyarakat Papua harus menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagai jaminan.
Dalam sambutannya Abiasi Rollo mengatakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD kota Jayapura ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua, Nomor : 155.1/129/Tahun 2023. Tanggal 29 Maret 2023 lalu tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu, Anggota DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2022.
“Kami ingin tertibkan semua dan memang ini menjadi komitmen kami agar sistem pengelolaan keuangan di Pemprov ini bisa tertata lebih baik,” kata Jhony Banua di ruang kerjanya, Selasa (30/5).
Pansus ini nantinya akan bekerja menginventarisir penggunaan anggaran yang disebut keluar jalur. Kata Jhony dari laporan BPK ada penggunaan anggaran Rp 1,75 triliun yang patut dipertanyakan.
Yunus meminta siapapun itu untuk bisa membedakan sebab tidak semua memahami situasi politik di Papua. Pilot Philips hanya bekerja melayani dan juga memiliki keluarga, istri dan anak. Pilot ini diyakini tidak paham dengan situasi terkini Papua karena tugasnya lebih banyak hanya untuk pelayanan.
Laode menyebut sebagai dasar pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua telah menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi keuangan daerah dengan perincian, pertama realisasi pendapatan sebesar Rp11,03 triliun atau 102,55% dari anggaran sebesar Rp10,76 triliun
“Teman – teman baru saja kembali menyelesaikan reses selama 14 hari ke daerah – daerah dan tentu ada banyak temuan atau catatan yang mereka dapat di lapangan. Ini akan dibahas untuk selanjutnya menjadi perhatian pemerintah provinsi,” kata Yulianus Rumboirussy di Jayapura belum lama ini.
“Kami bersyukur karena akhirnya perjalanan kami ke provinsi bisa ditemui oleh Plh Gubernur langsung. Beliau orangnya merespon sekali dan tidak neko – neko, langsung memberi jawaban,” kata Herol Mano, Kepala Kampung Imandoa mewakili tiga kepala kampung lainnya, Jumat (5/5).
Iapun menegaskan apabila ada pihak yang menggunakan Burung Cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cinderamata, maka akan dikenakan hukuman pidana. Hal itu sudah sesuai dengan perda perda perlindungan Burung Cendrawasih.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay berpendapat bahwa selama ini lokasi untuk perkebunan kelapa sawit sangat mudah diberikan perijinan dan disiapkan lahannya. Pemerintah bahkan siap memfasilitasi agar proyek perkebunan kelapa sawit ini bisa segera beroperasi.
“Soal pengawasan dikatakan vakum, saya katakan bahwa sejak Januari ada rapat banggar 2 kali, lalu rapat soal beasiswa dipimpin waket II, Bamus Propemperda dan ada sidang Paripurna. Anggota DPRP juga tolong jujur, saya punya daftar bahwa anggota DPRP sudah ambil jatah dana semua untuk lakukan kegiatan pengawasan, hearing dialog lalu vakumnya dimana,” cecar Jhony Banua diiyakan Edoardus Kaize dan Yulianus Rumboirussy.
Aksi penutupan secara paksa ruang-ruang pimpinan termasuk sekretaris dewan yang dilakukan sejumlah anggota DPR Papua berbuntut. Setelah dihari yang sama terjadi penolakan dari ASN pada kesekretariatan dewan, kini muncul surat edaran yang menginstruksikan untuk seluruh staf di DPR melaksanakan tugas dari rumah masing-masing.
Disaat puluhan anggota DPR Papua melakukan protes terhadap fakumnya aktifitas di DPRP ternyata hanya selang beberapa saat spanduk yang menutupi pintu ruang Sekwan langsung dilepas. Ternyata aksi anggota DPRP ini tidak sepenuhnya dianggap benar.
Puluhan anggota DPR Papua Rabu (5/4) melakukan protes terhadap empat pimpinan mereka termasuk sekretaris dewan karena merasa setelah daerah otonomi baru terbentuk justru mempengaruhi aktifitas dan kinerja yang semakin melempem
Diketahui, sebanyak 37 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua III DPR Papua, Yulius Rumbairusi di Gedung DPR Papua, Rabu (8/3).
Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy menyampaikan bahwa persoalan Kartu Papua Sehat (KPS) di Papua bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi Papua, jika tidak segera disikapi, Pemprov Papua sendiri yang repot.
Menindaklanjuti aspirasi perwakilan orangtua dari 3800 Pelajar atau Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Affirmasi Otsus terkait Jaminan Pembiayaan Studi, yang disampaikan kepada Komisi V DPRP pada Senin (20/02), maka Komisi V DPRP pada Selasa, (21/02) langsung menyambangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta.
Belum jelasnya aturan main terkait kerja kerja kedewanan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang akan berakhir pada tahun 2024 sementara anggota DPR Papua juga terdiri dari anggota yang berasal dari daerah-daerah otonom baru.
Meski terbilang sebagai gedung baru, karena diresmikan Juni 2019 lalu, namun keretakan akibat gempa nyata terlihat. Jika melihat dari kolom bangunan paling bawah sudah nampak keretakan yang cukup mengkhawatirkan.
Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
Pasca lahirnya Daerah Otonomi Baru maka secara otomatis banyak penganggaran yang mulai digeser – geser. Jika sebelumnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua bisa mengatur 28 kabupaten dengan 1 kota, namun dengan lahirnya tiga DOB ini, provinsi induk Papua hanya menangani 8 kabupaten dan 1 kota. Sisanya semua dimasukkan ke daerah otonomi baru.
Pasca gempa berulang yang menggoyang Kota Jayapura dan sekitarnya awal Januari kemarin ikut memberi dampak pada bangunan gedung baru DPR Papua. Ada sejumlah dinding maupun lantai yang retak.
Pendapat Akhir Gubernur Papua pada penutupan sidang Paripurna DPRP terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) non APBD tahun 2022 digelar Kantor DPR, Jumat (16/12).
Koordinator Guru P3K Fellisia Roswita menyampaikan, alasan mengadu ke DPRP lantaran ketidakjelasan hak mereka (gaji-red) yang belum juga dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Sidang Pleno berlangsung di ruang sidang utama Majelis Rakyat Papua, dipimpin langsung oleh Timotius Murib Ketua MPR dan Yoel Luiz Mulait Wakil Ketua I MRP dan dihadiri pimpinan Pokja Agama, Perempuan dan Adat, Selasa (6/12/) pagi.
Adapun kendalanya kata Jeri yakni semakin maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah provinsi Papua, proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang juknis hak dan kewajibannya diatur dengan melalui PMK 61/PMK.03/202.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau balik menyindir bahwa pernyataan tersebut dianggap salah kaprah dan ia meminta bupati melihat ke belakang soal apa yang sudah pemerintah provinsi berikan untuk Biak.
Ia menjelaskan, pihaknya sangat mendesak dan mengharapkan Biro Hukum Setda Gubernur Provinsi Papua tidak bersantai. "Serius dalam menyusun serta membuat dokumen tersebut, kami kemarin baru selesai berjumpa dengan Bapak John Gobai ketua Fraksi Otsus, Biro Hukum diminta mempercepat penyusunan Perdasi Pertambangan Rakyat," tegasnya.
Dijelaskan bahwa meski proyek tersebut sudah dilaksanakan pihanya akan menyerahkan semua ke provinsi yang baru sebab di provinsi tersebut sudah ada dana infrastruktur dan mendapat dana Otsus yang juga nilainya tak jauh berbeda dengan Provinsi Papua.
Dari angka ini dikatakan pemerintah sudah menggunakan silpa Rp 191 miliar dan menggunakan dana cadangan Rp 400 miliar lebih. “Kami menganggap ini kesalahan yang dibuat Menteri Keuangan yang dengan seenaknya membagi dana transfer daerah,” kata Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw kepada wartawan usai kegiatan, Rabu (30/11).
APBD Papua tahun 2023 mengalami penurunan drastis. Sementara ada banyak tanggungjawab dari berbagai sektor yang harus diselesaikan dan didukung dengan anggaran. Parahnya lagi dengan adanya tiga Daerah Otonomi Baru ini justru sistem penganggarannya masih harus menyusu pada provinsi induk yakni Papua.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menyampaikan bahwa pekerja ataupun pegawai di berbagai tempat usaha di Jayapura harus tetap bijak dalam pengeluaran. Pengeluaran harus sesuai dengan kebutuhan dan bukan mengikuti keinginan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II, Edoardus Kaize dan Yunus Wonda ini akhirnya baru dimulai pukul 17.40 WIT yang dihadiri 35 anggota DPR Papua. Dalam rapat tersebut dibacakan struktur AKD termasuk fraksi.
Meski demikian posisi dari pimpinan komisi maupun kelengkapan dewan lainnya diyakini bisa mempengaruhi sebuah keputusan pada internal dewan. Dari reposisi AKD semester kedua tahun 2022 ini tak banyak perubahan atau bisa dibilang hanya 60 persen dilakukan pergantian, selebihnya masih ditempati oleh wajah – wajah lama.
"Dalam hal pengakuan masyarakat adat pemerintah harus cukup mencatat dan meregister kesatuan masyarakat adat yang ada dan telah jelas keberadaan wilayah adatnya bukan frasa, mengecek keberadaan, masih ada atau tidaknya masyarakat adat," katanya di kediamanya Abepura, Kamis (27/10).
Para pimpinan DPRP sebelumnya melihat proses ini tidak akan serumit ini, namun ternyata harus molor. Bahkan kemungkinan pekan depan barulah ada penentuan. Ini tak lepas dari adanya protes atau ketidaksepahaman dan masih ngotot-ngototan terkait nama maupun aturan main.
Nah persoalan jalannya Daerah Otonomi Baru (DOB) tentu tak lepas dari penganggaran yang cukup. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mendampingi setidaknya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
Anggota Komisi IV, Thomas Sondegau yang melihat ini langsung menginterupsi meminta pimpinan sidang, Edoardus Kaize untuk meminta Nasdem segera membacakan nama yang akan dirolling.
Ia mengatakan bahwa belum terlaksananya sidang APBD Perubahan tahun 2022 tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dan pimpinan DPRP harus bertangungjawab atas hal ini.
Karenanya pihaknya meminta eksekutif merevisi kembali rancangan perdasus yang sudah dikirimkan kepada DPRP dan hanya menyiapkan pemilihan untuk wilayah Papua induk saja.
“Tak ada perpecahan, kami tetap solid dan sama – sama. Berbeda pendapat itu biasa tapi kami tidak terpecah. DPRP akan tetap konsisten memperjuangkan hak rakyat. Tak ada kepentingan kelompok maupun parpol disini,” tegas Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw usai rapat.
Apabila lewat ketentuan tersebut maka (APBD-P) tidak dapat dibahas dan ditetapkan bersama-sama sebagai Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang (APBD-P) TA 2022, namun hanya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Ini belum lagi kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw anggaran yang diusulkan termasuk besar yakni Rp 50 miliar. Ia khawatir jika tetap dipaksakan maka hasilnya tidak akan maksimal.
Namun DPR Papua menangkis bahwa keterlambatan tersebut bukan disengaja atau tanpa alasan yang jelas. DPRP menyampaikan bahwa ini terjadi lantaran pihak eksekutif yang tidak merespon baik agenda hearing maupun kepastian anggaran yang akan dianggarkan.
Anggota Pansus Otsus Laode Muhitu S.H, secara tegas mengusulkan kepada Bappeda Kota Jayapura agar penggunaan dana Otsus jillid II, difokuskan pada peningkatan mutu pendidkan bagi anak anak Port Numbay.
Informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos dari keterlambatan ini DPR Papua sempat ditegur dan diingatkan untuk segera melakukan sidang APBD perubahan. “Ya seperti itu kondisinya, kami juga ditanya oleh masyarakat kapan agenda APBD Perubahan ini dilakukan,” kata Yonas Nusi saat ditemui di Entrop, Sabtu (1/10).
Komisi I mengagendakan untuk mengundang pihak Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai instansi yang mengeluarkan perizinan. Mereka ingin melihat apakah perizinan empat JPT ini sudah sesuai atau belum.
Usai bertemu yang berlangsung dari jsm 9.30 WIB sampai dengan jam 12.00, WIB, di Ruang Tamu kantor BAIS, Kalibata Jakarta, Rabu, (28/9). Tim DPR Papua dengan Kepala BAIS TNI yang diantaranya Ketua Tim, John NR Gobai, Alfred Anouw, Jimmy biniluk dan Yosia busup bersama staf DPR Papua, Anderson Waroy dan Novan.
Mereka meminta KPK menghentikan bentuk kriminalisasi kepada gubernur Lukas Enembe. Apa yang dilakukan KPK dikatakan hanya kepentingan politik tertentu. Selain itu Gubernur Lukas dikatakan memiliki komitmen untuk masyarakat Papua dan banyak yang telah dilakukan selama kepemimpinan.
Jika sebelum – sebelumnya terkesan DPRP berjalan sendiri dan MRP digunakan saat dibutuhkan pertimbangan soal verifikasi keaslian orang Papua tapi dari dua kali saling berkunjung ini terlihat kedua lembaga tersebut mulai mesra.
Ya, DPRP dan MRP sepakat untuk bersama-sama menghadap Presiden RI Joko Widodo di Jakarta. Ketua Fraksi Gerindra, Yanni menyampaikan agar persoalan kasus mutilasi di Timika dikawal secara baik.
Kasus mutilasi yang melibatkan oknum anggota TNI dianggap menambah luka hati masyarakat sebab selama ini hal tersebut sangat jarang terjadi apalagi ini dilakukan oleh pihak yang terlatih. “Ini menjadi perhatian kami dan tadi dua kelompok mahasiswa sudah datang menemui kami dan ini (pansus) akan segera kami usulkan ke pimpinan untuk dibuat segera disetujui dan dibentuk,” jelas Elvis di halaman DPRP, Senin (5/9).
Terkait ini, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengaku pihaknya sejatinya ikut menolak rencana kenaikan tersebut, namun perihal ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang.
Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Gubernur Papua, Lukas Enembe diwakili oleh Sekda, Ridwan Rumasukun memberi penjelasan konkrit bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud kinerja pemerintah tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Papya tahun 2019 – 2023.
Apresiasi ini diberikan secara lisan dari hampir seluruh anggota MRP karena menganggap baru kali ini pimpinan dan sebagian anggota DPRP datang dan berkoordinasi sekaligus berkonsultasi terkait regulasi yang tengah dibahas.
Jumlah penduduk menjadi acuan dimana jika terjadi penurunan penduduk maka dipastikan jumlah kursi juga akan menurun dengan sendirinya. Dengan adanya tiga provinsi baru di Papua maka besar kemungkinan kursi di DPRP juga akan berkurang.
“Saya minta maaf tidak bisa langsung menerima karena saya sudah dijadwalkan harus menemani kunjungan DPR RI,” kata Johny Banua menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Arso Kota, Kabupaten Keerom, Jumat (15/7).
Jika menilik pada jadwal maka paripurna ini seharusnya digelar pada pukul 10.00 WIT namun karena tak cukup kuorum akhirnya baru bisa dilakukan mendekati pukul 13.00 WIT. Begitu juga dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi yang dijadwalkan pukul 16.00 WIT, sempat tertunda dan baru dimulai pukul 18.00 WIT.
Hanya disini palu telah diketok dan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk tiga provinsi baru. Yang perlu disikapi usai penetapan tersebut menurut Johny Banua Rouw adalah menyiapkan apa yang akan dihadapi seiring lahirnya provinsi baru. Sebab akan ada banyak peluang yang muncul dan itu patut direspon.
DPR Papua sampai menyiapkan 52 halaman catatan yang didalamnya berisi catatan yang diselipkan rekomendasi dari DPRP sendiri. Meski demikian hasil semua ini bertujuan agar ada sistem pengelolaan program dan anggaran yang lebih terukur dan berpihak pada rakyat.
“Saya pikir terlalu banyak balai di Papua ini. Tidak enaknya lagi semua dihandle pemerintah pusat. Ada Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan dan Jembatan kita jarang mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan selama ini,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya pekan kemarin
Pengesahan dan penetapan raperdasi dan raperdasus non APBD itu diputuskan setelah mayoritas fraksi - fraksi dan kelompok khusus di DPR Papua menyetujui rancangan tersebut. Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy.
Gedung bertingkat di pinggir jalan ini awalnya dibangun untuk mengantisipasi hadirnya anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan (14 kursi) . Mengantisipasi jika para wakil rakyat yang masuk dari jalur pengangkatan baik adat, agama maupun perempuan ini bisa menempati gedung tersebut sementara waktu jika sudah ada penetapan.
Setelah itu jenazah dibawa ke ruang sidang paripurna selanjutnya rapat paripurna dimulai dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRP, Johny Banua Rouw bersama wakil ketua lainnya, Yulianus Rumboirussi dan Edoardus Kaize. DPR menyatakan menerima dengan resmi kemudian memparipurnakan dan mengembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Apresiasi ini disampaikan saat Sidang Paripurna pengumuman pengusulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura yang digelar di Kantor DPRD Kota Jayapura, Senin (25/4) kemarin.
Nioluen Kotouki menjelaskan bahwa proses RUU pembentukan DOB di Papua di DPR RI masih tahap pertama pleno tingkat satu dan agenda menetapkan RUU rancana pengusul. “Jadi ini merupakan hak inisiatif DPR RI dan akan dibahaas lagi. Jadi proses ini masih panjang maka kami harapkan masyarakat bisa paham belum ditetapkan,” jelasnya.
Dikatakan Gobai Raperdasus dan Raperdasi yang ditetapkan tahun 2018-2019 yang merupakan Perda inisiatif Anggota DPR Papua yang DPR Papua sudah ambil dan dapatkan hasil fasilitasinya di Kemendagri
Menurut Apolo Safanpo konsep mendirikan fakultas tehnik perkapalan dan motor listrik ini karena didasari dengan semangat anak anak Papua yang punya kemampuan lebih, namun terhambat daya pendidikan yang kurang terfasilitasi.
PT.Simon Jaya Abadi Perkasa, selaku kontraktor pekerjanan pembangunan dermaga di lingkungan Kantor DPR Papua mengajukan gugatan terhadap Sekretaris DPR Papua ke Pengadilan Negeri Jayapura. Gugatan ini terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum (Wanprestasi), karena dinilai tidak melakukan pelunasan pembayaran pembangunan Dermaga DPRP.
