JAYAPURA-Kinerja anggota DPR Papua nampaknya perlu kembali disorot publik. Jadwal sidang APBD perubahan tahun anggaran 2022 hingga awal Oktober ini belum terlihat tanda – tanda kapan akan dilangsungkan.
Jika merujuk pada yang sudah – sudah, maka agenda perubahan dilakukan antara Juli hingga Agustus, sebab pada bulan Oktober seharusnya materi APBD induk sudah harus masuk dan dibahas.
Informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos dari keterlambatan ini DPR Papua sempat ditegur dan diingatkan untuk segera melakukan sidang APBD perubahan. “Ya seperti itu kondisinya, kami juga ditanya oleh masyarakat kapan agenda APBD Perubahan ini dilakukan,” kata Yonas Nusi saat ditemui di Entrop, Sabtu (1/10).
Ia tak menampik jika agenda perubahan ini molor dan konsekwensinya bisa dikenakan pinalti atau sanksi oleh Kemendagri. Nusi juga berharap agenda ini bisa segera dirampungkan mengingat materi APBD induk tahun 2023 juga sudah harus dibahas.
Namun dengan adanya rapat dengan mitra yang dilakukan masing-masing komisi, Nusi berharap jadwal ini bisa segera dilakukan. “Agenda rapat-rapat dengan mitra kami pikir bejalan dengan baik. Tak ada gangguan, sehingga semoga dari kondisi ini bisa diteruskan dengan sidang,” imbuhnya.
Ia meminta masyarakat sama-sama mendukung agar apa yang menjadi harapan rakyat agar sidang APBD perubahan ini bisa menjawab aspirasi yang masih terganjal. “Kita perlu mempercayakan penuh kepada pimpinan dewan untuk segera membuka ruang di bamus untuk mengagendakan sidang yang tidak terlalu lama. Seharusnya sidang perubahan ini pada 30 September itu sudah rampung namun justru hingga Oktober ini semua belum dimulai dan jadwalnya juga belum tersusun,” imbuhnya. (ade/tri)
JAYAPURA-Kinerja anggota DPR Papua nampaknya perlu kembali disorot publik. Jadwal sidang APBD perubahan tahun anggaran 2022 hingga awal Oktober ini belum terlihat tanda – tanda kapan akan dilangsungkan.
Jika merujuk pada yang sudah – sudah, maka agenda perubahan dilakukan antara Juli hingga Agustus, sebab pada bulan Oktober seharusnya materi APBD induk sudah harus masuk dan dibahas.
Informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos dari keterlambatan ini DPR Papua sempat ditegur dan diingatkan untuk segera melakukan sidang APBD perubahan. “Ya seperti itu kondisinya, kami juga ditanya oleh masyarakat kapan agenda APBD Perubahan ini dilakukan,” kata Yonas Nusi saat ditemui di Entrop, Sabtu (1/10).
Ia tak menampik jika agenda perubahan ini molor dan konsekwensinya bisa dikenakan pinalti atau sanksi oleh Kemendagri. Nusi juga berharap agenda ini bisa segera dirampungkan mengingat materi APBD induk tahun 2023 juga sudah harus dibahas.
Namun dengan adanya rapat dengan mitra yang dilakukan masing-masing komisi, Nusi berharap jadwal ini bisa segera dilakukan. “Agenda rapat-rapat dengan mitra kami pikir bejalan dengan baik. Tak ada gangguan, sehingga semoga dari kondisi ini bisa diteruskan dengan sidang,” imbuhnya.
Ia meminta masyarakat sama-sama mendukung agar apa yang menjadi harapan rakyat agar sidang APBD perubahan ini bisa menjawab aspirasi yang masih terganjal. “Kita perlu mempercayakan penuh kepada pimpinan dewan untuk segera membuka ruang di bamus untuk mengagendakan sidang yang tidak terlalu lama. Seharusnya sidang perubahan ini pada 30 September itu sudah rampung namun justru hingga Oktober ini semua belum dimulai dan jadwalnya juga belum tersusun,” imbuhnya. (ade/tri)
