JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menyampaikan bahwa seiring ditetapkannya tiga provinsi baru di Papua diakui masih ada pro kontra yang merespon kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Hanya disini palu telah diketok dan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk tiga provinsi baru. Yang perlu disikapi usai penetapan tersebut menurut Johny Banua Rouw adalah menyiapkan apa yang akan dihadapi seiring lahirnya provinsi baru. Sebab akan ada banyak peluang yang muncul dan itu patut direspon.
Johny sendiri berpendapat bahwa dari pemekaran ini pihaknya mendorong agar dalam penerimaan ASN nanti, pemerintah lebih memprioritaskan orang asli Papua. Ini kata Johny menjadi keharusan buah dari konsekuensi pemekaran.
“Kami menghargai dan mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memutuskan pemekaran untuk tiga wilayah baru di Papua dan kami berharap nanti dengan keputusan ini pemerintah pusat betul – betul konsisten dalam melaksanakan semangat dan tujuan yakni kesejahteraan bagi orang Papua dan melihat hal paling mendasar bagi orang asli Papua,” kata Johny di ruang kerjanya, Jumat (1/7).
Ditegaskan bahwa penyelesaian persoalan – persoalan di Papua juga harus diselesaikan dengan baik dan ia mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan mengawal apa yang sudah diputuskan agar memberi dampak positif. “Kami sampaikan apresiasi karena DPR RI mau mendengar apa yang kami sampaikan terkait 80 persen OAP yang harus mengisi komposisi pegawai baik di sektor negeri maupun swasta bahkan dalam penerimaan TNI Polri. Itu harus, tidak boleh tidak,” tegasnya.
“Jadi kalau ada penerimaan PNS maka sudah sepatutnya penerimaan ini mengakomodir 80 persen OAP dan sisanya barulah dari nusantara. Ini termasuk TNI-Polri maupun pegawai di BUMN maupun BUMD,” tambahnya.
Selain itu DPRP menurut Johny, juga mendorong agar keterwakilan OAP di parlemen nasional diperhitungkan. “Kami juga minta DPR RI mau mengakomodir keterwakilan OAP di parlemen nasional (DPR RI) dimana untuk provinsi baru paling tidak ada 5 kursi yang disiapkan sedangkan untuk Papua paling tidak 20 orang asli Papua yang diakomodir untuk menjadi anggota DPR RI,” bebernya.
Ini menjadi penting karena kata Johny OAP yang terpilih inilah yang nantinya memperjuangkan aspirasi dari masing – masing daerahnya. Semakin banyak yang diakomodir paling tidak perjuangan untuk daerahnya bisa lebih di dengar. “Karena mereka juga yang paling paham persoalan dan kondisi di daerahnya. Jadi kami minta ini direalisasikan, perlu banyak anggota parlemen dari daerah yang menyuarakan pesan – pesan daerahnya, bukan dari luar yang bicara soal Papua,” tutupnya. (ade/nat)
JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menyampaikan bahwa seiring ditetapkannya tiga provinsi baru di Papua diakui masih ada pro kontra yang merespon kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Hanya disini palu telah diketok dan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk tiga provinsi baru. Yang perlu disikapi usai penetapan tersebut menurut Johny Banua Rouw adalah menyiapkan apa yang akan dihadapi seiring lahirnya provinsi baru. Sebab akan ada banyak peluang yang muncul dan itu patut direspon.
Johny sendiri berpendapat bahwa dari pemekaran ini pihaknya mendorong agar dalam penerimaan ASN nanti, pemerintah lebih memprioritaskan orang asli Papua. Ini kata Johny menjadi keharusan buah dari konsekuensi pemekaran.
“Kami menghargai dan mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memutuskan pemekaran untuk tiga wilayah baru di Papua dan kami berharap nanti dengan keputusan ini pemerintah pusat betul – betul konsisten dalam melaksanakan semangat dan tujuan yakni kesejahteraan bagi orang Papua dan melihat hal paling mendasar bagi orang asli Papua,” kata Johny di ruang kerjanya, Jumat (1/7).
Ditegaskan bahwa penyelesaian persoalan – persoalan di Papua juga harus diselesaikan dengan baik dan ia mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan mengawal apa yang sudah diputuskan agar memberi dampak positif. “Kami sampaikan apresiasi karena DPR RI mau mendengar apa yang kami sampaikan terkait 80 persen OAP yang harus mengisi komposisi pegawai baik di sektor negeri maupun swasta bahkan dalam penerimaan TNI Polri. Itu harus, tidak boleh tidak,” tegasnya.
“Jadi kalau ada penerimaan PNS maka sudah sepatutnya penerimaan ini mengakomodir 80 persen OAP dan sisanya barulah dari nusantara. Ini termasuk TNI-Polri maupun pegawai di BUMN maupun BUMD,” tambahnya.
Selain itu DPRP menurut Johny, juga mendorong agar keterwakilan OAP di parlemen nasional diperhitungkan. “Kami juga minta DPR RI mau mengakomodir keterwakilan OAP di parlemen nasional (DPR RI) dimana untuk provinsi baru paling tidak ada 5 kursi yang disiapkan sedangkan untuk Papua paling tidak 20 orang asli Papua yang diakomodir untuk menjadi anggota DPR RI,” bebernya.
Ini menjadi penting karena kata Johny OAP yang terpilih inilah yang nantinya memperjuangkan aspirasi dari masing – masing daerahnya. Semakin banyak yang diakomodir paling tidak perjuangan untuk daerahnya bisa lebih di dengar. “Karena mereka juga yang paling paham persoalan dan kondisi di daerahnya. Jadi kami minta ini direalisasikan, perlu banyak anggota parlemen dari daerah yang menyuarakan pesan – pesan daerahnya, bukan dari luar yang bicara soal Papua,” tutupnya. (ade/nat)
