DPRP Bahas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
JAYAPURA-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun anggaran 2021 akhirnya dibacakan dalam rapat paripurna pembahasan Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di ruang sidang DPRP, Selasa (26/7).
Gubernur Papua, Lukas Enembe diwakili oleh Sekda, Ridwan Rumasukun memberi penjelasan konkrit bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud kinerja pemerintah tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Papya tahun 2019 – 2023.
Dijabarkan oleh Rumasukun bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp 13,8 triliun atau 94,62 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 14,6 triliun. Lalu kontribusi pendapatan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 11,7 trilun dan realisasi belanja daerah periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021 adalah 14,8 triliun dari anggaran Rp 17,5 triliun sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp 2,7 triliun.
Dijelaskan juga bahwa realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2,2 triliun dibanding realisasi belanja tahun 2020 yaitu Rp 12,6 triliun. Disini dikatakan biaya operasional memiliki porsi 72,40 persen lebih besar dibanding porsi belanja modal 7,51 persen. Lalu pendapatan operasional Pemprov pada tahun 2021 sebesar Rp 14,7 triliun dan biaya operasional pemerintah pada tahun yang sama sebesar Rp 15,7 triliun. Lalu surplus atau defisit dari kegiatan operasional hingga 31 Desember adalah sebesar Rp 983 miliar sedangkan pos saldo akhir Pemprov di tahun 2021 sebesar Rp 1,9 triliun.
“Secara umum capaian kinerja dan sasaran pada tahun 2021 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Kami telah membangun pondasi kebangkitan Papua di segala bidang, terwujudnya kehidupan sosial yang aman, damai beretika dan demokratis. Kiranya pokok – pokok penyampaian pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 bisa menjadi catatan dan dievaluasi bersama untuk perbaikan,” beber Rumasukun.
“Kebutuhan masyarakat terus tumbuh disisi lain perlu kerja keras semua pihak dalam mewujudkan Papua bangkit, mandiri , sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.
Sementara Wakil Ketua 1 DPR Papua, Yunus Wonda menyampaikan bahwa dari apa yang dipaparkan oleh Pemprov nantinya ditanggapi oleh masing-masing komisi maupun fraksi. “Kami berharap catatan ini bisa menjadi koreksi bagi semua. Yang pasti perlu diberi catatan untuk perbaikan atau melihat apa yang dirasa perlu dikoreksi,” imbuh Yunus.
Iapun menyampaikan bahwa agenda tersebut akan disampaikan oleh komisi dan fraksi pada agenda sidang berikutnya. (ade/nat)
