Wednesday, May 29, 2024
28.7 C
Jayapura

Namantus Gwijangge: Penebalan Pasukan Tak Akan Selesaikan Masalah

WAMENA – Klaim Wamena telah aman oleh Penjabat Gubernur Papua pegunungan di nilai legislator tak etis karena orang lain yang mengamankan  dan bukan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebab pasca kerusuhan itu terjadi Penjabat Gubernur dan Sekda tidak ada di tempat dan sempat dipertanyakan oleh masyarakat.

Anggota DPRP Provinsi Papua Dapil Nduga Namantus Gwijangge menyatakan  sekarang daerah otonomi baru itu dibentuk untuk kesejahtrahan masyarakat di wilayah Lapago, tapi kalau insiden seperti ini Penjabat Gubernur dan Sekda seharusnya ada, sebab mereka ditunjuk oleh pemerintah Pusat secara dah dengan Surat keputusan (SK) dari Mendagri.

“Mungkin sehari setelah masalah ini terjadi penjabat gubernur itu harus ada ditempat, kehadiran beliau itu sebenarnya bisa membawa rasa simpati masyarakat bahwa pimpinan daerahnya ada  sehingga gubernur yang harus memfasilitasi para bupati untuk menyelesaikan masalah ini,”tegasnya Senin (27/2) saat ditemui di Gedung Otonom Pemda Jayawijaya.

Baca Juga :  Tangani Penyebaran Covid-19, Pemkab Jayapura Tetapkan Status Tanggap Bencana

Ia menegaskan pembuatan DOB Papua pegunungan tanpa analisa yang baik, fungsi DPRP juga belum ada, sehingga  Anggota DPR RI yang mengusulkan pembentukan Provinsi Ini juga harus ada pada saat konflik pecah mereka harus ada, begitu juga dengan penjabat gubernur maupun pejabat dilingkungan pemprov Papua pegunungan

Peran dari DPR RI juga harus turun jangan hanya bicara –bicara di pusat untuk penebalan anggota di Wamena itu adalah langkah yang salah, mereka harus datang ke Wamena  dan lihat masalahnya apa dan selesaikan masalah gunakan kearifan lokal disini.

“Kalau penebalan pasukan justru akan menjadi masalah yang tak diselesaikan bagi masyarakat karena penebalan pasukan itu tidak semua orang terima meskipun itu pihak keamanan, karena ini masalah dalam kota,”bebernya

Baca Juga :  Sikapi Isu Pergantian PPD, KPU Jayawijaya Bantah Jika Keluarkan SK 

Namantus menjelaskan Kodim 1702/ Jayawijaya masih mampu mengamankan masalah yang terjadi, sehingga mengapa harus ada penebalan pasukan ini kemarin dandim dan personilnya sudah bisa mengamankan dan tidak perlu lagi untuk tambahan pasukan.

“Ini yang perlu diperhatikan jangan ada kejadian sedikit penebalan pasukan, tapi coba datang dan melihat apa penyebab dari masalah yang terjadi,”tutupnya. (jo/wen)

WAMENA – Klaim Wamena telah aman oleh Penjabat Gubernur Papua pegunungan di nilai legislator tak etis karena orang lain yang mengamankan  dan bukan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebab pasca kerusuhan itu terjadi Penjabat Gubernur dan Sekda tidak ada di tempat dan sempat dipertanyakan oleh masyarakat.

Anggota DPRP Provinsi Papua Dapil Nduga Namantus Gwijangge menyatakan  sekarang daerah otonomi baru itu dibentuk untuk kesejahtrahan masyarakat di wilayah Lapago, tapi kalau insiden seperti ini Penjabat Gubernur dan Sekda seharusnya ada, sebab mereka ditunjuk oleh pemerintah Pusat secara dah dengan Surat keputusan (SK) dari Mendagri.

“Mungkin sehari setelah masalah ini terjadi penjabat gubernur itu harus ada ditempat, kehadiran beliau itu sebenarnya bisa membawa rasa simpati masyarakat bahwa pimpinan daerahnya ada  sehingga gubernur yang harus memfasilitasi para bupati untuk menyelesaikan masalah ini,”tegasnya Senin (27/2) saat ditemui di Gedung Otonom Pemda Jayawijaya.

Baca Juga :  Samara Polda Papua dan Yuso Kota Jayapura Kampiun

Ia menegaskan pembuatan DOB Papua pegunungan tanpa analisa yang baik, fungsi DPRP juga belum ada, sehingga  Anggota DPR RI yang mengusulkan pembentukan Provinsi Ini juga harus ada pada saat konflik pecah mereka harus ada, begitu juga dengan penjabat gubernur maupun pejabat dilingkungan pemprov Papua pegunungan

Peran dari DPR RI juga harus turun jangan hanya bicara –bicara di pusat untuk penebalan anggota di Wamena itu adalah langkah yang salah, mereka harus datang ke Wamena  dan lihat masalahnya apa dan selesaikan masalah gunakan kearifan lokal disini.

“Kalau penebalan pasukan justru akan menjadi masalah yang tak diselesaikan bagi masyarakat karena penebalan pasukan itu tidak semua orang terima meskipun itu pihak keamanan, karena ini masalah dalam kota,”bebernya

Baca Juga :  Mengajukan Tuntutan Tebusan Rp 500 juta

Namantus menjelaskan Kodim 1702/ Jayawijaya masih mampu mengamankan masalah yang terjadi, sehingga mengapa harus ada penebalan pasukan ini kemarin dandim dan personilnya sudah bisa mengamankan dan tidak perlu lagi untuk tambahan pasukan.

“Ini yang perlu diperhatikan jangan ada kejadian sedikit penebalan pasukan, tapi coba datang dan melihat apa penyebab dari masalah yang terjadi,”tutupnya. (jo/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya