Kelompok Cipayung Protes Kenaikan Harga BBM
JAYAPURA – Komisi 1 DPR Papua menyatakan akan segera mengusulkan ke pimpinan DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang berkaitan dengan kasus mutilasi di Timika maupun kenaikan harga BBM. DPRP kata anggota Komisi 1, Elvis Tabuni perlu segera merespon persoalan terkini yang memang sedang banyak dibahas.
Kasus mutilasi yang melibatkan oknum anggota TNI dianggap menambah luka hati masyarakat sebab selama ini hal tersebut sangat jarang terjadi apalagi ini dilakukan oleh pihak yang terlatih. “Ini menjadi perhatian kami dan tadi dua kelompok mahasiswa sudah datang menemui kami dan ini (pansus) akan segera kami usulkan ke pimpinan untuk dibuat segera disetujui dan dibentuk,” jelas Elvis di halaman DPRP, Senin (5/9).
Kata dia publik saat ini menunggu soal apa dan bagaimana kelanjutan dari kasus mutilasi di Timika karena banyak pihak yang akan bersuara dan menyampaikan bahwa ada bentuk dugaan pelanggaran HAM dari kasus ini. “Pansus ini nantinya akan mendalami soal kejadian tersebut dan kami akan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat,” imbuhnya. Ini disetujui oleh Ketua Fraksi PAN, Sinut Busup, anggota Komisi I, Namantus Gwijangge dan Las Narigi.
Sebelumnya para pendemo diterima hanya oleh empat anggota DPRP ini, pasalnya beberapa anggota lainnya tengah berada di Timika untuk memantau langsung penanganan dari kasus Timika tersebut. “Teman – teman kami yang lain saat ini berada di Timika untuk melihat langsung penanganan kasusnya,” kata Elvis. Sementara anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau mengapresiasi langkah dan kebijakan yang dilakukan Panglima TNI dan Kapolri.
“Saya masih berada di Timika dan kami memantau perkembangan penanganannya langsung dari sini (Timika),” kata Thomas. Ia mengapresiasi apa yang dilakukan Panglima TNI dan Kapolri yang bergerak cepat menangani kasus ini. Ia melihat dari kejadian awal hingga kemarin respon TNI cukup cepat menangani kasus mutilasi ini. “Kami mengapresiasi karena penanganannya cukup cepat. Pelaku sudah ditangkap dan penyidikannya terus maju karena sudah dilakukan rekonstruksi dan kini menunggu penangkapan 1 pelaku lainnya,” kata Thomas.
Sementara dihari yang sama siang kemarin dua kelompok pendemo, dari mahasiswa Kabupaten Nduga dan kelompok Cipayung sama – sama menggelar aksi demo. Meski kelompok yang berbeda namun keduanya menyuarakan hal serupa yaki terkait kasus mutilasi di Timika. Namun kelompok Cipayung juga membawa isu kenaikan harga BBM. “Kami kecewa, militer seharusnya menjaga dan melindungi rakyat tapi ini justru membunuh, kami menganggap keamanan tidak lagi berfikir soal bagaimana melindungi rakyat,” kata Nabi W Heluka, satu orator dari mahasiswa Nduga.
Ia menyebut yang dilakukan para pelaku sangat tidak manusiawi. Sambil membawa poster tubuh korban, Nabi menyampaikan bahwa korban dipotong – potong layaknya ikan di pasar. “Kami selalu menjadi korban dan kami seperti terus menerus diincar untuk dibunuh,” tambahnya.
Pendemo juga menduga jika para korban tidak ada kaitannya dengan tudingan jual beli senjata dan disini mahasiswa Nduga menyatakan tidak lagi mempercayai TNI Polri. “Kami juga meminta untuk motif pembunuhan ini diungkap dan pelaku seperti seorang prikopat,” kata koordinator lapangan, Lepania Doronggi. Mereka meminta pelaku dihukum seberat beratnya termasuk meminta DPR RI, Komnas HAM, Komisi I DPR RI, Amnesty Internasional ikut menyoroti kasus ini.
Sementara dari kelompok Cipayung menyuarakan menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah menarik tarif dasar listrik, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak gas, pertambangan dan melakukan penegakan hukum dari hulu ke hilir, DPRP perlu memfasilitasi pedagang eceran untuk mendapatkan kuota pertashop, POM Mini khususnya untuk pedagang asli Papua.
Sedangkan untuk kasus kasus yang belum terselesaikan juga menjadi catatan para pendemo ini. Satu yang jadi catatan adalah masih ada kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga kini. Pendemo juga meminta DPRP ikut terlibat aktif dalam mengungkapan kasus mutilasi di Timika serta mendorong DPRP menetapkan penggunaan mahkota Cenderawasih diatur dalam perdasus. Usai menyampaikan orasi, satu persatu pendemo membubarkan diri. (ade/wen)
secara nasional disikapi sejumlah mahasiswa dengan aksi demo. Sejumlah OKP baik dari HMI, GMNI, PMII,BEM USTJ dan BEM Universitas Muhammadiyah Papua menggelar demo di DPR Papua.
Demo ini dilakukan selang 20 menit setelah pendemo mahasiswa asal Ndugaembubarkan diri dan mahasiswa minta pemerintah mengkaji kembali soal kenaikan harga BBM karena dipastikan akan menyulitkan masyarakat di daerah dan kampung kampung. “Kami datang karena ada masalah. Mama – mama di kampung tau kenaikan BBM tapi tidak bisa bersuara sehingga mahasiswa yang mewakili menyampaikan soal dampak ini,” kata Erwin, koordinator aksi. Ia mengkritisi soal harga BBM yang sempat disampaikan bahwa semua satu harga namun ternyata di daerah pegunungan tetap tinggi. “Kami minta dibuat pansus agar kenaikan BBM ini disikapi serius oleh DPR,” bebernya. Pendemo juga menyinggung soal kasus mutilasi yang terjadi di Timika. Kejadian itu dianggap tidak manusiawi dan melukai banyak hati rakyat Papua. Sementara di tengah tengah orasi ada juga peserta demo yang meneriaki soal Fredy Sambo. Saat itu para pendemo mencecar kinerja DPR yang dianggap lebih banyak mengurus proyek, lebih banyak duduk di ruang ber AC dan menaiki mobil mewah bahkan beristeri lebih dari satu. Pendemo juga juga menyinggung kinerja aparat keamanan dan disinilah muncul teriakan Fredy Sambo. “Sambo..sambo..,” ujar pendemo. Ini disambut oleh orator dengan nyeletuk soal Fredy Sambo. “Fredy Sambo itu penghianat,” singgung Erwin.
Frantinus Ubruangge selaku coordinator aksi dan Nabi W Heluka
Sementara
