JAYAPURA-Sidang APBD Perubahan tahun 2022 yang seharusnya tuntas dilakukan pada akhir September lalu, hingga kini belum juga digelar, alias molor. Publik sempat menyoroti jadwal yang molor ini, karena pastinya akan berdampak pada penyerapan anggaran dan kerja – kerja di lapangan.
Namun DPR Papua menangkis bahwa keterlambatan tersebut bukan disengaja atau tanpa alasan yang jelas. DPRP menyampaikan bahwa ini terjadi lantaran pihak eksekutif yang tidak merespon baik agenda hearing maupun kepastian anggaran yang akan dianggarkan.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai memimpin rapat badan musyawarah menyampaikan bahwa molornya agenda sidang APBD perubahan tak lepas dari respon pihak eksekutif dalam hal ini OPD. Undangan hearing maupun rapat, ada yang tidak hadir. Ada juga yang datang, namun hanya mengutus kepala seksi, sementara DPRP menginginkan pimpinan OPD langsung yang menghadiri.
“Materi memang sudah masuk dan sudah kami distribusikan ke komisi kemudian melakukan rapat dengan mitra. Namun ada OPD yang tidak merespon, jadi bagaimana mau merancang anggaran,” beber Jhony Banua didampingi Waket III DPRP, Yulianus Rumboirussy, Selasa (10/11).
Ia mencontohkan di Komisi IV ternyata Dinas PU itu tak pernah hadir dalam undangan hearing ataupun rapat banggar. Hingga akhirnya kembali disurati dengan sedikit memaksa barulah dihadiri. “Dalam rapat TAPD dan banggar mereka (Dinas PU) juga tidak datang. Nantinya rapat berikutnya barulah mereka hadir, namun kami paksa. Ada juga yang mengutus kepala seksi yang tak bisa mengambil keputusan, padahal kami mau ada kepastian karena ini juga menyangkut anggaran,” bebernya.
Jhony juga menyinggung soal penganggaran terlambat, karena pembahasan dengan mitra yang sudah dijadwalkan sementara usai agenda rapat, pihaknya juga masih memiliki jadwal untuk reses dan lainnya. Kemudian contoh lain di Komisi V, ternyata belum ada kata sepakat antara legislatif dengan eksekutif. Dipaparkan bahwa perihal beasiswa untuk anak – anak Papua yang sekolah atau kuliah di dalam dan luar negeri yang selama ini tidak pernah dibahas selesai.
“Dalam APBN induk disepakati sebesar Rp 308 miliar, namun di APBD perubahan ada penambahan Rp 220 miliar. Ini angka yang fantastik dan kami minta penjelasan detail. Kami berikan kesempatan untuk TAPD dan dinas terkait termasuk inspektorat untuk direview, namun hingga kini hasil itu belum terima,” singgungnya.
Lalu dalam buku APBD, kata Jhony, ternyata hanya menganggarkan Rp 40 miliar. “Nah ini aneh, sebab kalau ternyata yang dibutuhkan adalah Rp 60 miliar lalu sisa Rp 20 miliar harus kita ambil dimana. Ada juga dana multi years yang hingga kini belum bisa kami pastikan berapa anggaran yang pasti, jadi banyak hal yang harus dituntaskan,” imbuhnya.
Namun dari kesepakatan dalam rapat bamus kemarin, agenda sidang APBD perubahan rencananya akan digelar hari ini (Rabu, 11/11). “Ia rencananya kami mulai besok tapi ini masih melihat situasi,” tutupnya. (ade/tri)
