KUDUS – Rencana anggaran belanja Kementerian Koperasi menjadi sorotan tajam dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Selasa (1/9). Anggota dewan mempertanyakan usulan lonjakan anggaran kementerian yang mencapai sekitar Rp4,53 triliun.
Sorotan tersebut makin menguat lantaran realisasi anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp72 miliar dilaporkan baru terserap sekitar 64 persen. Di antara sejumlah pos alokasi yang diajukan, rencana anggaran sebesar Rp103 miliar untuk kebutuhan produksi podcast, pembuatan video, serta konten media sosial sejenis menjadi poin utama yang menuai kritikan pedas.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan secara terbuka tingkat urgensi dari penggunaan dana ratusan miliar tersebut. Menurutnya, pemuatan dan distribusi konten berbasis media sosial pada era digital saat ini seharusnya dapat dijalankan secara efisien dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, tanpa harus menggelontorkan dana fantastis dari APBN.
Tidak hanya masalah anggaran konten, DPR juga menyoroti pos alokasi besar lainnya, termasuk dana Rp1,98 triliun yang diperuntukkan bagi pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka penguatan pusat pendidikan dan advokasi koperasi, serta anggaran pengadaan prasarana internal sebesar Rp286 miliar.
KUDUS – Rencana anggaran belanja Kementerian Koperasi menjadi sorotan tajam dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Selasa (1/9). Anggota dewan mempertanyakan usulan lonjakan anggaran kementerian yang mencapai sekitar Rp4,53 triliun.
Sorotan tersebut makin menguat lantaran realisasi anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp72 miliar dilaporkan baru terserap sekitar 64 persen. Di antara sejumlah pos alokasi yang diajukan, rencana anggaran sebesar Rp103 miliar untuk kebutuhan produksi podcast, pembuatan video, serta konten media sosial sejenis menjadi poin utama yang menuai kritikan pedas.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan secara terbuka tingkat urgensi dari penggunaan dana ratusan miliar tersebut. Menurutnya, pemuatan dan distribusi konten berbasis media sosial pada era digital saat ini seharusnya dapat dijalankan secara efisien dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, tanpa harus menggelontorkan dana fantastis dari APBN.
Tidak hanya masalah anggaran konten, DPR juga menyoroti pos alokasi besar lainnya, termasuk dana Rp1,98 triliun yang diperuntukkan bagi pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka penguatan pusat pendidikan dan advokasi koperasi, serta anggaran pengadaan prasarana internal sebesar Rp286 miliar.
