"Saya mendengar narapidana konflik bersenjata ini ada yang mengalami sakit berat, cacat permanen, sampai gangguan kejiwaan, pemberian amnesti ini dapat mengobati dendam dan meredakan konflik bersenjata," ujarnya.
Rahayu mengatakan, program ini sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa akan memastika anak-anak Indonesia mulai dari usia yang paling kecil hingga 18 tahun bisa mendapatkan makan bergizi gratis.
 "Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid saat memimpin rapat.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.
Pernyataan ini disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Hari HAM Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.
Setelah paparan, Ketua Tim Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan bahwa pada prinsipnya Komisi IV mendukung penuh pencetakan sawah baru di Merauke. Hanya saja, lanjutnya, bahwa fakta menunjukan sejak zaman orde baru Pak Harto sampai terakhir zaman Jokowi, Merauke sebagai lumbung pangan nasional gagal. Â
 Setyo meyakini, Pimpinan KPK yang dihasilkan dari proses seleksi panitia seleksi (pansel) hingga akhir pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, menghasilkan Pimpinan KPK yang independen. Ia mengapresiasi proses rangkaian seleksi capim KPK yang telah berjalan transparan.
Anggota Komisi X itu mengklaim berusaha memperjuangkan perbaikan Undang-Undang Hak Cipta supaya pelanggaran hak cipta dapat menurun atau bahkan tidak terjadi lagi. Sebab, selama ini sangat marak kasus pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan lain lain di era digital sekarang ini. Hal itu tidak boleh terulang pada masa mendatang.
"Sebagai Ketua Himpaudi di Kabupaten Biak Numfor dan juga pemerhati PAUD, saya berharap bisa ditempatkan di komisi yang berfokus pada pendidikan. Ini sangat penting, terutama untuk mengawal kebijakan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Papua," tegasnya.
Berdasar data tersebut, ada dua anggota DPR yang memiliki kekayaan di atas satu triliun rupiah. Yakni, Rusdi Kirana (PKB) dengan kekayaan lebih dari Rp 2,6 triliun. Rusdi memiliki aset berupa tanah dan bangunan di sepuluh tempat senilai Rp 289 miliar. Tiga aset di antaranya berada di Malaysia dan Singapura.