Pusat, Daerah dan Sektor Swasta Harus Berkolaborasi Bangun Papua

BIAK– Anggota DPR RI Komisi XIII Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, mengadakan kunjungan kerja di Biak pada Selasa (24/6) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapita, Asisten I Fransisco Olla, serta sejumlah pejabat Forkompimda, TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. Yan Mandenas menyampaikan berbagai isu strategis terkait pembangunan Papua, khususnya di wilayah Biak Numfor, serta pentingnya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Yan Mandenas memaparkan perubahan signifikan pasca pemekaran provinsi di Papua yang kini terdiri dari enam provinsi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk kabupaten di Papua kini lebih besar daripada yang diberikan kepada provinsi. Hal ini, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat kabupaten dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

Baca Juga :  PLN Nyalakan Listrik 21.369 Keluarga di Maluku dan Malut

Yan Mandenas juga membahas pentingnya pembangunan berdasarkan zona wilayah adat di Papua, yang terbagi menjadi tujuh zona. Namun, saat ini baru enam zona yang terbentuk, dan salah satu zona yang belum terbentuk adalah zona Saireri, yang mencakup Kabupaten Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Mamberamo Raya.

Mandenas menekankan bahwa potensi daerah di masing-masing zona, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, serta minyak dan gas, harus dimanfaatkan secara optimal dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kesempatan itu, Mandenas juga membahas kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPR. Menurutnya, meskipun ada efisiensi pada belanja barang dan belanja modal, anggaran yang lebih besar harus dialokasikan untuk subsidi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti program ketahanan pangan.

Baca Juga :  Optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemkab Biak Gandeng DJP dan DJPK

Yan Mandenas menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus terus berkolaborasi untuk membangun Papua. Hanya dengan kolaborasi yang baik, masalah-masalah pembangunan di Papua, termasuk konektivitas dan ketahanan pangan, dapat diatasi dengan efektif. “Papua memiliki banyak potensi yang belum tergali. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan kemajuan bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan,” tutupnya. (il/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

BIAK– Anggota DPR RI Komisi XIII Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, mengadakan kunjungan kerja di Biak pada Selasa (24/6) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapita, Asisten I Fransisco Olla, serta sejumlah pejabat Forkompimda, TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. Yan Mandenas menyampaikan berbagai isu strategis terkait pembangunan Papua, khususnya di wilayah Biak Numfor, serta pentingnya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Yan Mandenas memaparkan perubahan signifikan pasca pemekaran provinsi di Papua yang kini terdiri dari enam provinsi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk kabupaten di Papua kini lebih besar daripada yang diberikan kepada provinsi. Hal ini, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat kabupaten dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

Baca Juga :  Serpihan Bom Akhirnya Ditemukan

Yan Mandenas juga membahas pentingnya pembangunan berdasarkan zona wilayah adat di Papua, yang terbagi menjadi tujuh zona. Namun, saat ini baru enam zona yang terbentuk, dan salah satu zona yang belum terbentuk adalah zona Saireri, yang mencakup Kabupaten Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Mamberamo Raya.

Mandenas menekankan bahwa potensi daerah di masing-masing zona, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, serta minyak dan gas, harus dimanfaatkan secara optimal dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kesempatan itu, Mandenas juga membahas kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPR. Menurutnya, meskipun ada efisiensi pada belanja barang dan belanja modal, anggaran yang lebih besar harus dialokasikan untuk subsidi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti program ketahanan pangan.

Baca Juga :  Gelar Pelatihan Pengelolan BUMDES di Distrik Biak Timur

Yan Mandenas menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus terus berkolaborasi untuk membangun Papua. Hanya dengan kolaborasi yang baik, masalah-masalah pembangunan di Papua, termasuk konektivitas dan ketahanan pangan, dapat diatasi dengan efektif. “Papua memiliki banyak potensi yang belum tergali. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan kemajuan bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan,” tutupnya. (il/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya