JAYAPURA-Kepala Daerah diminta tidak tergesa-gesa menawarkan program sebelum memahami akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data, kondisi lapangan, konteks adat, serta pemetaan kepentingan para pihak.
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Army Winarty, dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Provinsi Papua yang bekerja sama dengan LAN RI bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten se-Tanah Papua, di Aula BPSDA, Jumat (28/8).
Army mengatakan, terdapat lima kapasitas kepemimpinan yang perlu diasah peserta selama mengikuti PKN Tingkat II. Kemampuan pertama adalah diagnosis sistemik, yakni kemampuan memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan program atau kebijakan.
“Jangan tergesa-gesa menawarkan program sebelum memahami akar persoalan. Gunakan data, dengarkan masyarakat, pahami konteks adat, dan petakan relasi antar pemangku kepentingan,” tegasnya dalam sambutannya.
Menurut Army, pemimpin tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan yang muncul hari ini. Mereka juga harus mampu membaca perubahan dan menyiapkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan.
Kemampuan kedua yang perlu dibangun adalah berpikir antisipatif. Pemimpin dituntut menyusun beberapa skenario masa depan, sekaligus mengidentifikasi risiko dan peluang dari setiap pilihan kebijakan.
Army menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif. Menurut dia, persoalan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya saing tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah secara sendiri.
“Era pemimpin serba tahu telah selesai. Tidak ada satu perangkat daerah yang mampu menyelesaikan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan daya saing secara sendiri. Kepemimpinan hari ini bukan hanya tentang kewenangan, tetapi tentang pengaruh dan kemampuan membangun tujuan bersama,” ujarnya.
Kemampuan keempat adalah keberanian melakukan eksperimen kebijakan. Army menegaskan inovasi bukan berarti mengabaikan aturan, melainkan menemukan cara baru yang tetap sah, etis, sesuai konteks dan memberikan dampak. “Mulailah dari skala terukur, evaluasi hasilnya, lalu perluas apabila terbukti berhasil,” katanya.
