"Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.
"Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025," katanya.
Program kegiatan untuk Papua, kata dia, negara menitipkan melalui kementerian dan lembaga sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pasal krusial yang akan dibahas dalam RUU tersebut berkaitan dengan pembatasan jumlah kementerian. Dalam pasal 15 UU 39/2008 disebut jumlah Kementerian dibatasi paling banyak 34. Pembatasan itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sementara dalam RUU tersebut, batasan itu rencananya akan diubah menjadi 40.
Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan Dapil Papua periode 2019-2024 H. Sulaeman L.Hamzah. Sulaeman. Sulaeman sendiri kini terpilih menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Papua Selatan.
Menurut Dede, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, metode berpikir kritis berperan penting untuk membantu peserta didik menemukan jalan keluar dari beragam persoalan yang mereka hadapi.
“Kami berharap produksi ini berkembang lebih lanjut lagi, sehingga output yang dihasilkan PTFI bisa diserap di dalam negeri. Setelah Smelter PTFI berdiri, ada desakan lebih besar lagi bagi pemerintah untuk menghadirkan industri turunan agar nilai tambah dari output Smelter PTFI tidak hanya di ekspor tetapi dapat dikelola di dalam negeri,” katanya.
Proses penyusunan DIM, kata Dini, dilakukan oleh kementerian maupun lembaga terkait, seperti RUU TNI dan Polri oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Terkait hal tersebut, dia menyebut Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua secara cepat, pesat, dan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin (10/7) menyatakan hal senada. Dia menyebut kepuasan peserta JKN terhadap layanan kesehatan sangat tergantung pada layanan SDM Kesehatan di faskes. Memang pada faskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan telah dilakukan kredensialing untuk memeriksa kesiapan faskes. Terutama dokter spesialis dan dokter umum.
