JAYAPURA-Pemerintah pusat merealisasikan peningkatan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tanah Papua menjadi Rp12,69 triliun pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, dalam pertemuan dengan enam gubernur se-Tanah Papua di Jakarta, Senin (13/4). Belum ada perincian dari kenaikan ini namun kabarnya anggaran ini akan dibagi untuk enam provinsi.
Realisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kembali dana Otsus yang sebelumnya sempat mengalami penurunan. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menilai kebijakan ini menunjukkan keberpihakan terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Papua,” ujarnya.
Menurut Fakhiri, peningkatan dana Otsus diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah daerah akan segera menyiapkan perencanaan program agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran.
“Perencanaan akan difokuskan pada implementasi yang efektif sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
JAYAPURA-Pemerintah pusat merealisasikan peningkatan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tanah Papua menjadi Rp12,69 triliun pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, dalam pertemuan dengan enam gubernur se-Tanah Papua di Jakarta, Senin (13/4). Belum ada perincian dari kenaikan ini namun kabarnya anggaran ini akan dibagi untuk enam provinsi.
Realisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kembali dana Otsus yang sebelumnya sempat mengalami penurunan. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menilai kebijakan ini menunjukkan keberpihakan terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Papua,” ujarnya.
Menurut Fakhiri, peningkatan dana Otsus diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah daerah akan segera menyiapkan perencanaan program agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran.
“Perencanaan akan difokuskan pada implementasi yang efektif sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
