Mardani juga mengatakan, rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri itu digelar guna menindaklanjuti putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Menurutnya, dana Rp 7,2 triliun itu, sangat kecil untuk mendorong pemenuhan pembiayaan rutin untuk di Papua Induk. Apalagi harus dibagikan ke Daerah Otonomi yang tentunya akan semakin mengalami defisit secara besar besaran.
Dijelaskan, di MK itu tidak berdasarkan kesepakatan tetapi berdasar standar norma. Dan tidak ada standar norma atas berapa sebenarnya umur yang tepat untuk presiden atau wakil presiden. "Itulah yang biasa disebut open legal policy, terserah pada keputusan politik pembentuk UU. Itu prinsipnya,” papar Hamdan.
Kepala Desa Matakus, Fredy Turalely mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PLN yang telah berjuang dengan ikhlas dalam menerangi desa Matakus, sehingga impian masyarakat yang sudah puluhan tahun menunggu kehadiran listrik akhirnya tercapai.
“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Peresmian Pemasangan 100 unit Lampu PJUTS secara simbolis di Wamena oleh Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobag, ST,MM didampingi Ditjen EBTKE Kementrian ESDM RI Hendra, dan Sekda Jayawijaya Thony M Mayor, Sp,d, MM, Jumat (14/4)
Dikatakan, kalau untuk Bus ke Paniai dari Nabire yang dirinya upayakan sudah jalan, tapi sungai dangkal di Mimika Timur Jauh masih menjadi masalah, sehingga dirinya terus berjuang sama- sama agar pendangkalan sungai ini bisa diatasi.
Upaya Kementerian Kominfo melalui BAKTI untuk membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terisolir), nampaknya tidak semudah membalik tangan. Seperti halnya pembangunan infrastruktur BTS di Kabupaten Asmat. Dari target pembangunan sebanyak 194 BTS, ternyata sampai saat ini baru terbangun 60 BTS.
Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, salah satu nama yang disebut bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT., dalam pidatonya setelah kembali menghadiri pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan di halaman kantor bupati Merauke yang sempat viral di media sosial menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT.
