Program kegiatan untuk Papua, kata dia, negara menitipkan melalui kementerian dan lembaga sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pasal krusial yang akan dibahas dalam RUU tersebut berkaitan dengan pembatasan jumlah kementerian. Dalam pasal 15 UU 39/2008 disebut jumlah Kementerian dibatasi paling banyak 34. Pembatasan itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sementara dalam RUU tersebut, batasan itu rencananya akan diubah menjadi 40.
Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan Dapil Papua periode 2019-2024 H. Sulaeman L.Hamzah. Sulaeman. Sulaeman sendiri kini terpilih menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Papua Selatan.
Menurut Dede, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, metode berpikir kritis berperan penting untuk membantu peserta didik menemukan jalan keluar dari beragam persoalan yang mereka hadapi.
“Kami berharap produksi ini berkembang lebih lanjut lagi, sehingga output yang dihasilkan PTFI bisa diserap di dalam negeri. Setelah Smelter PTFI berdiri, ada desakan lebih besar lagi bagi pemerintah untuk menghadirkan industri turunan agar nilai tambah dari output Smelter PTFI tidak hanya di ekspor tetapi dapat dikelola di dalam negeri,” katanya.
Proses penyusunan DIM, kata Dini, dilakukan oleh kementerian maupun lembaga terkait, seperti RUU TNI dan Polri oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Terkait hal tersebut, dia menyebut Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua secara cepat, pesat, dan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin (10/7) menyatakan hal senada. Dia menyebut kepuasan peserta JKN terhadap layanan kesehatan sangat tergantung pada layanan SDM Kesehatan di faskes. Memang pada faskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan telah dilakukan kredensialing untuk memeriksa kesiapan faskes. Terutama dokter spesialis dan dokter umum.
Marwan mengatakan, jika Menag Yaqut tidak bisa menjelaskan terkait penggunaan kuota tambahan yang dialihkan ke kuota haji khusus, maka pansus angket akan bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara.
Ghufron menjelaskan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 adalah tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan layanan dan kepuasan peserta JKN saat mengakses fasilitas kesehatan.
Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.
Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia menyatakan kedatangannya untuk melakukan monitoring dan kemudian melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di 4 Provinsi baru ini, dimana yang sudah dilakukan sejak awal adalah Papua barat daya, Papua Tengah dan saat ini di Papua pegunungan, serta hari berikutnya di Papua Selatan.
Dikatakan, usulan untuk adanya kebijakan afirmasi khusus untuk DPR RI dan DPD RI, karena ketika pemilihan umum seperti yang baru dilalui 14 Februari 2024, saudara-saudara OAP tidak bisa berkompetisi.
Meski begitu, hingga saat ini, Komisi III dan Komisi X belum merilis jadwal sidang yang akan membahas naturalisasi kedua pemain tersebut. Dito memastikan bahwa kedua komisi tersebut menjadikan sidang tentang naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sebagai prioritas. "Kami masih menunggu dan memahami karena pasti DPR punya banyak prioritas. Tapi, saya melihat DPR sudah memprioritaskan agenda ini," tambahnya.
Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK.
Sebelumnya, pertemuan Puan dengan ketua TKN terungkap melalui postingan Ketua MPR Bambang Soesatyo di akun media sosialnya, Senin (1/4). Selain Puan, Rosan, dan Bamsoet, turut hadir sejumlah tokoh lain. Di antaranya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan anggota Komisi I DPR Dave Laksono.
"Mudah-mudahan dengan terus dilakukannya pendekatan ke kelompok tersebut baik oleh pemda maupun gereja para penyandera mau melepaskan sanderanya dalam keadaan selamat," harap jenderal bintang dua itu.
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, pada Kamis (4/4). Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengambil keputusan terkait penetapan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Yan Mandenas kini meraih terbanyak dengan perolehan suara individunya sebanyak 80.884 suara. Dengan akumulasi suara partai sebanyak 110.961 suara. Politisi Gerinda ini akhirnya kembali melenggang ke Senayan.
Apalagi adanya sistem pemilu Noken tentu sudah jelas masyarakat tiga suku besar pasti memilih anak asli daerah di luar dari itu jika ada yang jadi pasti dipertanyakan dan pihak KPU tentu harus Arif dan bijak dalam menetapkan siapa yang mewakili aspirasi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
"Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Jay Noah Idzes dan Nathan Noel Romejo Tjoe A On dengan catatan bahwa penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata pimpinan sidang Hetifah Sjaifudian dikutip dari laman PSSI pada Selasa (5/12).
"Hari ini lima-limanya (Anggota Bawaslu Kota Medan) dipanggil sama Polda dan terindikasi juga mengaitkan teman-teman KPU di kota Medan juga," kata Doli yang dikutip JawaPos.com dari dpr.go.id, Rabu (22/11).
“Kalau kemudian ada penindakan-penindakan yang terkait dengan Pemilu itu harus koordinasi dengan penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu ada yang melaporkan, kemudian verifikasi apakah laporan itu sah atau tidak, baru tindak lanjut kemudian koordinasi ke pemerintah kota,” kata Doli kepada wartawan, Minggu (19/11).
Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono, yang akan memasuki masa pensiun. Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Jenderal Agus Subiyanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (13/11).
“Terserah DPR, saya kan tidak boleh mengomentari apa yang mau dilakukan oleh DPR. Silakan aja,” kata calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, di Makassar, Rabu, (1/11) seperti dikutip dari Fajar.
Mardani juga mengatakan, rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri itu digelar guna menindaklanjuti putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Menurutnya, dana Rp 7,2 triliun itu, sangat kecil untuk mendorong pemenuhan pembiayaan rutin untuk di Papua Induk. Apalagi harus dibagikan ke Daerah Otonomi yang tentunya akan semakin mengalami defisit secara besar besaran.
Dijelaskan, di MK itu tidak berdasarkan kesepakatan tetapi berdasar standar norma. Dan tidak ada standar norma atas berapa sebenarnya umur yang tepat untuk presiden atau wakil presiden. "Itulah yang biasa disebut open legal policy, terserah pada keputusan politik pembentuk UU. Itu prinsipnya,” papar Hamdan.
Kepala Desa Matakus, Fredy Turalely mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PLN yang telah berjuang dengan ikhlas dalam menerangi desa Matakus, sehingga impian masyarakat yang sudah puluhan tahun menunggu kehadiran listrik akhirnya tercapai.
“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Peresmian Pemasangan 100 unit Lampu PJUTS secara simbolis di Wamena oleh Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobag, ST,MM didampingi Ditjen EBTKE Kementrian ESDM RI Hendra, dan Sekda Jayawijaya Thony M Mayor, Sp,d, MM, Jumat (14/4)
Dikatakan, kalau untuk Bus ke Paniai dari Nabire yang dirinya upayakan sudah jalan, tapi sungai dangkal di Mimika Timur Jauh masih menjadi masalah, sehingga dirinya terus berjuang sama- sama agar pendangkalan sungai ini bisa diatasi.
Upaya Kementerian Kominfo melalui BAKTI untuk membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terisolir), nampaknya tidak semudah membalik tangan. Seperti halnya pembangunan infrastruktur BTS di Kabupaten Asmat. Dari target pembangunan sebanyak 194 BTS, ternyata sampai saat ini baru terbangun 60 BTS.
Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, salah satu nama yang disebut bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT., dalam pidatonya setelah kembali menghadiri pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan di halaman kantor bupati Merauke yang sempat viral di media sosial menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT.
Ia berpendapat bahwa tidak semua daerah perlu ditangani dengan cara yang sama yang akhirnya masyarakat sipil jadi korban. Ini bisa lebih parah apabila ada provokasi elit politik yang berkembang dari waktu ke waktu.
Mandenas secara tegas mengatakan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk memberikan penjelasannya kepada publik terhadap pernyataan dalam videonya yang beredar di media sosial. Karena apa yang sudah dilakukan telah maksimal sebagai wujud pertangungjawaban pihaknya terhadap rakyat Papua baik lewat revisi UU Otsus Papua dan RUU pembentukan DOB menjadi UU.
Emanuel mengatakan, pihaknya ingin menyerap berbagai aspirasi menyangkut isu penting di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan di Provinsi Papua. Misalnya di aspek kesehatan soal penanganan pandemi Covid-19, termasuk penyakit malaria, juga tantangan terkait kebutuhan tenaga kesehatan dan dokter.
Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan dengan melihat mobilitas mahasiswa yang kontribusinya cukup besar maka perlu adanya kolaborasi untuk membahas segala isu terutama terkait dengan program kerja dari komisi IX DPR RI bersama BPJS kesehatan di tanah Papua.
