Masyarakat Hanya Tahu Dilayani KPS
JAYAPURA-Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy menyampaikan bahwa persoalan Kartu Papua Sehat (KPS) di Papua bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi Papua, jika tidak segera disikapi, Pemprov Papua sendiri yang repot.
Pasalnya masyarakat hanya tahu mereka bisa dilayani secara gratis menggunakan kartu tersebut. Disini Rumboirussy mengatakan bahwa RS rujukan di Papua hanya ada di RS Dok II Jayapura dan RS Abepura, sementara anggaran sudah dibagi sesuai Daerah Otonom Baru (DOB).
“Yang jadi soal adalah masyarakat ini tidak mau tahu kalau sudah ada pemekaran dan mereka harus mendapat penanganan dan dibiayai dari daerahnya dulu. Orang Papua itu tidak mau tahu mereka berobat kemana. Yang mereka pahami hanyalah punya Kartu Papua Sehat dan berobat di Dok II, ini soal,” jelas Rumboirussy di DPR, Rabu (22/2).
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa dari DOB ini distribusi anggaran sudah disalurkan langsung ke kabupaten dan provinsi DOB dan ada anggaran yang disiapkan oleh Provinsi DOB untuk masing – masing warganya. “Tapi masyarakat kan tidak berpikir harus seperti itu, mereka maunya dilayani,” beber politisi PAN tersebut.
“Makanya dalam pertemuan kami paparkan bahwa anggaran sudah dibagi (ke tiga DOB.red) dan mungkin kami salah juga jika membackup anggaran kesehatan dari pasien di provinsi lain,” imbuh Rumboirussy.
Ia mencontohkan masyarakat dari Tolikara datang ke Jayapura, mereka tak mau tahu apakah ada DOB dan dana kesehatan diatur di Provinsi Papua Pegunungan atau seperti apa yang penting diobati di Dok II. “Jadi kalau tidak segera disikapi ini bisa repot juga,” tutupnya. (ade/tri)
Masyarakat Hanya Tahu Dilayani KPS
JAYAPURA-Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy menyampaikan bahwa persoalan Kartu Papua Sehat (KPS) di Papua bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi Papua, jika tidak segera disikapi, Pemprov Papua sendiri yang repot.
Pasalnya masyarakat hanya tahu mereka bisa dilayani secara gratis menggunakan kartu tersebut. Disini Rumboirussy mengatakan bahwa RS rujukan di Papua hanya ada di RS Dok II Jayapura dan RS Abepura, sementara anggaran sudah dibagi sesuai Daerah Otonom Baru (DOB).
“Yang jadi soal adalah masyarakat ini tidak mau tahu kalau sudah ada pemekaran dan mereka harus mendapat penanganan dan dibiayai dari daerahnya dulu. Orang Papua itu tidak mau tahu mereka berobat kemana. Yang mereka pahami hanyalah punya Kartu Papua Sehat dan berobat di Dok II, ini soal,” jelas Rumboirussy di DPR, Rabu (22/2).
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa dari DOB ini distribusi anggaran sudah disalurkan langsung ke kabupaten dan provinsi DOB dan ada anggaran yang disiapkan oleh Provinsi DOB untuk masing – masing warganya. “Tapi masyarakat kan tidak berpikir harus seperti itu, mereka maunya dilayani,” beber politisi PAN tersebut.
“Makanya dalam pertemuan kami paparkan bahwa anggaran sudah dibagi (ke tiga DOB.red) dan mungkin kami salah juga jika membackup anggaran kesehatan dari pasien di provinsi lain,” imbuh Rumboirussy.
Ia mencontohkan masyarakat dari Tolikara datang ke Jayapura, mereka tak mau tahu apakah ada DOB dan dana kesehatan diatur di Provinsi Papua Pegunungan atau seperti apa yang penting diobati di Dok II. “Jadi kalau tidak segera disikapi ini bisa repot juga,” tutupnya. (ade/tri)
