Puluhan Anggota DPR Papua Tutup Paksa Ruang Pimpinan
Para anggota DPR Papua ketika menutup ruangan pimpinan DPR pada Rabu (5/3). Mereka meminta segera digelar rapat bamus. Ft: Gamel/cepos
JAYAPURA – Puluhan anggota DPR Papua Rabu (5/4) melakukan protes terhadap empat pimpinan mereka termasuk sekretaris dewan karena merasa setelah daerah otonomi baru terbentuk justru mempengaruhi aktifitas dan kinerja yang semakin melempem. Tak hanya itu, hak-hak kedewanan yang sebelumnya lancar kini tersendat. Ini juga yang menjadi poin alasan dari aksi penutupan paksa ruangan para pimpinan. “Ini menjadi aspirasi bersama karena sebelumnya kami dari 9 fraksi sudah menyampaikan surat kepada pimpinan untuk segera digelar Bamus. Surat ini sampai dua kali disampaikan tapi tetap tidak ditanggapi sehingga kami memutuskan untuk menutup paksa,” kata Nioluen Kutouki, salah satu anggota yang protes. Dikatakan saat ini status mereka adalah masih sebagai anggota DPR Papua hingga tahun 2024 mendatang sehingga semua aktifitas, hak dan kewajiban sepatutnya tetap melekat tanpa harus terhambat. “Tugas DPR, Komisi komisi harusnya berjalan seperti biasa. Bukan tidak ada aktifitas. Kami meminta sekwan untuk segera merincikan dan mempresentasekan tugas tugas anggota dewan. Jika ini tidak dilakukan termasuk tak digelar Bamus maka kami akan terus menutup paksa ruangan ini,” bebernya.
Ditambahkan Elvis Tabuni selalu Ketua Komisi I bahwa selama ini terjadi kevakuman sehingga pihaknya mendukung dilakukan penutupan ruang pimpinan. Lalu Nathan Pahabol menambahkan bahwa ada 8aret disampaikan lewat surat ke pimpinan DPR untuk dilakukan rapat Bamus tapi tidak dilakukan. Lalu pada 28 Maret juga digelar rapat dan kami sampaikan untuk digelar Bamus tapi tetap tidak dilakukan hingga sebagai bentuk protes kami tutup sambil menunggu penjelasan soal sikap kami ini,” tutup Nathan. (Ade/tri)
JAYAPURA – Puluhan anggota DPR Papua Rabu (5/4) melakukan protes terhadap empat pimpinan mereka termasuk sekretaris dewan karena merasa setelah daerah otonomi baru terbentuk justru mempengaruhi aktifitas dan kinerja yang semakin melempem. Tak hanya itu, hak-hak kedewanan yang sebelumnya lancar kini tersendat. Ini juga yang menjadi poin alasan dari aksi penutupan paksa ruangan para pimpinan. “Ini menjadi aspirasi bersama karena sebelumnya kami dari 9 fraksi sudah menyampaikan surat kepada pimpinan untuk segera digelar Bamus. Surat ini sampai dua kali disampaikan tapi tetap tidak ditanggapi sehingga kami memutuskan untuk menutup paksa,” kata Nioluen Kutouki, salah satu anggota yang protes. Dikatakan saat ini status mereka adalah masih sebagai anggota DPR Papua hingga tahun 2024 mendatang sehingga semua aktifitas, hak dan kewajiban sepatutnya tetap melekat tanpa harus terhambat. “Tugas DPR, Komisi komisi harusnya berjalan seperti biasa. Bukan tidak ada aktifitas. Kami meminta sekwan untuk segera merincikan dan mempresentasekan tugas tugas anggota dewan. Jika ini tidak dilakukan termasuk tak digelar Bamus maka kami akan terus menutup paksa ruangan ini,” bebernya.
Ditambahkan Elvis Tabuni selalu Ketua Komisi I bahwa selama ini terjadi kevakuman sehingga pihaknya mendukung dilakukan penutupan ruang pimpinan. Lalu Nathan Pahabol menambahkan bahwa ada 8aret disampaikan lewat surat ke pimpinan DPR untuk dilakukan rapat Bamus tapi tidak dilakukan. Lalu pada 28 Maret juga digelar rapat dan kami sampaikan untuk digelar Bamus tapi tetap tidak dilakukan hingga sebagai bentuk protes kami tutup sambil menunggu penjelasan soal sikap kami ini,” tutup Nathan. (Ade/tri)
