Apabila BUMD Terus Merugi, DPRP Akan Usulkan Ditutup Saja Atau Ganti Kepemimpinan
JAYAPURA – Setelah resmi dibentuk dan memiliki ketua pada akhir Mei lalu, Pansus Aset DPR Papua langsung menyusun agenda-agenda. Dipimpin oleh Junaedi Rahim, pansus mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah BUMD termasuk memulai pendataan. Dan hasilnya cukup mencengangkan dimana Pansus menemukan adanya indikasi penjualan sejumlah aset Pemprov Papua.
Dan ironisnya, penjualan sejumlah aset itu tak sesuai dengan aturan atau mekanisme termasuk tanpa sepengetehuan DPR Papua. Ini dikatakan jelas menyalahi dan akan segera ditindaklanjuti. Meski demikian hingga kini Pansus belum mau membuka data mana saja aset yang dijual tersebut. Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw juga membenarkan hal tersebut.
“Ada yang kami temukan penjualan aset-aset Pemprov yang dijual tanpa sepengetahuan kami DPR Papua,” ujar Jhony usai mengikuti rapat Pansus Aset DPR Papua bersama direksi PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri di Ruang Banggar DPR Papua pekan kemarin.
DPRP kembali menyatakan bahwa temuan tersebut ada dan sedang ditelusuri. ”Saya belum bisa sebutkan pastinya, kita sedang minta data. Yang jelas indikasi penjualan aset tanpa persetujuan DPR Papua itu ada,” bebernya.
Untuk itu, lanjut Jhony, Pansus Aset DPR Papua tentu akan mengkonfirmasi penjualan sejumlah aset tersebut kepada Pemprov Papua. “Kami akan konfirmasi. Apakah mereka tahu atau tidak?,” tandasnya. Jhony mengaku jika Pansus Aset DPR Papua telah bekerja dengan memulai pertemuan bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua, yakni PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri sebagai holding company Pemprov Papua.
Menurutnya, dari pertemuan itu, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi kembali dan meminta kepada BUMD itu untuk menyiapkan data-data dan dokumen, sampai dengan penggunaan keuangan yang diberikan Pemprov Papua. Jhony mencontohkan PT Irian Bhakti Mandiri (IBM) sebagai holding company milik Pemprov Papua yang membawahi sejumlah BUMD itu diketahui telah digelontor anggaran dana mencapai sebesar Rp 100 miliar oleh Pemprov Papua.
“Penggunaannya seperti apa dan untuk bisnis apa? Sebab pada umum perusahaan daerah ini semua pada posisi merugi, belum ada keuntungan sementara modal yang diberikan pemerintah itu tanpa bunga, tapi masih merugi juga apalagi ditanya soal apakah ikut menyumbangkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” cecarnya.
Pansus yag dibentuk akan mencari tahu seperti apa sehingga bisa mengakibatkan kerugian. Apakah lebih besar pada biaya gaji pegawai atau lainnya. Iapun menyatakan apabila BUMD tersebut tidak bisa lagi membiayai dirinya sendiri atau tidak menguntungkan maka DPRP akan mengusulkan untuk ditutup atau dilakukan pergantian kepemimpinan dan pengurusnya.
Apalagi, kata Jhony jumlah aset milik Pemprov yang terbengkalai atau belum terdata dengan baik jumlahnya mencapai triliunan. ”Disaat Pemprov kesulitan anggaran ternyata masih ada aset yang berantakan. Ini yang sedang kami data sekarang dan semoga Oktober ini semua rampung,” tutupnya. (ade/wen)
