MERAUKE- DPR Provinsi Papua Selatan akhirnya melakukan rapar dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke terkait dengan hasil monitoring yang dilakukan oleh DPRP Papua Selatan di sejumlah kota studi di pulau Jawa mulai dari Jakarta sampai Surabaya, beberapa waktu lalu di DPRP Papua Selatan, Rabu (7/5).
Dalam rangka itu, terungkap bahwa DPRP Papua Selatan membentuk 3 tim untuk mendatangi kota studi dimana Pemprov Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucurkan dana Otsus dan DAU untuk memberikan bantuan Pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Selatan yang dimulai sejak 2023 lalu.
Wakil Ketua I DPRP Papua Selatan Fadly Burhan yang memimpin langsung RDP itu meminta pemerintah untuk tidak memberikan bantuan setengah-setengah, karena anggaran dana Otsus yang cukup besar untuk Pendidikan.
Hal ini disampaikan oleh Fadly Burhan yang memimpin langsung Tim 1 ke Jakarta untuk menemui mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua Selatan terutama untuk mahasiswa kedokteran yang mengalami kesulitan biaya hidup, tidak dilengkapi dengan perangkat Pendidikan diantaranya computer dan biaya foto capy yang mereka butuhkan tidak sedikit.
‘’Saya harap, dalam memberikan bantuan jangan setengah-setengah tapi harus full, sehingga mahasiswa yang kita kirim ini ke luar Papua Selatan dengan biaya yang begitu besar bisa berhasil. Jangan sampai, biaya sudah diberikan tapi hanya setenag-setengah dan mereka gagal ditengah perjalan,’’ katanya.
Tim lainnya yang ada di Jogjakarta, Semarang dan Surabaya mengungkap masalah yang sama terkait dengan masalah biaya hidup dan tempat tinggal mereka. Apalagi, pengiriman untuk biaya hidup dikirim terkadang 1 kali dalam setahun.
MERAUKE- DPR Provinsi Papua Selatan akhirnya melakukan rapar dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke terkait dengan hasil monitoring yang dilakukan oleh DPRP Papua Selatan di sejumlah kota studi di pulau Jawa mulai dari Jakarta sampai Surabaya, beberapa waktu lalu di DPRP Papua Selatan, Rabu (7/5).
Dalam rangka itu, terungkap bahwa DPRP Papua Selatan membentuk 3 tim untuk mendatangi kota studi dimana Pemprov Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucurkan dana Otsus dan DAU untuk memberikan bantuan Pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Selatan yang dimulai sejak 2023 lalu.
Wakil Ketua I DPRP Papua Selatan Fadly Burhan yang memimpin langsung RDP itu meminta pemerintah untuk tidak memberikan bantuan setengah-setengah, karena anggaran dana Otsus yang cukup besar untuk Pendidikan.
Hal ini disampaikan oleh Fadly Burhan yang memimpin langsung Tim 1 ke Jakarta untuk menemui mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua Selatan terutama untuk mahasiswa kedokteran yang mengalami kesulitan biaya hidup, tidak dilengkapi dengan perangkat Pendidikan diantaranya computer dan biaya foto capy yang mereka butuhkan tidak sedikit.
‘’Saya harap, dalam memberikan bantuan jangan setengah-setengah tapi harus full, sehingga mahasiswa yang kita kirim ini ke luar Papua Selatan dengan biaya yang begitu besar bisa berhasil. Jangan sampai, biaya sudah diberikan tapi hanya setenag-setengah dan mereka gagal ditengah perjalan,’’ katanya.
Tim lainnya yang ada di Jogjakarta, Semarang dan Surabaya mengungkap masalah yang sama terkait dengan masalah biaya hidup dan tempat tinggal mereka. Apalagi, pengiriman untuk biaya hidup dikirim terkadang 1 kali dalam setahun.
