MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan belum menambah organisasi perangkat daerah (OPD) baru meski hasil analisis kelembagaan menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan organisasi. Saat ini Pemprov Papua Selatan masih memiliki 22 OPD.
Penambahan OPD sebelumnya telah diusulkan berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan yang dilakukan Biro Organisasi dan Tata Laksana. Namun, usulan tersebut belum mendapat persetujuan karena keterbatasan anggaran yang diperparah dengan kebijakan efisiensi.
“Untuk pembentukan OPD yang baru, sudah pernah kita ajukan berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana. Sudah dibahas, tetapi anggaran kita sangat terbatas dan ditambah lagi dengan adanya efisiensi. Karena itu, kita menjaga struktur kelembagaan yang ada tetap ramping dulu,” jelas kepala daerah dalam forum evaluasi DOB Papua Selatan.
Menurutnya, kebutuhan penambahan OPD terutama berkaitan dengan sektor-sektor yang menjadi potensi daerah, termasuk pertanian, perikanan, peternakan, serta pengembangan sumber daya manusia.
MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan belum menambah organisasi perangkat daerah (OPD) baru meski hasil analisis kelembagaan menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan organisasi. Saat ini Pemprov Papua Selatan masih memiliki 22 OPD.
Penambahan OPD sebelumnya telah diusulkan berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan yang dilakukan Biro Organisasi dan Tata Laksana. Namun, usulan tersebut belum mendapat persetujuan karena keterbatasan anggaran yang diperparah dengan kebijakan efisiensi.
“Untuk pembentukan OPD yang baru, sudah pernah kita ajukan berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana. Sudah dibahas, tetapi anggaran kita sangat terbatas dan ditambah lagi dengan adanya efisiensi. Karena itu, kita menjaga struktur kelembagaan yang ada tetap ramping dulu,” jelas kepala daerah dalam forum evaluasi DOB Papua Selatan.
Menurutnya, kebutuhan penambahan OPD terutama berkaitan dengan sektor-sektor yang menjadi potensi daerah, termasuk pertanian, perikanan, peternakan, serta pengembangan sumber daya manusia.
