JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Advokat Imamudin dan pekerja seni Andru Steven. Perkara tersebut menguji ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam putusannya, MK mewajibkan adanya informasi yang jelas dan benar mengenai label warna serta simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen. “Amar putusan. Mengadili: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/9).
Mahkamah menjelaskan, Pasal 7 huruf b UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
Pemaknaan itu juga mencakup pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan serta minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Selain itu, pelaku usaha tetap diwajibkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Mahkamah juga menyatakan Pasal 148 UU 17/2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Pasal tersebut dimaknai bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147. Tanggung jawab itu termasuk mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Advokat Imamudin dan pekerja seni Andru Steven. Perkara tersebut menguji ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam putusannya, MK mewajibkan adanya informasi yang jelas dan benar mengenai label warna serta simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen. “Amar putusan. Mengadili: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/9).
Mahkamah menjelaskan, Pasal 7 huruf b UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
Pemaknaan itu juga mencakup pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan serta minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Selain itu, pelaku usaha tetap diwajibkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Mahkamah juga menyatakan Pasal 148 UU 17/2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Pasal tersebut dimaknai bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147. Tanggung jawab itu termasuk mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak.
