Pidato PM Solomon Soal Papua: Potensi Trust Deficit dan Opsi Diplomasi
JAYAPURA – Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan beberapa perwakilan negara di pasific dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UNGA) yang menyinggung dinamika Hak Asasi Manusia (HAM) serta mendesak kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua memicu sorotan dari kalangan akademisi.
Sorotan ini menjadi krusial mengingat posisi geopolitik Pasifik dan sensitivitas isu kedaulatan nasional Indonesia di panggung diplomasi global. Merespon terhadap isu tersebut, ​Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Cenderawasih (Uncen), Melpayanty Sinaga, memberikan analisis yang komprehensif kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/9).
Dalam pandangannya, pernyataan pemimpin negara tetangga di kawasan Pasifik itu tidak bisa disikapi secara terburu-buru, melainkan harus dipilah dan dibedah melalui tiga kacamata utama, yakni prinsip etika bernegara, mekanisme penyampaian protes diplomatik yang beradab, serta proyeksi dampaknya terhadap hubungan bilateral kedua negara.
​Menurutnya, sebelum melangkah pada analisis mendalam, Melpayanty menggarisbawahi pentingnya memahami secara rinci isi dan substansi pidato yang disampaikan oleh PM Kepulauan Solomon di hadapan majelis PBB. Dalam pidatonya, pihak Kepulauan Solomon sejatinya menyatakan tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain memberikan catatan terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM yang dinilai perlu diverifikasi secara independen.
​”While Solomon Islands respects the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Indonesia, there have been reports of human rights violations in West Papua have persisted for far too long and they must be independently verified (Meskipun Kepulauan Solomon menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia, terdapat laporan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama, dan hal-hal tersebut harus diverifikasi secara mandiri),” ujar Melpayanty mengutip pernyataan pimpinan Kepulauan Solomon tersebut.
​Tidak berhenti disitu, Kepulauan Solomon juga memperbarui seruan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) agar Pemerintah Indonesia memberikan akses serta memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua tanpa penundaan. Langkah tersebut digambarkan oleh Kepulauan Solomon sebagai wujud membangun kepercayaan antarnegara tetangga sekaligus bentuk penegasan bahwa tidak ada hal yang perlu disembunyikan dari perhatian dunia Internasional.
​Membahas aspek etika bernegara, Melpayanty memaparkan bahwa jika ditinjau dari perspektif hukum internasional, Kepulauan Solomon secara formal memiliki hak untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu HAM global di forum PBB. Jelasnya, Forum Majelis Umum PBB memang dirancang sebagai panggung terbuka bagi setiap negara anggota untuk merespons dan mendiskusikan berbagai persoalan internasional, termasuk isu kemanusiaan.
​Namun, dalam kaitan pantas atau tidaknya tindakan tersebut secara etika bernegara, kunci utamanya terletak pada substansi, redaksi, dan framing yang digunakan dalam pernyataan tersebut. Melpayanty menerangkan, apabila narasi yang diangkat sebatas bentuk keprihatinan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta dorongan untuk membuka ruang dialog, maka hal itu masih berada dalam koridor diplomasi multilateral yang lazim.
Sebaliknya, norma dan etika bernegara akan dilanggar manakala narasi tersebut mulai bergeser pada bentuk dukungan terhadap gerakan kemerdekaan, meragukan kedaulatan Indonesia, atau menginternasionalisasi isu Papua seolah-olah merupakan persoalan dekolonisasi.
“Tindakan semacam itu dinilai tidak pantas karena secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar non-intervensi yang termaktub dalam Piagam PBB. Papua adalah bagian integral dari NKRI yang status hukumnya telah diakui secara mutlak oleh masyarakat internasional,” terang Melpayanty dengan tegas.
