​Menanggapi dinamika ini, Melpayanty menegaskan pentingnya Indonesia mengedepankan respons diplomatik yang dingin, terukur, dan berbasis data ketimbang terbawa arus respons yang bersifat emosional. Indonesia memiliki saluran-saluran resmi melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan sikap tegas, baik melalui nota diplomatik formal maupun jalur komunikasi bilateral langsung dengan pemerintah Kepulauan Solomon.
Lebih jauh dosen Hubungan Internasional itu menjelaskan, dalam prosedur protes diplomatik tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah sistematis. Pemerintah Indonesia sepatutnya meminta klarifikasi mendalam mengenai basis data serta sumber informasi yang dijadikan acuan oleh Kepulauan Solomon dan beberapa negara lainnya.
Di saat yang sama, diplomasi Indonesia harus secara konsisten menegaskan kembali posisi hukum Papua dalam kerangka hukum nasional maupun internasional, serta menunjukkan bahwa penanganan isu HAM di dalam negeri terus berjalan secara konstruktif dan berbasis fakta yang terverifikasi.
“Jika dipandang perlu, Indonesia juga dapat menggunakan hak sanggah (right of reply) atau menyampaikan klarifikasi resmi di forum PBB guna meluruskan persepsi publik internasional,” ujarnya. Untuk itu ia menyampaikan bahwa, seluruh upaya protes dan klarifikasi ini hendaknya dijalankan secara proporsional dengan mengutamakan semangat Pacific Ways.
Pendekatan khas kawasan Pasifik yang menekankan pada dialog musyawarah, saling menghormati, dan pencapaian konsensus ini dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan serta mempererat tali persahabatan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. ​Mengenai dampak terhadap hubungan kedua negara, Melpayanty menilai bahwa riak politik ini pada dasarnya berpusat pada ranah diplomatik dan tidak serta-merta mengakibatkan terputusnya kerja sama bilateral.
Hubungan diplomatik yang telah terbangun memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menahan gesekan opini di forum multilateral. ​Kendati demikian, risiko terjadinya penurunan tingkat kepercayaan politik atau trust deficit tetap ada jika isu Papua terus dijadikan sebagai komoditas atau agenda politik utama oleh pihak Kepulauan Solomon. Situasi semacam ini jelasnya, dapat berdampak pada semakin sensitifnya ruang dialog bilateral serta berpotensi memengaruhi kelancaran kerja sama di berbagai organisasi maupun forum regional Pasifik.
​Menanggapi dinamika ini, Melpayanty menegaskan pentingnya Indonesia mengedepankan respons diplomatik yang dingin, terukur, dan berbasis data ketimbang terbawa arus respons yang bersifat emosional. Indonesia memiliki saluran-saluran resmi melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan sikap tegas, baik melalui nota diplomatik formal maupun jalur komunikasi bilateral langsung dengan pemerintah Kepulauan Solomon.
Lebih jauh dosen Hubungan Internasional itu menjelaskan, dalam prosedur protes diplomatik tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah sistematis. Pemerintah Indonesia sepatutnya meminta klarifikasi mendalam mengenai basis data serta sumber informasi yang dijadikan acuan oleh Kepulauan Solomon dan beberapa negara lainnya.
Di saat yang sama, diplomasi Indonesia harus secara konsisten menegaskan kembali posisi hukum Papua dalam kerangka hukum nasional maupun internasional, serta menunjukkan bahwa penanganan isu HAM di dalam negeri terus berjalan secara konstruktif dan berbasis fakta yang terverifikasi.
“Jika dipandang perlu, Indonesia juga dapat menggunakan hak sanggah (right of reply) atau menyampaikan klarifikasi resmi di forum PBB guna meluruskan persepsi publik internasional,” ujarnya. Untuk itu ia menyampaikan bahwa, seluruh upaya protes dan klarifikasi ini hendaknya dijalankan secara proporsional dengan mengutamakan semangat Pacific Ways.
Pendekatan khas kawasan Pasifik yang menekankan pada dialog musyawarah, saling menghormati, dan pencapaian konsensus ini dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan serta mempererat tali persahabatan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. ​Mengenai dampak terhadap hubungan kedua negara, Melpayanty menilai bahwa riak politik ini pada dasarnya berpusat pada ranah diplomatik dan tidak serta-merta mengakibatkan terputusnya kerja sama bilateral.
Hubungan diplomatik yang telah terbangun memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menahan gesekan opini di forum multilateral. ​Kendati demikian, risiko terjadinya penurunan tingkat kepercayaan politik atau trust deficit tetap ada jika isu Papua terus dijadikan sebagai komoditas atau agenda politik utama oleh pihak Kepulauan Solomon. Situasi semacam ini jelasnya, dapat berdampak pada semakin sensitifnya ruang dialog bilateral serta berpotensi memengaruhi kelancaran kerja sama di berbagai organisasi maupun forum regional Pasifik.
