Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa ini bukan hal baru dalam penanganan persoalan di tanah Papua. Sebab sebelumnya, di era Presiden SBY dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provins
Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan mengenai praktik pemalakan, penodongan, hingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut.
Pigai juga menegaskan, segala tindakan melawan hukum, termasuk perusakan tempat ibadah, tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia menyebut perbuatan demikian mencoreng nilai-nilai dasar bangsa.
Bahkan, konflik bersenjata hingga saat ini tak pernah usai dan selalu menimbulkan korban baru. Komnas HAM mencatat ada 35 lebih warga sipil di tanah Papua yang tewas akibat konflik bersenjata yang terjadi selama Januari
Untuk jangka panjang penanganan konflik bersenjata di Papua, Komnas HAM mendesak presiden segera membentuk tim penyelesaian konflik kekerasan bersenjata. Sedangkan janga pendeknya, meminta para gubernur dan bupati yang b
Pigai saat jumpa pers usai mendengarkan aspirasi mahasiswa Papua di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa komitmen itu bukan sekadar janji. Bahkan, jajarannya telah turun ke berbagai daerah pengungsi
Kepala Komnas HAM Frits Ramandey menyebut, korban konflik bersenjata di daerah tersebut adalah TNI-Polri, sipil, TPNPB, sipil bersenjata serta ribuan orang menjadi korban pengungsian.
Hingga kini, pelaku penembakan belum terungkap. Baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah terlibat dalam peristiwa tersebut.
  Tak hanya itu, buku ini juga mengungkap terkait kuota khusus untuk OAP, mitigasi konflik di Papua, OAP menjadi anggota polisi sebagai afirmasi, polisi OAP harus menjadi polisi berwajah HAM. Selain itu, mengungkap pera
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan buku ini difokuskan pada orang asli Papua (OAP) yang menjadi polisi seiring dengan institusi kepolisian yang menyediakan formasi yang besar untuk anak-anak Papua menjadi
