JAYAPURA – Komnas HAM mencatat bahwa dua bulan terakhir, eskalasi konflik dibeberapa wilayah seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Wamena bergejolak dengan beragam korban. Kepala Komnas HAM Frits Ramandey menyebut, korban konflik bersenjata di daerah tersebut adalah TNI-Polri, sipil, TPNPB, sipil bersenjata serta ribuan orang menjadi korban pengungsian.
Situasi ini kata Frits tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, Komnas HAM berubaya untuk menggelar forum yang memungkinkan melibatkan semua pemangku kepentingan.
”Kami sedang mendorong forum itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada forum bersama. Sebagai lembaga-lembaga negara, kita tidak bisa membiarkan head to head kekerasan antara kelompok sipil bersenjata dengan TNI-Polri,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (31/5).
Menurutnya, harus ada legacy dari lembaga-lembaga publik lainnya yaitu gubernur, bupati dan Komnas HAM untuk tampil bicara sehingga bisa mengurai benang kusut kekerasan yang terjadi di Papua. Ia pun mendesak Presiden Prabowo untuk membentuk pos-pos penanganan konflik di Papua, dimana pos ini melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penanganan konflik dan mengelola konflik.
”Dalam situasi seperti ini, pemerintah menjadi pihak yang paling utama dalam mencegah konflik semakin meluas,” ujarnya.
Menyoal lebih jauh soal beberapa daerah yang masih bergejolak di Papua, Frits mengigatkan TNI yang bertugas di wilayah-wilayah perbatasan untuk menghentikan pengejaran. Termasuk berkoordinasi dengan Satgas Damai Cartenz dalam rangka melakukan penindakan penegakan hukum.
JAYAPURA – Komnas HAM mencatat bahwa dua bulan terakhir, eskalasi konflik dibeberapa wilayah seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Wamena bergejolak dengan beragam korban. Kepala Komnas HAM Frits Ramandey menyebut, korban konflik bersenjata di daerah tersebut adalah TNI-Polri, sipil, TPNPB, sipil bersenjata serta ribuan orang menjadi korban pengungsian.
Situasi ini kata Frits tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, Komnas HAM berubaya untuk menggelar forum yang memungkinkan melibatkan semua pemangku kepentingan.
”Kami sedang mendorong forum itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada forum bersama. Sebagai lembaga-lembaga negara, kita tidak bisa membiarkan head to head kekerasan antara kelompok sipil bersenjata dengan TNI-Polri,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (31/5).
Menurutnya, harus ada legacy dari lembaga-lembaga publik lainnya yaitu gubernur, bupati dan Komnas HAM untuk tampil bicara sehingga bisa mengurai benang kusut kekerasan yang terjadi di Papua. Ia pun mendesak Presiden Prabowo untuk membentuk pos-pos penanganan konflik di Papua, dimana pos ini melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penanganan konflik dan mengelola konflik.
”Dalam situasi seperti ini, pemerintah menjadi pihak yang paling utama dalam mencegah konflik semakin meluas,” ujarnya.
Menyoal lebih jauh soal beberapa daerah yang masih bergejolak di Papua, Frits mengigatkan TNI yang bertugas di wilayah-wilayah perbatasan untuk menghentikan pengejaran. Termasuk berkoordinasi dengan Satgas Damai Cartenz dalam rangka melakukan penindakan penegakan hukum.
