- Advertisement -spot_img

TAG

HAM

Menteri Pigai Jangan Bangga, Banyak Kasus HAM Papua Tak Tuntas

Kepada wartawan di Universitas Cenderawasih (Uncen) pada, Senin (20/1/2026) pria yang akrab disapa Pigai itu mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi orang nomor satu di dunia internasional dibidang HAM. Dengan

Wagub Papua: Jadikan HAM Pilar Pembangunan Daerah!

  "Saat ini pembangunan Papua tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan terwujudnya keharmonisan sosial, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia bagi seluruh masyaraka

Natalius Pigai Berharap Uncen Tak Ciptakan Orang Bermental Koruptor

   Kedatangan Mentri HAM itu dilingkungan kampus tersebut pun disambut hangat oleh Rektor Uncen, Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.agr dan jajarannya. Oscar dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan dari Menter

Pigai: Pendidikan HAM Papua Harus Berlandas Nilai Budaya

Pigai menjelaskan, Kementerian HAM memiliki berbagai program di bidang pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi HAM yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahama

Ungkap 14 Kasus Termasuk Sindikat dari Palu, 20 Tersangka Diamankan

Ancaman narkotika di Indonesia, khususnya di Tanah Papua, kian menunjukkan wajah yang semakin kompleks. Modus peredaran yang terus berubah, munculnya narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS), serta jar

Akademisi: Pelanggaran HAM di Papua Dibiarkan Pemerintah

Menurut profesor pelanggaran HAM terjadi ketika yang kuat menindas yang lemah. seperti halnya terjadi di Papua saat ini, dimana masyarakat sipil terus menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro N

Kondisi HAM di Papua Masuki Fase Darurat

“Pelanggaran terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya karena dianggap menciptakan gangguan keamanan. Kriminalisasi terhadap pelajar pun masih berlangsung

Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas

Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan jaminan luas terhadap kebebasan dan martabat manusia, mulai dari hak hidup, hak bebas dari penyiks

Hari HAM Internasional, FRP Unjuk Rasa di Kantor DPRK Mimika

Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran HAM”, ” Hentikan militerisme di Papua”, “Stop kapitalisasi pendidikan di Tanah Papua”, dan “

Aksi Demo di Kantor Gubernur Papsel Warnai Peringatan HAM Internasional

Dalam aksinya yang dimulai sekira pukul 10.30-13.30 WIT itu, para pendemo dengan koordinator umum Ambrosius Nit dan Wakorlap Martinus itu membawa sebuah spanduk dan sejumlah pamplet. Spanduk putih yang ukurannya tidak te

Latest news

- Advertisement -spot_img