“Negara melalui aparatnya kerap kali membungkam ruang kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga isu kesetaraan dan keadilan pun dirasa belum optimal,” ucap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada wartawan.
ALDP mencatat setidaknya ada 56 aksi kekerasan dan konflik bersenjata yang mengorbankan masyarakat sipil, aparat TNI-Polri dan Kelompok bersenjata TPNPB, memakan korban sebanyak 81 jiwa, dari jumlah itu terbesar dari masyarakat sipil yang berjumlah 44 orang, sementara dari TNI sebanyak 22 orang.
“Mendesak Pememintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru mencari solusi yang tepat untuk melakukan negosiasi dengan TPNPB. Duduk bersama dan mencari jalan keluar, demi pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Merthens. Saya percaya bahwa dibagian ini, pasti sangat sulit untuk dilakukan dan pasti ada yang keberatan,” ucap Theo kepada Cenderawasih Pos, Jumat (8/12).
“Rupanya Pemerintah Jakarta sulit dan susah menjawab tuntutan dan pernyataan sikap keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat, 4 April 2003. Sebagaimana diserahkan kepada Tim PPHAM,” kata Theo dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/11)
“Presiden RI dan CEO Freeport Mc Moran, segera selesaikan persoalan 8.300 buruh mogok kerja PT. Freeport Indonesia sebelum penambahan 10% saham dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun,” kata Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, dalam rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/11) kemarin.
Anthonius Ayorbaba menjelaskan, tugas tim orang asing di tingkat provinsi diantaranya adalah melakukan koordinasi dan pertukaran data dan informasi. Pengumpulan informasi data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat kampung, kelurahan, distrik, kabupaten sampai provinsi.
“Bagi Komnas HAM, Pemilu harus dijadikan sebagai sebuah pesta HAM, karena disitulah individu bisa menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi yang mendasar,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/11) kemarin.
“Satu bulan lebih kami tidak lagi menjalin komunikasi dengan Mitra maupun kurir tentang keberadaan pilot yang disandera. Namun sebelum hilang komunikasi, kami mendapatkan informasi bahwa Pilot sedang bersama Egianus dan kelompoknya serta diperlakukan secara baik,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (11/11).
Para tokoh itu, yang berkumpul di Jakarta, Kamis, menilai proses dialog dan penjajakan untuk berdamai itu perlu dilanjutkan kembali, yang dalam prosesnya perlu ada penengah yang terpercaya dan netral.
Sebagaimana diketahui, dua peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa penyerangan penambang di Kali I Distrik Seradala yang menewaskan 13 orang, dan penganiayaan secara keji terhadap dua perempuan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
