JAYAPURA–Dukungan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara terus mengalir. Tidak hanya datang dari masyarakat adat, dorongan juga disuarakan sejumlah anggota DPR Papua (DPRP), khususnya mereka yang berasal dari wilayah adat Saireri, serta Fraksi Partai NasDem.
Anggota Komisi II DPRP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Biak Numfor dan Supiori, Johanes Wakum, menyatakan dukungan penuh atas proses perencanaan DOB tersebut. Kabupaten Biak Numfor dan Supiori merupakan dua daerah yang direncanakan menjadi bagian dari Papua Utara. “Pada prinsipnya saya sangat mendukung penuh proses perencanaan daerah otonomi baru Papua Utara, dengan catatan,” ujarnya.
Catatan pertama, kata Johanes, seluruh elemen masyarakat, baik adat, agama, maupun pemerintah, harus bersatu dengan persepsi dan tujuan yang sama tanpa membedakan suku maupun partai politik. “Menurut saya pemekaran ini akan menggenapi tujuh wilayah adat di Papua, dengan wilayah adat Saireri sebagai satu-satunya yang tersisa,” ujar saat ditemui di Jayapura, Senin (28/9)
Ia menilai pemekaran akan memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya berharap para tokoh pemuda, adat, dan perempuan di setiap wilayah untuk bersama-sama mendukung rencana tersebut. Ia berharap pemekaran dapat terwujud tahun depan,” ucap Johanes. Kader Partai Gerindra itu juga meminta pemerintah pusat agar pemekaran tidak membebani provinsi induk.
JAYAPURA–Dukungan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara terus mengalir. Tidak hanya datang dari masyarakat adat, dorongan juga disuarakan sejumlah anggota DPR Papua (DPRP), khususnya mereka yang berasal dari wilayah adat Saireri, serta Fraksi Partai NasDem.
Anggota Komisi II DPRP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Biak Numfor dan Supiori, Johanes Wakum, menyatakan dukungan penuh atas proses perencanaan DOB tersebut. Kabupaten Biak Numfor dan Supiori merupakan dua daerah yang direncanakan menjadi bagian dari Papua Utara. “Pada prinsipnya saya sangat mendukung penuh proses perencanaan daerah otonomi baru Papua Utara, dengan catatan,” ujarnya.
Catatan pertama, kata Johanes, seluruh elemen masyarakat, baik adat, agama, maupun pemerintah, harus bersatu dengan persepsi dan tujuan yang sama tanpa membedakan suku maupun partai politik. “Menurut saya pemekaran ini akan menggenapi tujuh wilayah adat di Papua, dengan wilayah adat Saireri sebagai satu-satunya yang tersisa,” ujar saat ditemui di Jayapura, Senin (28/9)
Ia menilai pemekaran akan memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya berharap para tokoh pemuda, adat, dan perempuan di setiap wilayah untuk bersama-sama mendukung rencana tersebut. Ia berharap pemekaran dapat terwujud tahun depan,” ucap Johanes. Kader Partai Gerindra itu juga meminta pemerintah pusat agar pemekaran tidak membebani provinsi induk.
