Antara Mandat Rakyat dan Kualitas Kerja

Di Balik Ijazah Paket C Para Wakil Rakyat

​JAYAPURA – Keberadaan banyaknya anggota legislatif berijazah Paket C di lembaga perwakilan rakyat kembali memantik diskusi mendalam di ruang publik. Persoalan menjadi semakin sensitif ketika publik mempertanyakan aspek etika dan kepantasan saat para wakil rakyat dengan jenjang kesetaraan sekolah menengah atas ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran eksekutif yang umumnya berlatar belakang pendidikan tinggi, mulai dari strata magister hingga doktor.

​Diskursus mengenai ijazah tidak lagi sekadar menyentuh urusan administrasi pencalonan atau kesetaraan jenjang pendidikan, melainkan merembet pada perdebatan mengenai kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, keseimbangan relasi kekuasaan, kesungguhan etis para pemegang mandat, hingga dugaan manuver politik yang kerap menyertai isu keabsahan ijazah.

Baca Juga :  Bangunan Sekolah Kembali Dibakar KKB

Merespon terkait dengan fenomena tersebut sejumlah akademisi, guru besar Universitas Cenderawasih dan USTJ hingga tokoh publik menyampaikan pandangannya soal dinamika tersebut terjadi di tengah masyarakat.
​
Kepada Cenderawasih Pos, ​Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Bonefasius Bao, S.IP., MA, meluruskan cara pandang yang sering keliru dalam pertanyaan mengenai etika wakil rakyat berijazah Paket C yang berhadapan dengan pejabat eksekutif bergelar magister maupun doktor.

Menurutnya, framing tersebut perlu dibenahi terlebih dahulu karena secara kelembagaan legislatif tidak memerintah eksekutif, melainkan mengawasinya berdasarkan mandat elektoral yang diberikan rakyat.

​Dalam pandangannya, perdebatan publik selama ini kerap mencampuradukkan tiga dimensi yang berbeda, yakni legalitas, legitimasi, dan kapasitas. Ketika ketiganya tidak dipisahkan secara jernih, diskusi justru mudah tergelincir menjadi stigma terhadap jenjang pendidikan tertentu.

Baca Juga :  Masih Berduka, Belum Ada Saksi yang Dipanggil

“Dari sisi legalitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur bahwa calon anggota legislatif berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan program Paket C diakui setara dalam sistem pendidikan nasional,” kata Bonefasius dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (19/11).

Di Balik Ijazah Paket C Para Wakil Rakyat

​JAYAPURA – Keberadaan banyaknya anggota legislatif berijazah Paket C di lembaga perwakilan rakyat kembali memantik diskusi mendalam di ruang publik. Persoalan menjadi semakin sensitif ketika publik mempertanyakan aspek etika dan kepantasan saat para wakil rakyat dengan jenjang kesetaraan sekolah menengah atas ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran eksekutif yang umumnya berlatar belakang pendidikan tinggi, mulai dari strata magister hingga doktor.

​Diskursus mengenai ijazah tidak lagi sekadar menyentuh urusan administrasi pencalonan atau kesetaraan jenjang pendidikan, melainkan merembet pada perdebatan mengenai kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, keseimbangan relasi kekuasaan, kesungguhan etis para pemegang mandat, hingga dugaan manuver politik yang kerap menyertai isu keabsahan ijazah.

Baca Juga :  Pemprov Papua Tengah Sabet UHC Award 2026 Kategori Utama

Merespon terkait dengan fenomena tersebut sejumlah akademisi, guru besar Universitas Cenderawasih dan USTJ hingga tokoh publik menyampaikan pandangannya soal dinamika tersebut terjadi di tengah masyarakat.
​
Kepada Cenderawasih Pos, ​Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Bonefasius Bao, S.IP., MA, meluruskan cara pandang yang sering keliru dalam pertanyaan mengenai etika wakil rakyat berijazah Paket C yang berhadapan dengan pejabat eksekutif bergelar magister maupun doktor.

Menurutnya, framing tersebut perlu dibenahi terlebih dahulu karena secara kelembagaan legislatif tidak memerintah eksekutif, melainkan mengawasinya berdasarkan mandat elektoral yang diberikan rakyat.

​Dalam pandangannya, perdebatan publik selama ini kerap mencampuradukkan tiga dimensi yang berbeda, yakni legalitas, legitimasi, dan kapasitas. Ketika ketiganya tidak dipisahkan secara jernih, diskusi justru mudah tergelincir menjadi stigma terhadap jenjang pendidikan tertentu.

Baca Juga :  Dinas Pendidikan Papua Gagas Sekolah Berpola Asrama 

“Dari sisi legalitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur bahwa calon anggota legislatif berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan program Paket C diakui setara dalam sistem pendidikan nasional,” kata Bonefasius dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (19/11).

Berita Terbaru

Artikel Lainnya