Sementara dari sisi legitimasi, kata Bonefasius otoritas dan kewenangan wakil rakyat bersumber dari suara pemilih dalam kontestasi demokratis, bukan dari gelar akademik yang disandang.
Bonefasius merujuk pada kajian representasi politik Pitkin (1967) yang menekankan bahwa seorang wakil rakyat dinilai berdasarkan keterwakilan kepentingan masyarakat serta akuntabilitasnya, bukan karena kesamaan kredensial akademik dengan pihak yang diawasi.
“Dengan kerangka itu, seorang pejabat eksekutif bergelar doktor tetap memiliki kewajiban untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan pengawasan yang dijalankan anggota dewan lulusan Paket C,” ujarnya.
Ia juga menilai merendahkan anggota dewan berijazah Paket C problematik secara etis karena banyak warga yang terputus dari pendidikan formal akibat kendala ekonomi, bukan karena kemalasan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa persoalan yang lebih substantif sesungguhnya terletak pada kapasitas kerja di dewan. Menjalankan fungsi legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan menuntut kemampuan membaca dokumen anggaran yang tebal, menguji argumen teknis pejabat, serta merumuskan norma hukum yang presisi.
“Gelar akademik tinggi tidak otomatis menjamin kemampuan tersebut, sebagaimana ketiadaan gelar tinggi tidak otomatis membuktikan ketidakmampuan, karena kapasitas lebih ditentukan oleh literasi anggaran, mutu tenaga ahli, dan kemauan untuk terus belajar,” lanjutnya menjelaskan.
Pada ranah etika, Bonefasius menilai ukuran kelayakan terletak pada sikap dan kesungguhan. Upaya menempuh Paket C untuk menuntaskan pendidikan yang sempat tertunda patut dihormati, tetapi jika ijazah tersebut hanya dikejar sebagai pemenuhan syarat administratif menjelang pencalonan tanpa dibarengi keseriusan meningkatkan kapasitas, publik wajar mempertanyakan kesungguhannya.
Ia juga menempatkan tanggung jawab penyaringan awal pada partai politik sebagai pintu rekrutmen, bukan pada individu yang lolos melalui mekanisme tersebut.
Karena itu, Bonefasius menyampaikan bahwa menaikkan syarat minimal ijazah dinilai bukan solusi yang tepat sebab justru berpotensi menutup akses warga biasa dan memperkuat elitisme dalam politik. Pendekatan yang lebih relevan menurutnya adalah pendidikan politik yang serius, pelatihan wajib bagi anggota dewan, penguatan dukungan staf ahli, serta keterbukaan kinerja yang dapat diaudit publik, sehingga ukuran kelayakan wakil rakyat bertumpu pada kualitas kerja yang terbukti.