Pandangan kritis lain juga disampaikan oleh Pakar Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA, MS. Ia mengajak publik melihat persoalan ijazah secara jernih dengan mencermati apakah polemik yang muncul lebih banyak didorong oleh kepentingan politik.

Prof. Avelinus menilai bahwa apabila seluruh ijazah ditelusuri dan dipersoalkan secara luas, hal tersebut sama saja dengan meragukan keabsahan ijazah yang diterbitkan oleh institusi pendidikan negara, yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia mencontohkan bagaimana polemik terkait ijazah kerap mencuat dan terus diperdebatkan di ruang publik, termasuk perdebatan mengenai ijazah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka yang sudah memberikan pertanggungjawaban namun tetap menjadi bahan perdebatan, terlebih menjelang momentum pemilihan presiden.
Menurut Prof. Avelinus, kondisi tersebut berpotensi menjadi preseden yang buruk bagi bangsa apabila semua ijazah diperiksa dan seolah-olah dijajakan untuk diperdebatkan.
Ia menilai masyarakat seakan lupa pada peran lembaga negara dalam menerbitkan ijazah resmi, sehingga kepercayaan terhadap institusi penerbit ijazah tergerus dan seluruh isu tersebut masuk ke dalam pusaran permainan politik.
Mengenai Paket C, Prof. Avelinus menegaskan bahwa program tersebut pada awalnya merupakan kebijakan khusus pemerintah yang dirancang untuk membantu mereka yang telah lama putus sekolah agar mendapatkan perbaikan dan penyelamatan pendidikan.
Dalam pandangannya, Paket C sebagai program bantuan pemerintah yang semestinya diperuntukkan bagi bidang-bidang tertentu dan sejak awal diarahkan untuk mengatasi persoalan putus sekolah lama serta pemberantasan buta huruf fungsional.
Ia mengkritik kondisi saat ini di mana ijazah Paket C dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sehingga seolah-olah tidak ada perbedaan antara lulusan sekolah menengah atas reguler dan lulusan Paket C.
”Bagi saya itu yang salah. Penggunaan ijazah Paket C itu bukan seperti sama dengan tamatan SMA, itu berbeda. Nah, Paket C itu sudah sangat salah. Dan Paket C itu hanya sebagai formalitas untuk membuat orang menjadi punya ijazah, itu Paket C,” tegasnya.
Bagi Prof. Avelinus, penyamaan tersebut keliru karena menurutnya pendidikan Paket C berbeda dengan tamatan SMA reguler, cenderung menjadi formalitas untuk memiliki ijazah, serta belum menjawab persoalan kualitas pendidikan dan kualifikasi secara utuh.
Melalui tiga sudut pandang tersebut, perdebatan mengenai maraknya wakil rakyat berijazah Paket C memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada sekadar ada atau tidaknya selembar ijazah.
Di satu sisi terdapat penegasan atas keabsahan hukum, mandat pemilih, dan kebutuhan penguatan kapasitas serta rekrutmen partai, di sisi lain muncul peringatan keras mengenai kualitas, formalitas, dan tarik-menarik kepentingan politik yang mewarnai ruang publik.
”Itu tidak menjawab kualitas pendidikan Indonesia. Karena Paket C itu berbeda dengan tamatan SMA. Paket C itu adalah sebuah paket untuk membantu orang-orang putus sekolah untuk dia memiliki ijazah, tetapi bukan memiliki kualifikasi atau kualitas,” pungkas Prof. Avelinus. (jim)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q