Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga Embung Efata yang direncanakan direvitalisasi. Usai meninjau jalan, Wamendagri dan Wamen PU bertolak ke Kantor Gubernur Papua Se
Serah terima tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung penguatan birokrasi di provinsi termuda di Indonesia. Dengan tersedianya hunian yang layak, ASN diharapkan dapat bekerja lebih nyaman sehingga pelayanan kepada masyara
Dokumen LHP BPK RI tersebut diserahkan Staf ahli BPK Bidang Manajemen Resiko, Dr. Heri Subowo diterima Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun. Gubernur Apolo Safanpo atas nama Pemerintah Provins
Menurut Andry, pertumbuhan ekonomi Papua saat ini menunjukkan penguatan aktivitas domestik yang semakin baik. Dari sisi produksi, sektor pertanian menjadi penyumbang utama setelah konstruksi, sementara dari sisi konsumsi, pertumbuhan ditopa
Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagi
Deklarasi calon daerah otonomi baru ini dihadiri masyarakat dari tiga suku besar di Distrik Benawa, yakni Suku Meek, Mapauri, dan Yali.
Bupati Yalimo Nahor Nekwek mengatakan pemerintah daerah mendukung aspirasi masyarak
Menariknya, rapat ini juga terhubung secara virtual dengan Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan P. Mandenas, guna mensinkronkan langkah daerah dengan kebijakan di tingkat pusat. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, usai p
Menurut Wilem, sejarah mencatat bahwa gaung pemekaran Papua Utara sudah dimulai sejak tahun 2012. Ia mengenang momentum bersejarah pada tanggal 12 Desember 2012 di Lapangan Trikora Serui sebagai titik tolak kuatnya keing
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tenga
Menurut Wonda, tim itu diisi oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Jayapura yang berasal dari Grime Nawa sehingga ke depan semua urusan terkait pemekaran, maka pemerintah daerah yang mengerjakan.
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan.
‘’Yang paling penting yang menjadi saya konsen tapi saya belum cek soal prosentase penerimaan pegawai yakni 80:20. Artinya 80 persen orang asli Papua (OAP). Mengapa, karena kita harus menolong. Karena saudara-saudara kit
Ia menegaskan bahwa meski Papua kini telah terbagi menjadi empat provinsi secara administratif, secara sosial dan kultural Papua tetap satu. Fakiri juga memaparkan fokus arah pembangunan Papua saat ini yang mengusung vis
Sekretaris Tim C DOB Mamberamo Hulu, Bany Kujiro yang juga merupakan Anggota DPRK Kabupaten Mamberamo Raya mengatakan, penyerahan aspirasi merupakan langkah serius untuk mewujudkan pemekaran wilayah yang diklaim sebagai
Ribka juga menekankan apa yang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan ini perlu diapresiasi, sebab sejak awal tahun ini sempat tersendat -sendat untuk mendapatkan transfer anggaran dari pemerintah pusat karena ada beberapa p
Manager Operasional TPK Jayapura, Jems Fonataba mengungkapkan bahwa arus peti kemas hingga triwulan III tahun ini mencapai 62.028 TEUs, atau 92 persen dari target sebesar 67.395 TEUs.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, pujian-pujian mempunyai kuasa yang besar. Karena itu, dia mengajak seluruh Umat Katolik yang ada di Papua Selatan untuk memanfaatkan momen Pesparani tersebut untuk men
Provinsi Papua memiliki luas sekitar 82.681 km2 (data wikipedia), pulau yang berada di ujung timur Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis. Di tanah yang sebelumnya bernama Irian J
Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. Patrige Renwarin di Merauke menjelaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengkomunikasian dengan Mabes Polri namun jawaban yang diperoleh jika pembentukan Polda dari 3 DOB provin
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan jika DOB ini sangat minim fiskal dan hanya berharap kucuran anggaran dari transfer pemerintah pusat dan hal ini menjadi kendala.
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa mengatakan, proses penertiban dilakukan bersama Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsugab) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah V yang meliputi Papua dan Pa
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat
Ketua DPRP, Denny H. Bonai, mengatakan bahwa pihaknya akan segera membahas usulan ini setelah PSU rampung. “Setelah PSU, kami akan gelar rapat fraksi untuk membahas lebih lanjut dan menyusun langkah-langkah strategis, te
Aspirasi tersebut disrahkan langsung oleh Ketua Koalisi Bupati Wilayah Adat Saireri yang juga Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra kepada Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga anggota Komisi II
Ia menyebutkan bahwa pihaknya berharap ibukota provinsi dapat ditetapkan di Waropen, dengan mempertimbangkan aksesibilitas wilayah, luas lahan, serta potensi sumber daya alam seperti tambang, perkebunan, dan sektor perta
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri, mengungkapkan rasa syukurnya. "Hari ini adalah hari yang Tuhan rayakan untuk kembali mengungkapkan rasa syukur
Kepada Cenderawasih Pos, Pengamat Kebijakan Publik Papua Dr. Merhodius Kossay, M.Hum, CT, CMP yang juga merupakan seorang Akademisi Stekom Semarang mengatakan usulan pemekaran DOB tanpa ada mekanisme dan procedural yang
Mendagri memberikan apresiasi atas kinerja Ramses yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah, membangun komunikasi lintas elemen, dan mendukung agenda nasional di Papua selama satu tahun terakhir. “Pak Ramses melaku
Adapun dokumen yang diserahkan ke DOB adalah hasil evaluasi Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANS-PK). Penyerahan dilakukan langsung Asisten II Sekda Papua, Setiyo Wahyudi. Sebagai bentuk pelimpahan kewenangan
Ada beberapa agenda yang dilaksanakan dalam Kunker tersebut diataranya melihat lokasi pembangunan kantor Klasis GKI di Nira Distrik Benawa, pembukaan pintu Puskesmas Benawa, peresmian Kantor Kampung Trikora dan selanjutn
Gubernur menjelaskan, pada 2020-2022 Pemerintah Provinsi Papua melakukan kompilasi data, verifikasi data, dan integrasi data perizinan perkebunan kelapa sawit diseluruh wilayah kabupaten- kabupaten dalam cakupan Provinsi
Menurut Ramses, melihat dinamika perkembangan ekonomi saat ini khususnya di Provinsi Papua, maka perlunya mendorong peningkatan kualitas kinerja ekonomi melalui dukungan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.
Tahun ini, Uncen juga membuka penerimaan mahasiswa Strata Satu ( S1) pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) yakni di Kampus Biak, dengan program studi sebagai berikut, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (FKIP), Hubun
Jhoni yang lahir di Kota Medan, Sumatra Utara pada, 9 Juni 1973, saat ini ia memasuki usia kurang lebih 52 tahun. Setelah lulus kuliah, aAlumni S1 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1996, beberapa tahun ke
Hanya saja niat baik pemerintah memekarkan provinsi baru tentu untuk melaksanakan pembangunan bisa tidak maksimal apabila terus dilakukan pengiriman pasukan non organik atas persetujuan Kemenhan dan Panglima TNI dan maup
"Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti Mamberamo Tengah, Puncak, dan Nduga masih memiliki jaringan telekomunikasi yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut kesulitan dalam me
Dijelaskan, Pemerintah Kota Jayapura telah membuat regulasi agar semua pengusaha di Kota Jayapura bisa bermitra dengan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja lokal. Contohnya, ritel modern Alfamidi dan Indomaret harus me
Menurutnya, kedatangan perwakilan Kemenag Papua untuk meminta rekomendasi, dan itu sudah diberikankepada mereka, sebab apabila DPRP menyetujui maka kantor kemenag yang ada akan menjadi kantor wilayah di Papua Pegunungan,
Wamendagri Ribka Haluk tiba di Bandar Udara Mopah, Merauke, pada pukul 08.20 WIT. Setibanya di Merauke, Ia langsung melakukan peninjauan ke lokasi KIPP di Solor, yang merupakan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan sambutan hangat dari seluruh pihak di Provinsi Papua Selatan yang telah menerima Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI,”kata
Ketua I Tim Kerja Pemekaran Kabupaten Apawer Raya, Erick H. Bairi, menjelaskan bahwa usulan pemekaran ini merupakan upaya masyarakat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Sarmi, khususnya di daerah Apawer Ra
‘’Kalau sebelumnya yakni tahun 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban kita sampaikan ke Kemendagri karena DPRP belum terbentuk. Nah, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua tercatat mencapai 490.565 jiwa, dengan mayoritas berusia antara 15-44 tahun. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengal
"Belum selesai dari itu, muncul lagi peraturan pemerintah yakni pengurangan anggaran pemerintah, semua kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di hotel maupun restoran ditiadakan," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
Dimana salah satu dari 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Khusus (Raperdasus) yang dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 adalah Raperdasi
Untuk itu kata Ramses, pihaknya sedang memperjuangkan agar bisa mendapat sebagian dari dana bagi hasil Freeport. Meski secara mekanisme dan sesuai aturan dana bagi hasil itu difokuskan pada provinsi maupun kabupaten di m
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana perjuangan terjadinya DOB Baru Papua Pegunungan, bahkan hampir semua orang menolak itu, namun karena perjuanga
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan tugas yang diletakan pemerintah pusat kepada dirinya dan wakil gubernur memang cukup berat, sebab membangun Papua Pegunungan ini akan dimulai dari nol.
Menurutnya, dari pendapatan BLUD, 40 persen untuk pembiayaan jasa medis, sedangkan 60 persen untuk biaya gaji bulanan, cicilan tunggakan utang, kebutuhan mendesak, operasional rumah sakit dan penunjang lainnya.
“Kalau dulu kan masih ada yang dari Merauke datang ke Kota Jayapura nginap 2 hingga hari, begitu juga dari Nabire atau Wamena. Sekarang terjadi lokalisasi kegiatan mereka di daerah masing-masing. Itu salah satu impact,
Industri perhotelan merupakan salah satu pilar ekonomi dengan rantai dampak yang luas. Jika industri ini mengalami penurunan signifikan, maka akan ada efek domino yang ditimbulkan. Tidak hanya karyawan hotel yang terd
Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan di tanah Papua bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan sejumlah kebijakan yang merupakan amanat dari revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Velix Wanggai menegaskan pentingnya membangun rasa percaya atau trust building dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting untuk membangun rasa percaya masyarakat atas kehadiran Provinsi baru perlu dilakukan. Meskipun Pemerintah Pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada, namun proses politik berjalan aman, sejuk dan damai baik pemilihan gubernur dan pemilihan 8 bupati se Papua Pegunungan.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,"ungkapnya.
“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.
"Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah," ujar Yacob Inggratubun.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
"Angka ini tumbuh 26,02% secara tahunan. Seluruh komponen pendapatan negara, seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, dan PNBP mengalami pertumbuhan yang positif dan telah melebihi target yang ditetapkan di awal tahun 2024,"ungkapnya melalui siaran pers yang diterima wartawan Cenderawasih Pos
"Jadi untuk kuota nasional 2025 ada sebesar 220.000 unit. Dan ini sifatnya tidak di bagi per provinsi, jadi siapa cepat dia dapat. Memang dengan segala hambatan di Papua Selatan, pencapaian kita masih jauh dari provisi lain. Tahun kemarin data terakhir (Oktober 2024) yang saya dapat Provinsi Papua Selatan untuk REI hanya 74 unit saja, karena kuota sudah habis duluan,"katanya Kepada wartawan Cenderawasih Pos
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Promosi pariwisata harus digencarkan, sehingga tamu hotel tidak hanya dari pemerintahan melainkan dari wisatawan, atau dari swasta yang menginap di hotel. Dengan begitu eksistensi hotel di Jayapura bisa maksimal di tengah banyaknya perhotelan,” ujarnya.
Uang yang disetor ke kas negara itu bersumber dari sektor kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun IPBPH sebesar Rp 19,2 miliar, sedangkan DR sebesar Rp 26,5 miliar. Sehingga total sekitar Rp 50 miliar PNBP yang disetor ke kas negara.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengaku jika proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"12 agenda Road Map itu adalah kelembagaan struktur birokrasi, manajemen ASN, rencana tata ruang wilayah, perencanaan daerah baik jangka panjang 20 tahun dan 5 tahun jangka menengah, pembentukan MRP dan DPRP, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), aset daerah, dan situasi keamanan wilayah, sebagaimana amanat dari hadirnya UU No 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan."ungkapnya Kamis (2/1)
Pekerjaan rumah lainnya yakni setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua semakin kecil. Oleh sebab itu kata Ramses, tak bisa lagi berpangku tangan. “Kita bisa mengolah apa yang ada di Papua saat ini, yang salah satunya meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian, perikanan dan lainnya,” terangnya.
Ketua IDAI Papua, dr. James Thimoty, M.Kes, Sp.A(K) mengatakan, pihaknya akan lebih fokus kepada meningkatkan derajat kesehatan anak-anak dengan meningkatkan pelayanan dan profesionalitas dari sekian banyaknya dokter anak-anak yang ada di Papua.
Akan tetapi pada kenyataanya justru kalah jauh dengan kabupaten yang notabene infrastrukturnya belum begitu memadai. Sebut saja Kabupaten Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen maupun daerah pelosok lainnya meskipun berada pada topografi yang sulit namun pelaksanaan pikada di daerah tersebut berjalan lancar.
Kegiatan yang berlangsung sejak 28 November 2024 itu menemukan sejumlah sarana yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan dalam hal ini produk kedaluwarsa. Sejumlah daerah tersebut meliputi Kota Jayapura, Biak, Serui, Wamena dan Kabupaten Keerom. Dari wilayah tersebut BBPOM temukan 10 sarana yang jual barang kedaluwarsa.
Ia pun menjelaskan program KB memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga kesehatan ibu dan anak, KB dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menurunkan risiko kanker rahim dan kanker serviks, serta mengurangi risiko kematian bayi.
Adapun Bkkbn tersebut dipimpin oleh Menteri Wihaji, dibawa kepemimpinannya ia menyusun sejumlah program strategis nasional meliputi, program penyediaan 1000 fasilitas deker bagi pegawai di Bkkbn. Gerakan sejuta orang tua asuh cegah stunting (Genting). Genting digagas untuk memperkuat posisi stunting, sehingga mengakhiri tahun 2024 masalah stunting dapat diatasi.
Astama Ops Kapolri Kombespol. Wirawan menyatakan, pihaknya dari Astama Ops Kapolri bersama dengan kementrian lembaga yang terlibat dalam Pilkada akan membackup satuan kewilayahan, sehingga tak hanya berbicara soal keamanan saja, tapi pihaknya juga bisa membantu untuk distribusi logistik baik surat maupun kotak suara.
Dukungan Pilkada aman dan damai turut disuarakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru Papua turut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
"Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sejumlah hotel satu persatu mulai gulung tikar. Terutama dari hotel-hotel kelas melati yang sulit bertahan di tengah persaingan hotel bintang yang masuk di Kota Jayapura. Bahkan, hingga saat ini terhitung sudah ada 13 hotel melati di Kota Jayapura tutup alias tidak sanggup lagi beroperasi.
Dirinya memahami dan memaklumi situasi yang sedang berjalan, namun sudah dijaminkan jika permasalahan tanah sudah selesai, tugas yang kedua kalau masalah lokasi sudah selesai maka dilakukan presiapan seperti pematangan lahan termasuk dokumen surat yang harus diselesaikan.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
“Pasca DOB, iklim usaha di Papua terjadi penurunan. Bahkan, hotel pun mengeluh sama kita karena terjadinya penurunan,” kata Ketua Kadin, Provinsi Papua, Ronald Antonio di sela sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Jayapura
Kombes Sugandi mengatakan Anggota Polri yang bertugas dalam rangkaian pengamanan Pilkada 2024 di mewajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tak hanya kesiapan fisik itu, anggota yang bertugas untuk pengamanan pilkada juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang pemilu.
Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi, dan Pengentasan Kemiskinan Papua LPPM Uncen, Julius Ary Mollet mengatakan kebijakan peningkatan ekonomi di Provinsi Papua termasuk wilayah DOB dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada di daerah masing-masing.
Pj Bupati menjelaskan, hal ini dikarenakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang sudah semakin dekat.Saat ini, kata Pj Bupati jika Pemerintah Daerah melakukan hal-hal untuk mempersiapkan pemekaran maka bisa dilakukan. Karena tidak dilarang dalam undang-undang.
"Khusus kami saja yang di Polda yang diberikan tugas oleh negara untuk dilakukan rangkaian pengamanan Pilkada di tanah Papua itu ada 4 provinsi, ada 9 kabupaten, 1 kota. Kami akan melaksanakan pengamanan dengan serius dan optimal," ungkap Irjen Patrige kepada wartawan, pekan kemarin.
DOB yang rencananya diberi nama Kabupaten Mimika Timur ini tengah dalam pembahasan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dari Universitas Papua membahas hal tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan kepala-kepala distrik.
Menurut Pardede, anggota Satlantas Polda Papua yang terlibat dalam Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 sebanyak 51 personel dengan demikian saat ini pihaknya hanya melakukan pelayan langsung kepada masyarakat seperti mengurus surat-surat kendaraan bermotor seperti pembuatan SIM, STNK dan BPKB dan patroli rutin.
Menurutnya kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi mencari sumber sumber yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa yang disarankan diantaranya sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta sektor jasa.
Marman menjelaskan, ada 7 kategori penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI atas pelaksanaan pengawasan dan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Ketujuh kategori itu diantaranya, kategori gakkumdu inovasi, gakkumdu soliditas, Gakkumdu komunikatif dan Gakkumdu otonomi baru.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Caroline menjelaskan, jika dilihat dari rilis pariwisata setiap bulan, tercatat setiap bulannya ada peningkatan tingkat hunian hotel, baik itu hotel bintang maupun non bintang.
Karir Sarles Barabar di Bkkbn bisa dibilang cukup moncer, dimana memulai bekerja tahun 1994 sebagai Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (KB). Wilayah kerjanya meliputi Kota Jayapura, Skow hingga perbatasan RI-Papua Nugini (PNG)
“Kami hanya sekedar mengawasi terlebih dalam mendekati pelaksanaan Pilkada, sehingga kami harap KNPI juga bisa menjaga diri untuk bersama menciptakan suasana sejuk dan damai," katanya.
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Workshop Transformasi Digital Organisasi dihadiri oleh 61 orang perwakilan guru dan pengurus PGRI Kab/Kota dari empat (4) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Salah satu agenda dalam workshop terkait dengan KTA Digital yang telah diupgrade untuk melayani system informasi keanggotaan PGRI dengan fitur yang baru seperti karya guru, aspirasi guru dan juga lindungi guru.
