Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Lanjutnya, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan kepengurusan termasuk memilih pengurs IBI di tiga DOB. “Tahun depan 3 DOB sudah terbentuk IBInya, sehingga dengan provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 maka kepengurusan IBI pun menjadi 38,” ujarnya.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan pelaksanaan tindak lanjut pengalihan aset dari Provinsi Papua ke wilayah DOB telah dilakukan rekonsiliasi verifikasi dan validasi data dengan nilai Rp 5.746.129.373.281,12.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah provinsi Papua pegunungan sangan memberikan perhatian pada kabupaten Jayawijaya karena posisi yang strategis serta peran wilayah ini adalam beberapa hal, pertama sebagai Ibukota berdasarkan undang -undang nomor 16 tahun 2022
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
Ini disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo yang menyebut mulai dari malam takbiran hingga pelaksanaan Ibadah Sholat Idul Adha tidak ada gangguan signifikan.
Kondisi ini mulai dirasakan setelah Daerah Otonomi Baru (DOB) terjadi, bahkan hal ini bukan saja dialami mahasiswa STIPER, tetapi juga beberapa universitas lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
“Aset Kantor Samsat yang ada di DOB bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Papua, setelah kita serahkan, itu artinya sudah menjadi kewenangannya DOB. Fokus kami hanya Samsat yang ada di Provinsi Papua,” sambungnya.
