DOB

Pastor Jhon menyampaikan bahwa untuk merumuskan berbagai macam dasar kekerasan kekerasan yang terjadi hanyalah dengan cara berbicara sebagai sesama manusia. “Saya pikir ini ide lama yang belum dijalankan. Berbicaralah, dialoglah untuk mendengar dan mencaritahu apa yang sebenarnya menjadi masalah. Masalah yang puluhan tahun tak selesai,” kata Pastor Jhon di Entrop, Rabu (29/3).

   ‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.

Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.

‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’  tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menegaskan, alokasi anggaran Otsus yang termasuk dalam APBD tahun 2023 senilai Rp 1,8 triliun, untuk pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi 50 persen.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi dan delapan Kabupaten cakupan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap melanjutkan pembangunan rumah sakit Tipe B yang ada di belakang Perumahan Veteran, Kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT mengungkapkan, untuk  mendesain Logo Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka akan segera dilakukan  sayembara melalui panitia yang akan dibentuk.  

Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS)  diminta segera memperjelas status pegawai yang pindah atau mutasi dari kabupaten ke Pemerintah PPS.  ‘’Kita  minta kepada Pemerintah PPS agar status dari pegawai yang pindah dari kabupaten ini segera diperjelas  sebagai pegawai provinsi.