JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura wajib membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Satu Data Kota Jayapura. Pasalnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Rustan saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Kota Jayapura, Kamis (19/11).
Menurut Rustan, pelaksanaan Satu Data bukan sekadar kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi merupakan kebutuhan mendasar agar setiap program pembangunan dan kebijakan kepala daerah benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia menjelaskan, kebijakan Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Melalui kebijakan tersebut, setiap OPD memiliki tanggung jawab sebagai produsen data yang wajib melakukan penginputan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi masing-masing.
Selanjutnya, data tersebut dikoordinasikan oleh Bapperida sebagai koordinator penyelenggaraan Satu Data, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai wali data yang melakukan pengelolaan metadata dan verifikasi sesuai ketentuan.
“Ini sangat penting dan mendasar karena berkaitan langsung dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan kepala daerah. Setiap OPD harus menginput dan menyampaikan data, kemudian dikoordinasikan oleh Bapperida dan diverifikasi oleh Kominfo sebagai wali data,” tegasnya.
JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura wajib membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Satu Data Kota Jayapura. Pasalnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Rustan saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Kota Jayapura, Kamis (19/11).
Menurut Rustan, pelaksanaan Satu Data bukan sekadar kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi merupakan kebutuhan mendasar agar setiap program pembangunan dan kebijakan kepala daerah benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia menjelaskan, kebijakan Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Melalui kebijakan tersebut, setiap OPD memiliki tanggung jawab sebagai produsen data yang wajib melakukan penginputan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi masing-masing.
Selanjutnya, data tersebut dikoordinasikan oleh Bapperida sebagai koordinator penyelenggaraan Satu Data, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai wali data yang melakukan pengelolaan metadata dan verifikasi sesuai ketentuan.
“Ini sangat penting dan mendasar karena berkaitan langsung dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan kepala daerah. Setiap OPD harus menginput dan menyampaikan data, kemudian dikoordinasikan oleh Bapperida dan diverifikasi oleh Kominfo sebagai wali data,” tegasnya.