Menurutnya, PAD merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong p
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut amanat Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dal
Disela-sela presentasi, Wamendagri Ribka menyebut data yang dipresentasikan dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) di Papua. Wagub Paskalis megatakan, data OAP yang dipresentasikan oleh Wamedagri selisih (beda
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP) se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan serta peningkatan kesejahter
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).”
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat penyediaan dan sinkronisasi data Orang Asli Papua
nggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua agar penerapan dana Otsus benar-benar dijalankan sesuai regulasi dan te
Sebelumnya, kata Guritno, telah dilakukan konsultasi publik pada 7 April 2026 dan disepakati tema RKPD 2027 yaitu ”Percepatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Ma
Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengaku, acara itu penting lantaran sebagai orangtua dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjamin kelangsungan hidup keluarga
Evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan dapur dan jumlah penerima layanan. Saat ini, kata dia, sasaran program masih terbatas pada anak sekolah. Namun pada tahun 2026, program direncanakan menjangkau kelompok lain.
Pembahasan ini diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Biro di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dipimpin Gubernur Apolo Safanpo di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan."Cuma ada satu yang
Wali Kota Abisai Rollo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakor yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan bangsa, terutama di Tanah Papua dan Kota Jayapura.
Kunjungan penutup dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas beberapa agenda krusial bagi percepatan pembangunan di tanah Papua. Saat bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (
Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A mengakui jika pihaknya mengharapkan kepada Inspektur dari 8 kabupaten untuk sama -sama mengikuti arahan dan pelatihan ini dan memanfaatkan waktu ini dengan baik karena Inspe
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dihadiri oleh para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia. Acara berlangsung sukses dan meriah, sebagaimana dilaporkan oleh Kabid S
"Pemerintah akan menjadi motivator utama untuk membimbing dan mendidik masyarakat dari petani tradisional menjadi petani yang meoderen dan profesional menghasilkan atau mengolah lahan Pertanian di wilayah Papua Pegununga
Sebelumnya, pada 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Sarmi telah menetapkan 18 lokasi pembangunan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah terpencil. Langkah ini diambil untuk memastikan akses masyarakat terhadap pan
“Pengawasan yang baik menjadi kunci dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat disimak dengan baik, agar dapat diimplementasikan
Ia menjelaskan, KNPI Papua akan menggelar rapat rekonsiliasi dan konsolidasi bersama para pengurus serta tokoh pemuda dari seluruh daerah di Tanah Papua. Kegiatan ini juga rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Papua ter
Kepala BGTK Provinsi Papua, Fatkurohmah, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi BGTK Papua dengan dinas pendidikan Provinsi dan Kota di empat Provinsi dalam memahami arah kebijak
Wali Kota Abisai Rollo menegaskan bahwa kenaikan target PAD ini merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan menjadi tanggung jawab penuh bagi OPD pengelola pendapatan daerah.
Wakil Wali Kota Jayapura menjelaskan bahwa target PAD tahun 2025 Rp290 miliar lebih, dan untuk tahun 2026 ditetapkan meningkat menjadi Rp303 miliar lebih, atau naik sekitar Rp13 miliar dari tahun sebelumnya.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru ini membahas evaluasi capaian realisasi tahun 2025, serta penetapan target untuk tahun 2026. Salah satu perhatian utama dalam Rakor tersebut adalah rendahnya
Pelaksana Tugas Asisten III Setda Papua, Triwarno Purnomo, yang mewakili Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, pembentukan Satgas Linmas sejalan dengan misi pemerintah menjadikan Papua yang cerdas, sejahtera, dan ha
Mambay mengatakan, Papua tidak terlepas dari ancaman bencana. Ini mengingat letak geografis dan kondisi lingkungannya. Di sisi lain, degradasi lingkungan turut meningkatkan risiko banjir, kebakaran hutan dan longsor.
