Pemda Didorong Perkuat PAD Lewat Kolaborasi dan Digitalisasi

SENTANI-Pemerintah daerah se Tanah Papua didorong memperkuat kolaborasi dan memanfaatkan digitalisasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dinilai penting agar daerah semakin mandiri di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hal tersebut disampaikan Bupati Jayapura Yunus Wonda melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Papua Tahun 2026 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura di Hotel Horison Sentani, Kamis (23/7).

Menurutnya, PAD merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  BPKAD Kab. Jayapura Pastikan Seluruh Anggaran Terserap Optimal

Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pendataan wajib pajak, menerapkan sistem pembayaran berbasis digital yang lebih transparan, menggali potensi pajak dan retribusi baru, serta saling berbagi pengalaman dalam mengelola PAD.

“Sinergi antardaerah sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua, Suzanna D. Wanggai, menegaskan bahwa penguatan PAD menjadi strategi utama menghadapi tantangan ekonomi global maupun nasional.

Menurutnya, Papua masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tingginya biaya logistik, keterbatasan konektivitas, hingga ketergantungan terhadap belanja pemerintah. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus meningkat.

Baca Juga :  Waspada Misi The Lobster

“Fiskal daerah yang kuat menjadi kunci agar pemerintah mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya. (dil/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

SENTANI-Pemerintah daerah se Tanah Papua didorong memperkuat kolaborasi dan memanfaatkan digitalisasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dinilai penting agar daerah semakin mandiri di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hal tersebut disampaikan Bupati Jayapura Yunus Wonda melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Papua Tahun 2026 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura di Hotel Horison Sentani, Kamis (23/7).

Menurutnya, PAD merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Tolikara, Willem Wandik Pimpin Upacara Peringatan Hardiknas

Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pendataan wajib pajak, menerapkan sistem pembayaran berbasis digital yang lebih transparan, menggali potensi pajak dan retribusi baru, serta saling berbagi pengalaman dalam mengelola PAD.

“Sinergi antardaerah sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua, Suzanna D. Wanggai, menegaskan bahwa penguatan PAD menjadi strategi utama menghadapi tantangan ekonomi global maupun nasional.

Menurutnya, Papua masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tingginya biaya logistik, keterbatasan konektivitas, hingga ketergantungan terhadap belanja pemerintah. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus meningkat.

Baca Juga :  Pasca Libur ASN Diimbau kembali Bekerja dan Cintai Pekerjaannya 

“Fiskal daerah yang kuat menjadi kunci agar pemerintah mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya. (dil/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya