OTSUS

   ‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.

Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.

‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’  tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menegaskan, alokasi anggaran Otsus yang termasuk dalam APBD tahun 2023 senilai Rp 1,8 triliun, untuk pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi 50 persen.

Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT mengungkapkan, untuk  mendesain Logo Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka akan segera dilakukan  sayembara melalui panitia yang akan dibentuk.  

Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS)  diminta segera memperjelas status pegawai yang pindah atau mutasi dari kabupaten ke Pemerintah PPS.  ‘’Kita  minta kepada Pemerintah PPS agar status dari pegawai yang pindah dari kabupaten ini segera diperjelas  sebagai pegawai provinsi.

Menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Mimika setelah Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sedang diperhadapkan pada permasalahan hukum, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memerintahkan Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk tetap mengendalikan situasi pemerintahan.

Dialog ini dinilai penting dalam rangka memberikan catatan, masukan dan pendapat terkait optimalisasi UU Otsus untuk kemajuan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.