Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP) se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan serta peningkatan kesejahter
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).”
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat penyediaan dan sinkronisasi data Orang Asli Papua
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Pasal 45 Ayat 3, lembaga kultural seperti MRP memiliki wewenang konstitusional untuk menga
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah turun gunung ke Kabupaten Mimika untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Bertempat di Hotel Cenderawasih 66 pada Sabtu 16 Mei 2026, pertemuan yang bekerja sama dengan lembaga adat setempat ini m
Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sekaligus menyesuaikan dinamika pemekaran daerah berbasis wilayah adat di Tanah Papua. Anggota Majelis R
ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran dana kampung yang dinilai sangat berdampak terhadap pem
nggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua agar penerapan dana Otsus benar-benar dijalankan sesuai regulasi dan te
Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagi
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan lebih dari dua dekade, namun masih menghadapi tantangan besar dalam menyentuh lapisan masyaraka
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua
