TAG
OTSUS
APBD Ditetapkan, Pemprov Papua Selatan Siap Bayar Gaji ASN
‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.
Papua Tengah Provinsi DOB Pertama yang Terapkan SIPD
Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.
Gaji ASN Masih Dibayarkan Pemerintah Asal
‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’ tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).
Alokasikan dan Otsus 50 Persen untuk Pendidikan dan Kesehatan
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menegaskan, alokasi anggaran Otsus yang termasuk dalam APBD tahun 2023 senilai Rp 1,8 triliun, untuk pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi 50 persen.
Pemprov Segera Bentuk Tim Panitia Sayembara Logo PPS
Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT mengungkapkan, untuk mendesain Logo Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka akan segera dilakukan sayembara melalui panitia yang akan dibentuk.
Pemerintah PPS Diminta Segera Perjelas Status Pegawai
Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS) diminta segera memperjelas status pegawai yang pindah atau mutasi dari kabupaten ke Pemerintah PPS. ‘’Kita minta kepada Pemerintah PPS agar status dari pegawai yang pindah dari kabupaten ini segera diperjelas sebagai pegawai provinsi.
Pj Sekda Mimika Diminta Kendalikan Situasi Pemerintahan
Menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Mimika setelah Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sedang diperhadapkan pada permasalahan hukum, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memerintahkan Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk tetap mengendalikan situasi pemerintahan.
Jilid II, Dana Otsus Biak Numfor Tembus Rp 150 M
Dialog ini dinilai penting dalam rangka memberikan catatan, masukan dan pendapat terkait optimalisasi UU Otsus untuk kemajuan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
Menkeu Diminta Bertanggungjawab Atas Kerancuan Anggaran Daerah
Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.