Kepala Disdukcapil Kabupaten Jayapura, Herald J. Berhitu menjelaskan dengan adanya recofusing pelayanan Dukcapil tetap berjalan, tentunya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
Eslie menyatakan bahwa anggota Pansel tersebut tidak menepati janjinya untuk membantu meloloskannya menjadi anggota DPR Papua melalui kursi pengangkatan. Adapun, kasus ini bermula saat proses seleksi DPR Papua dibuka. Dikatakan awalnya MO menghubunginya dan menjanjikan akan membantu Eslie lolos seleksi dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada anggota pansel tersebut.
 Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K., yang memimpin langsung peninjauan ini, menjelaskan bahwa pihaknya hadir untuk memperoleh data akurat terkait kondisi balita yang mengalami kekurangan gizi di wilayah tersebut.Â
Untuk permintaan daging ayam beku, menurutnya masih sama, yakni satu hari penjualan 1 ton daging ayam beku. "Konsumen kami campuran, ada warung makan, ada juga konsumen rumah tangga dan yang grosiran atau untuk dijual kembali, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (21/3) kemarin.
  Dia mengatakan, akreditasi unggul biasanya diberikan bagi satu program studi yang melaksanakan sistem akademiknya melampaui standar akademik Dikti. "Jadi biasa penyelenggaraan akademik, siklus akademiknya itu dia melampaui standar Dikti maka dihadiahi dengan akreditasi unggul," katanya.
Diakuinya, untuk pelayanan kesehatan memang sangat diperlukan data kependudukan, apa lagi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga dengan koordinasi yang baik dengan Dukcapil, dapat menjawab tantangan pelayanan rumah sakit, bagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang harus dirawat tetapi tidak memiliki KTP.
 Menurutnya, dari infonya yang beredar ada yang bilang tanggal 20 Maret, ada juga yang 24 Maret 2024."Info pastinya kami tunggu keputusan Pjm Gubernur Papua, untuk acara lainnya sudah dipersiapkan baik itu penyambutan maupun serah terima jabatan, kemungkinan akan dilaksanakan pada Senin (24/3) mendatang," terangnya.
 Menanggapi itu, Kepala SMK Negeri 3 Jayapura Fransiscus Tunggul Amarta, mengatakan bahwa sekolahnya sudah sejak lama menjalankan program tersebut. Namun partisipasi orang tua murid tetap berjalan untuk kebutuhan seragam sekolah
 Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. "Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada," terangnya.
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin formulasikan Peraturan Bupati dala mengakomodir kebijakan Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta terkait recofusing dan sebagainya.
