Rory juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Jayapura agar tidak menunda pembayaran pajak karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kep
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Rory Cony Huwae, mengatakan penyumbang terbesar penerimaan pajak masih berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan target sekitar Rp295 miliar, disusul Pajak Barang dan Jasa Tert
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pekan Panutan diawali dengan pembayaran PBB-P2 oleh Wali Kota Ja
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua memberikan insentif hingga 30 persen bagi kendaraan berpelat luar daerah sebagai upaya mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi dan balik nama ke wilayah Papua. Kepala Bapenda Papua, Subhan, menga
Meski demikian, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikecualikan dari kebijakan WFH atau tetap menerapkan Work From Office (WFO). Di antaranya pejabat pimpinan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), S
Program yang berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2026 ini memberikan berbagai insentif bagi masyarakat, baik yang menunggak maupun yang selama ini taat membayar pajak.
Plt. Kepala Bapenda Papua, Subhan mengatakan kebija
Salah satu warganet menuliskan bahwa fasilitas di Otonom dibangun menggunakan anggaran negara, bukan milik kelompok tertentu. “Mamayoo, mati minum sampe nekat skali. Fasilitas di Otonom bukan dibangun pakai uang kas suku
Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Bapenda dan Bupati Jayapura, yang sebelumnya telah disepakati dan diberlakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak tahun 2016.
Bupati Yunus Wonda mengatakan, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dukungan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, dan PT Angkasa Pura untuk membuka akses penerbangan in
Bagi Robby, keberhasilan bukan semata soal angka, tetapi tentang kepercayaan, kebersamaan, dan proses. Salah satu kunci yang menjadi motivasinya selama memimpin Bapenda adalah keterbukaan dan transparansi dengan seluruh
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, mengatakan target PAD tahun 2025 sebesar Rp291,84 miliar berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai sekitar Rp298,5 miliar hingga 30 Desember 2025. Dengan capaian tersebu
Wakil Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, didampingi Ismail Bepa (Ketua Bapemperda), Sarce Soreng, Eko Surjana, dan Jhon Sanyi, hadir membawa sejumlah catatan tertulis hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Di pengujung tahun
Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan menjelaskan, hingga saat ini realisasi PAD secara umum menunjukkan tren positif. Untuk sektor retribusi daerah, capaian telah berada di atas 80 persen. Meski demikian, pemerintah daerah t
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dari total 214 paket kegiatan dengan 1.077 kegiatan fisik, realisasi pelaksanaan telah mencapai
Sekretaris Bapenda Kota Jayapura, Adolfina Taniauw mengatakan, PAD Kota Jayapura bersumber dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-la
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
Langkah ini merupakan bagian dari strategi modernisasi sistem pajak daerah yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat, terutama yang berada di wilayah terjauh seperti Distrik Bonggo, Pantai Timur, dan daerah-daerah jauh
“Saya mengajak seluruh masyarakat, seluruh wajib pajak masyarakat dan pelaku usaha tetap membayar pajak dengan memanfaatkan semua fasilitas dan konsisten bayar tepat waktu,” tutur Bupati John. “Pajak daerah merupakan wuj
Menurut Daniel, Pasar Sentral Mararena tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga berperan sebagai urat nadi perekonomian di Kabupaten Sarmi. Karena itu, ia menilai keberadaan pasar ini harus mendapatkan
Hasilnya? sama saja. Jukir liar tetap eksis dan menyingkirkan jukir resmi. Potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir sejatinya menjanjikan hanya saja belum bisa ditertibkan. Dinas Perhubungan (Di
Menurut Dwi, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana edukasi pajak daerah. Dwi menyebutkan bahwa pajak daerah berbeda dengan pendapatan dari dana transfer. Sehingga, diperlukan strategi khusus
Menurut Robby, suasana aman dan kondusif di Kota Jayapura menjadi landasan utama bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ketika keamanan terjaga, kepercayaan investor meningkat, kegiatan
Ia menegaskan, pelayanan pajak harus berjalan sesuai aturan, bebas dari pungutan liar, serta tidak menghambat proses dengan alasan apa pun. “Tidak boleh ada pungutan tidak resmi, tidak boleh memperlambat pelayanan, dan t
“Kami optimis target ini bisa tercapai. Bapenda bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi akan terus bekerja keras hingga Desember," ujar Roby Kepas Awi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di k
Abisai Rollo menegaskan, pentingnya peran pajak daerah dalam pembangunan di Kota Jayapura. “Pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layan
“Pajak yang dibayarkan wajib pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan fasilitas umum,” ujar walikota usai kegiatan.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura ini disaksikan Plt. Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, para asisten, pimpinan OPD, serta sejumlah stakeholder terkait.
Menurutnya, estimasi target PAD sebesar Rp170 miliar bukan hal mustahil. Bapenda sudah menunjukkan kinerja baik dalam menghimpun penerimaan daerah. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan kerja kolektif dari seluruh Organi
Kepala Bidang (Kabid) PBB-P2, Hendrikus Setitit mengatakan posko yang dibuka ini rencananya akan dioperasikan mulai hari ini, Senin, 8 - 11 September 2025.
Ia menerangkan bahwa dibukanya posko ini karena adanya program
Diakuinya bahwa pembebasan denda dan diskon pokok tunggakan pajak ini juga mendorong meningkatnya penerimaan PKB. Sebelum pembebasan denda atau periode bulan Januari – April 2025 rata-rata penerimaan PKB per bulan sebesa
Menurut Daniel, sektor SDA melalui Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi penyumbang utama dalam peningkatan PAD Sarmi. Selain itu, penyertaan modal di Bank Papua yang menghasilkan dividen juga menjadi sumber pendapatan yan
Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa mengatakan, kebijakan ini juga dihadirkan sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan 3 juta rumah di Indonesia. Dwi menerang
Plt Kepala Bapenda Papua, Yosefina Fransina Way mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Termasuk melalui program Bebas Denda dan Diskon Pokok Pajak Ken
Plt. Kepala Bapenda Papua, Yosefina Fransina Way, yang dikonfirmasi melalui Plt. Kabid Pajak, Ardy Bengu menyampaikan dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar PAD dari komponen pajak daerah.
Untuk mencapai target PBB, Bapenda Kota Jayapura telah melakukan beberapa pendekatan kepada wajib pajak melalui pelayanan jemput bola. Dengan layanan ini, wajib pajak dapat lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi menyampaikan bahwa, dari Rp 290 Miliar ini, target setiap bulan yang harus dipenuhi sebesar Rp 24,1 Miliar.
Benyamin Tandiseno menerangkan bahwa Bapenda hanya menangani kurang lebih 9 jenis pajak. Adapun 9 jenis pajak tersebut terdiri dari pajak daerah, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, paja
"Kami diberikan target PAD sebesar Rp 6 miliar, dan untuk mengejar target tersebut, maka kami telah melakukan pendataan bagi 98 wajib pajak pengusaha restoran, rumah makan dan perhotelan di Kabupaten Jayapura, khususny
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu menjelaskan dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh staf, melalui rapat perdana yang dilakukannya usai dirinya dilantik
"Yang terpenting adalah proses digitalisasi yang harus dijalankan dalam penarikan retribusi pajak dan sebagainya, kita harus menggunakan barcode, ini adalah amanah yang diberikan Bupati Jayapura kepada kita, untuk menunj
Kata Ardy, agar PAD bisa terealisasi dari target yang ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah dari sisi pajak daerah berupaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama di sektor pajak kendaraan bermotor.
Saat ini, yang tersisa di PPI Hamadi yang berlokasi di Distrik Jayapura Selatan adalah penjualan ikan, produksi ikan, bongkar muat ikan. Sedangkan penjual bumbu, sayuran dan alat pecah belah telah kembali berjualan di Pasar Sentral Hamadi.
Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.
Terkait hal ini pihaknya juga berharap pada kerjasama dengan seluruh OPD pengumpul PAD di Kota Jayapura. Karena dari catatan yang ada sejauh ini masih ada beberapa OPD yang tidak memenuhi atau mencapai target yang sudah ditetapkan. Di satu sisi mulai di tahun 2025 beberapa retribusi perpajakan itu akan di alihkan ke masing-masing OPD. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab dari setiap OPD .
Untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan daerah 2024, tentunya Bapenda juga mengandalkan kontribusi kontribusi pendapatan dari luar atau Mitra Pemkot Jayapura seperti PT. PLN dan juga dari OPD.
Kemudian kontribusi dari pajak BPHTB dari target Rp 29 miliar sudah tercapai Rp 23 miliar lebih atau 80 persen lebih. Kemudian dari kontribusi retribusi daerah, terutama retribusi jasa umum dari pelayanan kesehatan dari target Rp 800 juta dan sudah terealisasi lebih dari Rp 1 miliar.
Sejauh ini, pihaknya masih melakukan upaya persuasif dengan para pihak terkait, terutama mereka yang masih melakukan pemungutan terhadap parkiran tepi jalan umum di sekitar kawasan Mal Jayapura dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Jayapura.
