Kondisi Fiskal Papua Makin Berat Pasca Pembentukan DOB

Gubernur Papua Dorong Pembagian Manfaat SDA yang Adil Antar Provinsi

JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyoroti kondisi fiskal Papua induk yang dinilai semakin berat pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua.

Menurutnya, Papua kini kehilangan sebagian sumber penerimaan daerah, termasuk dana bagi hasil dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah.

“Kami berharap revisi regulasi Otonomi Khusus benar-benar memberi kepastian fiskal daerah. Kalau dana Otsus diatur kuat dalam Undang-Undang, maka daerah tidak terlalu terdampak ketika kondisi fiskal nasional terganggu,” kata Fakhiri di sela Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5).

Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagian manfaat sumber daya alam yang lebih adil antarprovinsi di tanah Papua. Menurutnya, hasil sumber daya alam di Papua seharusnya dapat dirasakan bersama oleh seluruh provinsi agar pembangunan tidak terpusat hanya pada daerah penghasil.

“Kalau ada tambang atau sumber penghasil di salah satu provinsi Papua, idealnya manfaatnya dirasakan bersama oleh seluruh provinsi di tanah Papua supaya pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.

Selain isu fiskal, Fakhiri menekankan pentingnya penguatan konektivitas antardaerah melalui pembangunan transportasi laut dan infrastruktur penghubung antara Papua induk dengan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa enam provinsi di tanah Papua harus tetap bergerak dalam satu visi pembangunan.

“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu panggung. Otonomi Khusus harus menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan orang Papua,” kata Nawipa.

Sekadar diketahui, Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, mempertemukan para gubernur se-tanah Papua itu menghasilkan dorongan kuat agar pemerintah pusat melakukan penguatan regulasi Otsus, terutama terkait kepastian anggaran dan pemerataan hasil sumber daya alam untuk seluruh wilayah Papua. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Gubernur Papua Dorong Pembagian Manfaat SDA yang Adil Antar Provinsi

JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyoroti kondisi fiskal Papua induk yang dinilai semakin berat pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua.

Menurutnya, Papua kini kehilangan sebagian sumber penerimaan daerah, termasuk dana bagi hasil dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah.

“Kami berharap revisi regulasi Otonomi Khusus benar-benar memberi kepastian fiskal daerah. Kalau dana Otsus diatur kuat dalam Undang-Undang, maka daerah tidak terlalu terdampak ketika kondisi fiskal nasional terganggu,” kata Fakhiri di sela Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5).

Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagian manfaat sumber daya alam yang lebih adil antarprovinsi di tanah Papua. Menurutnya, hasil sumber daya alam di Papua seharusnya dapat dirasakan bersama oleh seluruh provinsi agar pembangunan tidak terpusat hanya pada daerah penghasil.

“Kalau ada tambang atau sumber penghasil di salah satu provinsi Papua, idealnya manfaatnya dirasakan bersama oleh seluruh provinsi di tanah Papua supaya pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.

Selain isu fiskal, Fakhiri menekankan pentingnya penguatan konektivitas antardaerah melalui pembangunan transportasi laut dan infrastruktur penghubung antara Papua induk dengan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa enam provinsi di tanah Papua harus tetap bergerak dalam satu visi pembangunan.

“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu panggung. Otonomi Khusus harus menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan orang Papua,” kata Nawipa.

Sekadar diketahui, Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, mempertemukan para gubernur se-tanah Papua itu menghasilkan dorongan kuat agar pemerintah pusat melakukan penguatan regulasi Otsus, terutama terkait kepastian anggaran dan pemerataan hasil sumber daya alam untuk seluruh wilayah Papua. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q