TIMIKA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus benar-benar diwujudkan melalui aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Penegasan itu disampaikan Abisai saat menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua melalui Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus yang berlangsung di Timika, Senin (11/5).
Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah se-Tanah Papua, anggota MRP, DPR RI, perwakilan kementerian teknis, serta berbagai pihak terkait lainnya yang membahas penguatan implementasi Otsus dan arah pembangunan Papua ke depan.
Menurut Abisai, hingga saat ini sudah banyak program dan kebijakan yang dijalankan dalam rangka implementasi Otsus di Papua. Namun, hal paling penting adalah memastikan seluruh kebijakan itu benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Banyak hal sudah dilakukan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana aksi kita di lapangan. Apakah program-program itu benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Abisai menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana Otsus menjalankan program secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, keberhasilan implementasi Otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh warga Papua, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Tugas kepala daerah adalah memastikan seluruh OPD bekerja maksimal. Dana Otsus harus benar-benar digunakan untuk program yang tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Abisai juga berharap adanya dukungan dan komitmen penuh dari pemerintah pusat terhadap implementasi kebijakan Otsus di Papua. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Ia menilai keselarasan program pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Abisai juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Meski dampaknya di daerah dinilai tidak terlalu signifikan, namun pemerintah daerah tetap harus memiliki komitmen agar program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap dapat dijalankan secara optimal.
