Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-
 Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
 Dimana salah satu dari 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Khusus (Raperdasus) yang dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 adalah Raperdasi
Untuk itu kata Ramses, pihaknya sedang memperjuangkan agar bisa mendapat sebagian dari dana bagi hasil Freeport. Meski secara mekanisme dan sesuai aturan dana bagi hasil itu difokuskan pada provinsi maupun kabupaten di m
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana perjuangan terjadinya DOB Baru Papua Pegunungan, bahkan hampir semua orang menolak itu, namun karena perjuanga
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan tugas yang diletakan pemerintah pusat kepada dirinya dan wakil gubernur memang cukup berat, sebab membangun Papua Pegunungan ini akan dimulai dari nol.
 Menurutnya, dari pendapatan BLUD, 40 persen untuk pembiayaan jasa medis, sedangkan 60 persen untuk biaya gaji bulanan, cicilan tunggakan utang, kebutuhan mendesak, operasional rumah sakit dan penunjang lainnya.
 “Kalau dulu kan masih ada yang dari Merauke datang ke Kota Jayapura nginap 2 hingga hari, begitu juga dari Nabire atau Wamena. Sekarang terjadi lokalisasi kegiatan mereka di daerah masing-masing. Itu salah satu impact,
  Industri perhotelan merupakan salah satu pilar ekonomi dengan rantai dampak yang luas. Jika industri ini mengalami penurunan signifikan, maka akan ada efek domino yang ditimbulkan. Tidak hanya karyawan hotel yang terd
Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan di tanah Papua bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan sejumlah kebijakan yang merupakan amanat dari revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
