“Musyawarah luar biasa ini bukan karena ada dinamika di HKJM tapi lebih pada menyesuaikan perkembangan di tanah Papua yang selama ini tidak terprediksi dengan lahirnya Daerah Otonomi Baru,” kata Ketua Panitia, Kusmanto di Wisma Atlet Dok IV Jayapura, Sabtu (5/8).
“Diklat-diklat seperti ini bisa dilakukan secara terintegrasi pesertanya dari banyak provinsi. sembari kita menyiapkan provinsi-provinsi baru punya BPSDM atau memiliki lembaga pelatihan yang bisa menyelenggarakannya sendiri,” ucap Adi kepada wartawan.
“Dampak dari pemekaran sebagian besar sektor yang mendukung peningkatan investasi juga berkurang seperti sektor perikanan dan kehutanan dan pertambangan (yang sebagian besar berada di wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah),” terang Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/8).
“Untuk lahan itu sudah selesai, warga Wouma telah melepaskan 93 hektar tanahnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kalau yang demo kemarin itu bukan masyarakat Wouma,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kejari Jayawijaya, Rabu (12/7) kemarin.
Di sisi lain, pajak air permukaan PT. Freeport Indonesia yang dalam pemungutannya tidak sepenuhnya berdasarkan UU Pajak Daerah. Pelaksanaan pemungutan didasarkan pada Perjanjian yang mengikat Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Plh Gubernur Papua M Ridwan dalam sambutan yang dibacakan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua, Any Rumbiak saat rapat koordinasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam rangka implementasu PP nomor 5 tahun 2023, Senin (26/6).
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi Papua, Laurens Wantik mengatakan program Adim dan Adik ini hanya dikhususnya bagi orang asli papua (OAP). Penerima Beasiswa Adim dan Adik lanjut dia akan disekolahkan di Sekolah maupun Perguruan Tinggi yang berkualitas yang tesebar di Enam Provinsi di Indonesia.
"Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan," ujar Wapres di Jakarta, Senin.
“Pasca DOB, pencari kerja masih tinggi di Papua. Namun tahun ini, angka pengangguran kita menurun dibandingkan tahun lalu. Sekarang angka kita di 2,28 persen dibanding tahun lalu berada di angka 3,28 persen,” terang Hans saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (19/5) kemarin.
"Presiden memerintahkan bahwa Papua harus ada afirmasi maka kami sebagai Menpan RB membuat keputusan komposisi ASN 80% harus orang asli tanah Papua," katanya saat memberikan kuliah umum, di Kampus Universitas Cenderawasih, (Uncen) Jumat (19/5) kemarin.
PJ Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan, logo yang telah dilaunching bersama oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, SH,MH ini memiliki simbol -simbol dari 8 kabupaten di wilayah Lapago, di mana lambang ini berbentuk segilima.
Timotius Murib mengatakan sudah tiga periode MRP ada di Papua tetapi dengan adanya pemekaran ini memberikan peluang untuk bagaimana orang Papua harus bersaing untuk menyusun pembangunannya.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada DPPAD Provinsi Papua Laorens Wantik, M.Pd.Si. menyebut, dalam pelayanan pendidikan. Pihaknya melayani sesuai kabupaten/kota dibawah naungan Provinsi Papua.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Drs Maddaremeng, M.Si, mengungkapkan, dari 225 desain logo yang masuk ke panitia, kemudian dilakukan penilaian, maka didapatkan 10 desain logo PPS terbaik. Kemudian dari 10 desain logo yang dipilih tersebut, dipilih lagi 5 desain logo terbaik.
Pastor Jhon menyampaikan bahwa untuk merumuskan berbagai macam dasar kekerasan kekerasan yang terjadi hanyalah dengan cara berbicara sebagai sesama manusia. “Saya pikir ini ide lama yang belum dijalankan. Berbicaralah, dialoglah untuk mendengar dan mencaritahu apa yang sebenarnya menjadi masalah. Masalah yang puluhan tahun tak selesai,” kata Pastor Jhon di Entrop, Rabu (29/3).
‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.
Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.
‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’ tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menegaskan, alokasi anggaran Otsus yang termasuk dalam APBD tahun 2023 senilai Rp 1,8 triliun, untuk pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi 50 persen.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi dan delapan Kabupaten cakupan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap melanjutkan pembangunan rumah sakit Tipe B yang ada di belakang Perumahan Veteran, Kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT mengungkapkan, untuk mendesain Logo Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka akan segera dilakukan sayembara melalui panitia yang akan dibentuk.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS) diminta segera memperjelas status pegawai yang pindah atau mutasi dari kabupaten ke Pemerintah PPS. ‘’Kita minta kepada Pemerintah PPS agar status dari pegawai yang pindah dari kabupaten ini segera diperjelas sebagai pegawai provinsi.
Sesuai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang termuat dalam Pasal 6, maka pengisian kursi DPR Provinsi dan DPR kabupaten/kota, kini tidak hanya melalui proses pemilihan umum, tapi juga diangkat dari unsur Orang Asli Papua (OAP).
Menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Mimika setelah Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sedang diperhadapkan pada permasalahan hukum, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memerintahkan Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk tetap mengendalikan situasi pemerintahan.
Kepala BKD Papua, Marthen Kogoya menyatakan, untuk Tenaga Honorer Kategori Dua (THK2) yang usianya di atas 35 tahun dan sedang diusahakan untuk ditempatkan ke Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 998 atau 1000 orang.
Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw optimis konektivitas darat di Papua Selatan akan terhubung setelah jembatan Kali Bian terbangun. ‘’Saya sangat optimis, ke depan konektivitas darat di Papua Selatan akan terbangun setelah jembatan Kali Bian selesai,’’ kata Roberth Rouw, menjawab pertanyaan media ini saat kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan, Minggu lalu.
Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam nNegeri (Kemendagri) akan segera pindahkan 4.212 ASN ke Empat DOB Papua mendapat penolakan dari masyarakat Papua dan penolakan juga datang dari Aktifis Kemanusiaan Indonesia Natalius Pigai.
Dalam rangka memberikan dukungan politik penganggaran kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 provinsi yang terbentuk di Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan membuat Komisi V dan IX DPR Republik Indonesia turun ke Provinsi Papua Selatan khususnya Merauke, Jumat (17/2).
Komisi V dan IX DPR RI akan mendorong pembangunan rumah sakit utama seperti rumah sakit DOK II Jayapura di Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 Provinsi di Papua dan Papua Barat.
Belum jelasnya aturan main terkait kerja kerja kedewanan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang akan berakhir pada tahun 2024 sementara anggota DPR Papua juga terdiri dari anggota yang berasal dari daerah-daerah otonom baru.
Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
TNI AD akan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Sejauh ini, Kodam hanya berjumlah 15, nantinya Kodam akan ada di setiap provinsi Indonesia.
‘’Untuk APBD kita tahun 2023, sementara ini dalam evaluasi oleh Kemendagri. ’Karena di Kemendagri itu antri. Kita berharap secepatnya kita mendapat giliran,’’ kata Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kepada wartawan menjawab pertanyaan media ini, Kamis (9/2).
Badan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Pasca lahirnya Daerah Otonomi Baru maka secara otomatis banyak penganggaran yang mulai digeser – geser. Jika sebelumnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua bisa mengatur 28 kabupaten dengan 1 kota, namun dengan lahirnya tiga DOB ini, provinsi induk Papua hanya menangani 8 kabupaten dan 1 kota. Sisanya semua dimasukkan ke daerah otonomi baru.
Kehadiran Wamendagri beserta rombongan, disambut langsung oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolas Kondomo, SH, MH, Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM, Dandim 1702 Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya serta tokoh masyarakat di Wamena.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, khusus guru guru SMA/SMK kebijakan pemerintah pusat tahun 2023 dan seterusnya sudah harus dialihkan ke kabupaten/kota masing masing.
Rancangan Peraturan Gubernur Papua Selatan terkait pembentukan Panitia Pemilihan (Panpil) Majelis Rakyat Papua Selatan telah disetujui oleh Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Pemprov Papua Selatan, Senin (30/1).
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir.Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan bahwa, pihaknya telah melakukan inventalisir mana jalan nasional yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana jalan provinsi yang akan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan
Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos, meminta Pemerintah Provinsi Papua Selatan segera mendefenitifkan pejabat eselon III dan IV yang telah diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Robby Kayame menyampaikan, dengan tersisa sembilan kabupaten/kota saat ini. Maka beban pelayanan kesehatan di bumi cenderawasih sudah kecil dan lebih maksimal kedepannya.
Dengan memanfaatkan media sosial, khususnya facabook, orang yang tak bertanggung jawab tersebut mencatut nama Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, M.Si menghubungi sejumlah orang dengan menjanjikan pekerjaan atau jabatan dengan membayar sejumlah uang.
Menteri Kesehatan RI (Menkes) menargetkan, rumah sakit di seluruh provinsi pada 2024 harus mumpuni. Lantas bagaimana dengan Provinsi Papua terutama di tiga wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB)
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan telah terbentuk. Terbentuknya Forkopimda PPS ini disampaikan Pj. Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT
Minimnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dari provinsi induk, Papua, pindah ke 3 daerah daerah otonomi baru (DOB), salah satunya ke Provinsi Papua Selatan bukanlah sebuah persoalan. Karena pada dasarnya, ASN yang ada diberikan pilihan dan kesempatan untuk memilih mau pindah ke-3 DOB tersebut atau tidak.
Keengganan Aparatur Sipil Negara (ASN) provinsi Papua untuk pindah ke 3 DOB tak dianggap masalah besar oleh Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, pasalnya ia mengaku ASN yang ada di wilayahnya sangat cukup, tidak hanya sangat cukup melainkan juga berlebihan.
Ya, hal ini terlihat sejak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua sudah membuka proses pendaftaran sejak 17 November lalu, jumlah ASN yang "berminat" di tiga DOB tersebut tak sampai 100 orang.
Penjabat Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan, untuk lambang daerah tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Karena itu, harus menunggu DPR Papua Selatan terbentuk dulu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 14,54 triliun yang bersumber dari Daftar Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 13,24 triliun, alokasi belanja kementerian negara untuk Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp 1,3 triliun.
Setelah menujuk 10 pejabat eselon II pada 1 Desember 2022, Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kembali menunjuk 9 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai pelaksana tugas (Plt).
‘’Kita kan sudah berada di Provinsi Papua Selatan. Sehingga kita menunggu SK Gubernur Papua Selatan sampai 31 Desember 2022,’’ tandas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kabupaten Merauke ini.
"Penentuan penjabat nya sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku yaitu mekanisme usulan dan tim penilai akhir yang langsung dipimpin oleh bapak presiden," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Jumat.
Sebab sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di provinsi baru, ada banyak persoalan dan tantangan kompleks yang wajib diselesaikan. Dan itu membutuhkan strategi tepat karena akan menjadi landasan pembangunan di provinsi itu yang bakal dilanjutkan oleh kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) defenitif 2025 mendatang.
Musa’ad menjelaskan, dalam UU pembentukan sudah jelas disebutkan bahwa dikarenakan belum ada DPR di tiga wilayah DOB sehingga masih di bawah pembinaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.
Kajian ini telah memasuki tahap akhir. Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka seusai membuka laporan akhir kajian tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk mempersiapkan kajian infrastruktur wilayah Papua Selatan tersebut.
Ini menyangkut siapa yang dianggap tepat memimpin dengan melihat isu kedaerahan dan kearifan lokal. Poksus meminta dengan adanya 3 provinsi yang baru dibentuk dimana pengawasan dilakukan oleh Mendagri, maka Poksus berpendapat agar pemerintah dan DPRP perlu mengusulkan dan membicarakan dalam rapat resmi adanya Perpu yang isinya menambahkan 1 (ayat) baru yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU DOB.
“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura
Pj Gubernur Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa 10 pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai Plt ini akan melaksnaakan tugas 1-3 bulan sampai menungu seleksi jabatan defenitif. ‘’Kita angkat mereka supaya pemerintahan in bisa jalan.
Dengan telah diundangkannya 3 DOB melalui Undang-undang No 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan pada 25 Juli 2022.
“Sebab, secara administratif sudah beda Provinsi. Untuk tahun 2022 masih bisa kami anggarkan, namun tahun 2023 mendatang tidak ada lagi penganggaran,” kata Yohanes, Rabu (30/11).
Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Wapres juga meresmikan Kantor Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) di lantai 5 Kantor GKN, bertemu dengan tokoh agama, memberikan pengarahan kepada Pejabat di lingkungan Provinsi Papua, Ketua DPR, Ketua MRP, Pangdam dan Kapolda serta Perbankan yang dipusatkan di GKN, Selasa (29/11).
“Tetapi tetap penagakan hukum pada siapa saja yang melanggar, menegakan keadilan menjadi sesuatu yang niscaya sehingga masyarakat merasa aman dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan arahannya di GKN Jayapura, Selasa (29/11).
“Prediksi kami seperti itu, akan terjadi hijrah ASN dari luar Papua masuk ke tiga wilayah DOB. Ini rasanya sulit untuk ditolak,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (28/11). Iapun beranggapan bahwa jika itu terjadi maka sulit mengatakan jika Papua masih “menganut” Otsus. Apalagi ada banyak hal yang memang tidak lagi memandang bahwa Otsus ada di Papua.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin ingin memastikan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khsusus Papua, termasuk soal pemekaran wilayah.
Menanggapi informasi tersebut, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memastikan bahwa sampai sekarang Sugiarto masih menjabat sebagai Pj Sekda Provinsi Papua Selatan.
’Saya sebagai pimpinan yang mengelola hotel tersebut belum ada pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini Pj Gubernur Papua Selatan, maupun dengan pemerintah kabupaten terkait dengan kontrak.
Danrem 172/PWY selaku Komandan Satgas Pengamanan Wilayah Kunjungan Wapres kepada awak media menuturkan sebanyak 3.000 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan kunjungan tamu VVIP ini.
“Sampai dengan hari ini, agenda kita tetap yakni peresmiannya tanggal 27 Desember sesuai dengan yang sudah disampaikan pimpinan (Gubernur Papua Lukas Enembe-red),” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/11) kemarin.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, tidak ada ketentuan atau dipaksa, melainkan kerelaan dari ASN sendiri yang mau berkarir di Provinsi Baru. Sebagaimana ASN sudah bersumpah dimana saja akan mengabdi.
‘’Jadi kemarin setelah pelantikan dan setelah penyambutan penerimaan di sini (Merauke), kami ke gedung negara yang disiapkan untuk Pj Gubernur Papua Selatan itu masih dalam tahap renovasi dan dalam tahap perbaikan di beberapa bagian.
Kepala Dinkes Provinsi Papua, dr. Robby Kayame, mengatakan Raker Kesda membahas penyiapan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, khususnya di tiga provinsi baru.
Hal tersebut diungkapkan Lewat Focus Group Discussion bersama Kementerian Dalam Negeri, DPRP meminta kajian yang lebih detail tentang tugas dan kewenangan yang pastinya tidak seperti dulu pasca lahirnya tiga DOB. Ini termasuk system penganggaran yang hingga kini belum ada petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan setelah DOB terbentuk.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengatakan, untuk memulai pemerintahan, maka ada 4 OPD prioritas yang akan dibentuk, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bppeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 4 OPD ini memiliki peran penting mengawali pemerintahan ini.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nickolaus Kondomo, SH, MH menyatakan jika Tuhan tidak salah mengirimnya untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, dan masyarakat
Pada momen Hari Otsus, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk menilai, Otsus telah memberikan dampak besar bagi Papua. “Otsus ini kita sudah rasakan, ada Otsus yang sudah berhasil, ada yang masih dalam tahapan perbaikan dan seterusnya, jadi harus kita akui itu,” ujar Ribka ketika ditemui di Timika, Senin (21/11).
Dikatakannya dengan tiga program provinsi baru ini, tanah orang - orang asli Papua diambil atas nama pemerataan pembangunan nasional dan diserahkan kepada orang - orang yang bukan asli Papua dan ini mengakibatkan orang Papua kehilangan ahli waris tanah dan negeri ini akan kehilangan tanahnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, peringatan hari Otsus bukan sekedar pemberian haru libur semata. Melainkan menjadi perenungan bagi masyarakat Papua.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa moment 21 tahun lalu ini hingga kini terlihat ada perubahan yang nyata. Ia menjelaskan bahwa soal apa yang terjadi setelah Otsus. Pertama ada Otsus maka hadirlah MRP, dari Otsus juga lahir kursi pengangkatan .
“Ini yang akan kita kejar, kalau bisa minggu depan kita sudah melakukan pelantikannya terlebih yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Inspektorat, Pengelola Keuangan, Bappeda, Badan Kepegawaian dan ini semua yang harus dibentuk duluan,” kata Valentinus kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11) lalu.
“Kalau mau ke Provinsi Baru boleh saja, tidak dilarang bahkan baik yang non job mau pun pejabat aktif bisa ditempatkan di DOB selama yang bersangkutan mau,”Ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11).
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, pihaknya bersama Asosiasi dan Forkopimda telah mengatur untuk melakukan penjemputan karena PJ Gubernur Papua Pegunungan akan datang dengan penerbangan pertama dengan pasawat Trigana Air Service.
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo didampingi istri dan Pj Sekda Papua Selatan, Sugiarto. Penjemputan ini dimulai dari sekitar apron Bandara Mopah Merauke dengan taria-tarian adat dari 4 suku besar yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Dalam acara syukuran penyambutan Pj Gubernur dan Pj Sekda tersebut, dipotong sebanyak 400 ekor babi. Sementara sepanjang jalan, pelajar memegang spanduk yang bertuliskan selamat datang Pj Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM.
“Pada kesempatan itu, baru ibu akan menyampaikan 100 hari kerja kedepan setelah dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Tengah, perihal apa yang akan kami lakukan,” ucap Ribka kepada Cenderawasih Pos, Kamis (17/11).
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, dari hasil rapat 8 bupati se-Lapago dengan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta kemarin, direncanakan 22 November akan dijemput oleh 8 bupati di Bandara Wamena.
‘’Itu data yang kita ajukan sebagai prasyarat untuk pengalihan pegawai. Tapi untuk secara defenitif, itu harus ada administrasi yang dilengkapi oleh bupati dari masing-masing daerah,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Merauke Urbanus Kaize, SIP, MAP, saat ditemui media ini di VIP Bandara Mopah Merauke, Rabu (16/11).
Dalam amanatnya, Ribka Haluk menyampaikan, pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat keputusan Penjabat Gubernur Papua Tengah, dengan nomor: 821:/001/2022 tertanggal 15 November tahun 2022.
Menurut Ribka Haluk, semua menjadi prirotas saat ini. Pertama pembentukan pemerintahan, bahkan dalam minggu depan pihaknya akan melantik Sekda menyusul perangkat perangkat penting lainnya sesuai prosedur yang ada. “Pj gubernur tidak mungkin kerja sendiri, jadi pasti kita siapkan kelembagaannya,” kata Ribka Haluk.
“Saya ingatkan jangan melakukan korupsi atau mendiamkan isu isu kekeresan yang dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri-red). Sebab, fondasi pemekaran adalah masyarakat,” tegas Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (12/11).
Adapun peresmian Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022.
Selain meresmikan ketiga provinsi baru tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga melantik penjabat gubernur dari 3 provinsi baru tersebut. Untuk Provinsi Papua Selatan, dilantik Dr. Ir. Apollo Safanpo, ST, MT, yang jabatan sebelumnya sebagai Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.
Sehingga itu, sebagai Provinsi induk dalam penyelenggaraan pemerintahan di tiga wilayah tersebut, sudah pasti membutuhkan orang orang yang punya kompotensi, kualifikasi kemampuan dalam hal brikorasi yang sudah paham akan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi tersebut.
Dalam pelantikan tersebut, beredar nama nama dari Pejabat Provinsi Papua yang diangkat sebagai Sekda yakni Doren Wakerkwa sebagai Sekda Papua Tengah, Yahanes Walilo Sekda Papua Pegunungan serta Muhammad Musa’ad Sekda di Papua Selatan.
‘’Untuk undangan yang akan melakukan penjemputan pj gubernur Papua Selatan, akan kita lakukan secara terbuka melalui medis sosial. Karena tidak mungkin kita bisa jangkau satu persatu,’’kata Tokoh Selatan Papua Drs. Johanes Gluba Gebze di Merauke, Kamis (10/11) kemarin.
