Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, yang sedang melakukan perjalanan dinas di Jakarta saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS secara online Pemprov Papua Selatan tersebut sempat mengalami kendala terkait dengan NIK menyangkut kode wilayah. Sebab, dengan adanya DOB, bagian Selatan yang masih satiu kode area dalam Provinsi Papua sejak tahun 2023 lalu sudah terpisah sendiri.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait dengan pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ramses mengaku sedang mencari solusi terkait masih ada ribuan ASN yang menumpuk di provinsi induk, Papua. Karena ASN belum digeser ini juga secara otomatis menjadi beban keuangan daerah.
Ketua KAAP Provinsi Papua Mussa Haluk, SE, MSi menyatakan tujuan dari Pra Konfressi ini pihaknya akan memboboti struktur dan bagan dari organisasi KAPP ini harus berubah karena ini berkaitan dengan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Kepas Awi membenarkan ada sekitar 10 hotel di Kota Jayapura yang dinyatakan ditutup alias bangkrut, sehingga tidak lagi melanjutkan kegiatan bisnis perhotelan. Hal ini tentunya juga berdampak pada penerimaan PAD di Kota Jayapura, terutama dari sektor perhotelan.
“Kurang lebih 3.000 hingga 4.000 ASN masih tertahan di Provinsi Induk. Kalau bisa mereka ini harus didistribusikan sebab ini juga salah satu penyebab biaya belanja pegawai kita tinggi lantaran masih terjadi penumpukan disini,” kata Walilo kepada Cenderawasih Pos,
Secara khusus, problem internal di dalam Pemerintah Provinsi Papua yang dimaksudkan Yakobus berkaitan dengan sumber daya manusianya. Belakangan banyak sekali ASN yang melakukan aksi demo di kantor gubernur.
Kegiatan yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, sekretaris eselon lll, PPTK, Kasubbag keuangan, dan kasubbag program. Dengan membahas APBD Provinsi Papua, tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3 terilun lebih dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1021, sementara jumlah paketnya sebanyak 6479.
Pelaksana Tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Alexander Koostan Y Kapisa, menyampaikan posisi dana cadangan Pemprov awal dirinya menjabat sekitar Rp 400-an miliar.
Diketahui, jumlah tenaga honorer Pemprov Papua yang diproses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.450 orang. Dari jumlah tersebut, honorer berusia dibawah 35 tahun sebanyak 2.253 orang, sedangkan diatas 35 tahun berjumlah 1.070 orang.
Kegiatan yang dilakukan ini mulai dari kegiatan imigrasi untuk pelayanan pasport, layanan layanan kekayaan intelektual, pakai, industri tapi juga kekayaan intelektual komunal, dengan ekspresi budaya tradisional, pengetahauan tradisonal dan sumberdaya genetik potensi indikasi geografis.
Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Lanjutnya, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan kepengurusan termasuk memilih pengurs IBI di tiga DOB. “Tahun depan 3 DOB sudah terbentuk IBInya, sehingga dengan provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 maka kepengurusan IBI pun menjadi 38,” ujarnya.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan pelaksanaan tindak lanjut pengalihan aset dari Provinsi Papua ke wilayah DOB telah dilakukan rekonsiliasi verifikasi dan validasi data dengan nilai Rp 5.746.129.373.281,12.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah provinsi Papua pegunungan sangan memberikan perhatian pada kabupaten Jayawijaya karena posisi yang strategis serta peran wilayah ini adalam beberapa hal, pertama sebagai Ibukota berdasarkan undang -undang nomor 16 tahun 2022
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
Ini disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo yang menyebut mulai dari malam takbiran hingga pelaksanaan Ibadah Sholat Idul Adha tidak ada gangguan signifikan.
Kondisi ini mulai dirasakan setelah Daerah Otonomi Baru (DOB) terjadi, bahkan hal ini bukan saja dialami mahasiswa STIPER, tetapi juga beberapa universitas lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
“Aset Kantor Samsat yang ada di DOB bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Papua, setelah kita serahkan, itu artinya sudah menjadi kewenangannya DOB. Fokus kami hanya Samsat yang ada di Provinsi Papua,” sambungnya.
Saat bertemu dengan pemerintah daerah Papua Pegunungan, pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh pendidikan. Wapres menyampaikan bahwa wilayah Laa Pago telah menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 -2024 dengan berbagai proyek prioritas lintas sektor.
Diapun mengatakan untuk pemilu presiden dan legilatif kemarin, pihaknya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penegak hukum di Papua. Namun untuk pilkada serentak kali ini, pihaknya tetap melakukan pemantauan terutama wilayah DOB.
Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.
Bahkan, Komnas HAM Papua mencatat, sepanjang Januari hingga Juni tahun 2024 ada 41 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di tanah Papua. Puluhan kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 25 kasus, penganiayaan sebanyak 10 kasus dan pengerusakan sebanyak 7 kasus. Dimana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.
Pencanangan pekan imunisasi nasional (PIN) Polio tingkat Provinsi Papua telah dilakukan di Kampung Syoribu, Distrik Poiru, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (25/5) lalu. Setelah itu, disusul pada 27 Mei kemarin, beberapa kabupaten/kota di wilayah Papua melakukan PIN polio kepada anak usia 0 bulan hingga 7 tahun.
Ahmad Doli hadir memberikan pidato kembangsaan dengan tema "Merawat Harmonisasi Kebhinekaan di Tanah Papua Menuju Indonesia Emas". Dikatakan silahturahmi tersebut sangat pentung dilakukan. Terutama menjelang ivent politik. Karena secara terselubung acara tersebut mengkampanyekan pemilu damai di Provinsi Papua.
‘’Jadi yang menilai itu bukan saya. Tapi Komisi II DPR RI. Kalau saya hanya mendampingi Komisi II. Tapi kritikan, saran, masukan bukan hanya DOB tapi termasuk Kemendagri. Karena pasukan tempur yang dilapangan ini kita yang tugaskan,’’ katanya.
Hanya saja, lanjut Politisi Partai Golkar ini, bahwa sampai saat ini Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium pemekaran atau masih menutup kran pemekaran tersebut. Sebab, lanjut dia, untuk memekarkan sebuah DOB membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam arahannya di rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (29/5) kemarin.
Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia menyatakan kedatangannya untuk melakukan monitoring dan kemudian melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di 4 Provinsi baru ini, dimana yang sudah dilakukan sejak awal adalah Papua barat daya, Papua Tengah dan saat ini di Papua pegunungan, serta hari berikutnya di Papua Selatan.
Wapres sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres mengingatkan bahwa kehadiran BP3OKP sebagai komitmen pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua.
Rektor Yapis Dr.H.Muhdi B.Hi.Ibrahim, SE.,MM, dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Rektor l, DR. Abdul Rasyid, S.Pd., SE., M.Si. mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi jasa kontruksi selama ini sudah terjawab.
“Pada saat saya turun lapangan dan melakukan konfirmasi ke teman teman di kabupaten/kota, rata-rata mereka menyebut anggaran tidak ada, sehingga pemeriksaan pengelolaan dana desa tidak dilakukan. Ini juga dikarenakan sebagian desa di wilayah Papua tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya.
Ribka Haluk membeberkan gambaran mengeluruh tentang pencapaian, keberlanjutan dan potensi perbaikan yang akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat. Ia terus akan bekerja keras dalam mengangun fondasi pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Selain itu, lanjut Rumasukun, kita juga patut meningkatkan digitalisasi di tengah arus perkembangan teknologi yang terus meningkat. Sehingga akselerasi kinerja ekonomi dapat tercapai dan menjangkau masyarakat lebih luas.
Arinius mengklaim, secara manual cakupan vaksinasi di Papua 76,5 persen. Namun secara aplikasi angkanya masih di bawah. Hal ini dikarenakan teman teman sudah melakukan pelayanan di lapangan, namun tidak diinput dalam aplikasi Asik sehingga tidak terbaca.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Imam Djuniawal, mengatakan dengan penyerahan dokumen tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangunan RZWP-3-K pada wilayah tersebut.
Karena itu jauh-jauh hari pemerintah Provinsi Papua, meminta masyarakat tetap manjaga keamanan dan kondusifitas jelang pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, menyatakan Pemprov Papua saat ini tengah mendorong pengembangan ekonomi hijau, yang fokusnya diutamakan pada sektor perkebunan, pertanian dan kehutanan.
Sebab dengan adanya pemekaran DOB saat ini, maka peluang wisata yang ada di Papua menjasi sumber PAD. Bahkan di Kabupaten Biak sendiri, mempunyai pantai-pantai yang sangat eksotis dengan keragamaan sosial budaya masyarakat yang sangat menarik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua pegunungan sudah memiliki ASN yang hampir mencapai 1000an namun kemudian juga diberikan kuota khusus dari pemerintah pusat khusus untuk DOB untuk merekut 1000 CASN dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di Papua pegunungan.
Diakui, pasti semua orang menginginkan Papua ini maju, termasuk dirinya. Namun untuks aat ini, dirinya fokus dengan bidang tugasnya saat ini. Apalagi saat ini perosalan stunting di Papua, dan DOB lanjutnya masih menjadi perhatian serius. Sehingga terkait dengan politik mesti harus dikesampingkan.
Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan untuk mengingatkan kembali para pegiat lingkungan terkait hari bumi. Masih banyak PR yang harus dilakukan terkait kondisi lingkungan di Papua apalagi dengan kondisi terkini saat ini dimana ada sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang secara tidak langsung akan memberi ancaman bagi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan juga hutan ada yang tersisa.
Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Pemprov papua akan memeriksa langsung ke Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dalam hal ini Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Pekan Olahraga Pelajar ini sebagai iven perdana yang diselenggarakan setelah Papua Selatan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Tujuannya sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan olahraga pelajar di daerah Papua Selatan menuju Pra Popnas tahun 2024 dan Popnas tahun 2025.
Dimana masyarakat adat Tabi-Saireri meminta agar pemimpin di Papua Induk harus diisi oleh orang asli Papua berwilayah adat Tabi Saireri. Pun demikian diberbagai wilayah adat lain di tanah Papua juga menuntut hak yang sama, bahwa pemimpin dserah harus diisi oleh anak asli dari wilayah adat setempat.
"Untuk itu, mari kita lawan kemiskinan dan keterbelakangan, karena kami (Pamongpraja, Red) sudah ditempa menjadi calon pemimpin di pemerintahan, sehingga dapat menjalankan tugas dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik," ungkap mantan Wali Kota Jayapura dua periode ini kepada Cenderawasih Pos usai berbuka puasa bersama warga Ponpes Hidayahtulah Holtekamp.
"Kami menyadari betul bahwa semenjak terbentuk daerah otonomi baru (DOB) terjadi penurunan okupansi hotel di Provinsi Papua dan ini dialami semua perhotelan khususnya di Kota Jayapura, meski disisi lain bagus untuk pengembangan daerah lainnya.
Menurutnya, penting untuk menjelaskan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, lokasi, luas, panjang, serta nilai aset yang diserahkan. Tak hanya itu kata Anggiat, perlunya diselesaikan juga masalah narasi terkait penyerahan aset, termasuk pembuatan peraturan gubernur dan kebijakan akuntansi khusus.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman mengatakan, pasca pemekaran, setiap provinsi di Papua diharapkan mengoptimalkan potensi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru, untuk meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan di Wilayah Papua.
Terlebih khusus perhatian terhadap ibu hamil. Pola asupan gizi bagi seorang ibu hamil ini semestinya menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sebab secara aturan 1000 hari pertama usia kehidupan gizinya terpenuhi. Sayangnya hal ini tampak kurang diperhatikan, sehingga yang terjadi angka prevalensi stunting di Papua masih sangat tinggi.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan tahun ini merupakan masa transisi Pemprov Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di tambah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Pemanfaatan Anjungan Papua di TMII dalam pengelolaan budaya Papua Pegunungan.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
Hal ini seiring dengan anggaran yang menurun pasca adanya daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 22 miliar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya.
Sebab mengacu pada Peraturan Bawaslu, (Perbawaslu) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando, Wanggai, S.IP, M.A.P menyatakan saat ini Provinsi Papua Pegunungan memasuki babak baru lantaran telah melengkapi struktur organissi dari MRP Pegunungan yang merupakan sebuah lembaga representasi kultural, lembaga yang menjadi simbol, roh bagi Otsus.
Hal itu disebabkan karena pemetaan wilayah PTFI masuk dalam Zona wilayah Papua Tengah. Sehingga pajak penghasilan dari PTFI diberikan kepada pemerintah daerah Papua Tengah. Karena itu, harus mulai melirik potensi lain yang bisa digali untuk menjadi sumber PAD bagi Pemprov Papua.
Ketua PHRI Papua, Abdul Rajab mengatakan, penurunan okupansi hotel di Provinsi Papua mengalami penurunan semenjak adanya DOB, meski disisi lain bagus untuk pengembangan daerah lainnya.
Elyas menyebut, di Provinsi Papua, investasi bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Ia pun tak memungkiri bahwa pasca DOB, sumber daya alam yang bisa dikelola provinsi induk berkurang.
"Sudah ada tiga laporan masuk, namun kami belum melakukan pemantauan karena laporan itu masih bersifat lisan, tapi informasi yang kami peroleh, dari tiga laporan itu, kasusnya sedang disidangkan di PTUN Jayapura," ungkapnya, Kamis (18/1).
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebagai pemerintahan transisi dari Provinsi Papua akan pihaknya mengelola 677 mahasiswa Asal Papua pegunungan yang berada di dalam negeri ada 588 dan luar Negeri 89 mahasiswa yang mayoritas berada di Amerika dan Australia.
"Akan tetapi memang tidak signifikan dikarenakan faktor Daerah Otonomi Baru (DOB). Untuk puncak penjualan mobil terasa sebelum pandemi Covid -19, setelah itu penjualan mobil belum kembali membaik, bahkan setelahnya ada DOB, "ungkap Marke Wanget kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/1) kemarin.
Dikatakan, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa alasan Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan provinsi hasil DOB di atas tanah Papua belum memikirkan masalah serius di sektor pendidikan yang menunjukan fakta Otsus gagal.
Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, akan memberi harapan pembangunan yang merata di Papua. Kebijakan pemekaran Provinsi Papua merupakan amanat dan implementasi atas Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan membentuk Tim Asistensi untuk melakukan pengecekan terhadap usulan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terhadap sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Selatan.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua orang mengerti penggunanaan dan manfaatnya karena di satu sisi orang bisa melihat kalau ada kekurangan-kekurangannya sekaligus bisa menjadi arahan koreksi atau seperti apa sehingga ada perbaikan-perbaikan.
"Untuk wilayah kerja Bank Indonesia, cakupannya untuk empat Provinsi yang ada, jadi perputaran uang kami yakini tra berpengaruh, karena kami masih mengcover empat provinsi, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (12/12) kemarin.
Dikatakan Marthen, untuk penempatan pegawai yang diangkat dari formasi honorer K2 dengan usia di atas 35 tahun akan ditempatkan di seluruh 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Menurut Agustinus Joko Guritno, penyesuaian nomenklatur produk hukum tersebut sangat penting karena Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat yang sebelumnya masuk cakupan Provinsi Papua, kini dengan hadirnya DOB menjadi cakupan Provinsi Papua Selatan. Sehingga nomenklatur produk hukum tersebut harus segera disesuaikan.
“Jangan sampai ada modus operandi tertentu di balik kebijakan-kebijakan, sehingga itu kita harus jaga, apalagi hutan Papua merupakan benteng terakhir,” ucap Patria kepada Cenderawasih, usai kegiatan Lokakarya pencegahan korupsi dalam penyusunan tata ruang daerah pasca pembentukan DOB di tanah Papua, Kamis (16/11).
Wakil Mentri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH Kementrian Dalam Negeri RI usai di sahkan undang -undang nomor 14,15, 16 dan undang -undang 29 ini telah berjalan setahun pemerintahan di 4 wilayah DOB oleh karena itu Kemendagri akan melakukan evaluasi jalannya pemerintahan selama setahun.
"Satu regu anggota Brimob itu nantinya akan ditugaskan mengamankan pelaksanaan pemilu," kata Irjen Pol Fakhiri setelah upacara memperingati HUT ke-78 Brimob yang dilaksanakan di Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura, Kamis (16/11) kemarin.
Pengalihan personel, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D) ke daerah otonomi baru (DOB) di Papua hingga kini memang masih berproses. Mulai dari pergeseran Aparatur Sipil Negara (ASN), aset Barang Milik Daerah (BMD), pendanaan dan hal-hal lainnya.
Penurunan anggaran ini, lanjut bupati Jayawijaya 2 periode ini bukan tanpa sebab. Penurunan disebabkan karena keterlambatan mastewr plan dan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan dari 3 DOB tersebut ada yang belum clear.
‘’Tahun depan, peraturan akan kita jalankan. Perizinan semuanya akan kita rapikan. Tapi, untuk tahun ini, sebenarnya kita masih menutup mata,’’ kata Plt Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan Jujuk Irianto, S.Sos, ketika ditemui media ini.
Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi dokter Umum tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum, serta dihadiri secara langsung Rektor Uncen Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE.MSc.agr, Jajaran Fakultas Kedokteran Uncen, maupun keluarga dari masing masing Dokter Umum tersebut.
Menurutnya, dana Rp 7,2 triliun itu, sangat kecil untuk mendorong pemenuhan pembiayaan rutin untuk di Papua Induk. Apalagi harus dibagikan ke Daerah Otonomi yang tentunya akan semakin mengalami defisit secara besar besaran.
‘’Fasilitas kendaraan itu disediakan langsung oleh KPU RI untuk KPU di 4 DOB di Papua dan Papua Barat baik untuk komisionernya maupun untuk sekretarisnya. Makanya kode plat kendaraannya B,’’ katanya.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo menyatakan dalam evaluasi itu ada beberapa program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya selama 10 bulan menjabat di DOB Papua Pegunugan. Sebab dalam membangun daerah baru ini tak semudah membalikkan telapak tangan.
Pasalnya Krisman Awi Fonataba selaku ketua partai lokal, Partai Papua Bersatu mengaku khawatir jika implementasi dari PP 106 ini tidak sejalan maka berpotensi mendapat penolakan dari pemerintah pusat. Karenanya dalam perumusan yang dilakukan oleh Kesbangpol masing – masing provinsi di Daerah Otonomi Baru (DOB) diharapkan bisa lebih cermat untuk mencantumkan pasal demi pasal termasuk isi dari bab per bab.
Wapres yang juga Ketua BP3OKP menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana di empat wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Menurut Bambang, turunnya okupansi hotel di Kabupaten Jayapura disebabkan banyak faktor. Seperti perekonomian yang masih lesu. Belum lagi Kabupaten Jayapura hanya sebagai tempat transit dan pengelolaan obyek wisata belum optimal, sehingga pengunjung dari luar juga belum banyak.
‘’Kita bersyukur karena dari 4 DOB provinsi yang ada di Papua dan Papua Barat, kita Provinsi Papua Selatan yang mengangkat dan melantik pejabat pengawas fungsional . Tanggal 26 Juni 2023 lalu, bapak Pj Gubernur Papua Selatan telah melantik 14 orang pengawas penyelenggara pemerintah daerah dan 3 orang auditor,’’ kata Inspektur Daerah Papua Selatan Sucahyo Agung menjawab pernyataan Cenderawasih Pos belum lama ini.
Terkait dengan rencana kunjungan Wapres tersebut, Jeri mengaku telah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka memastikan hal hal apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan
Sama seperti ketika Papua belum dimekarkan. Hanya yang sedikit berbeda adalah hasil dari reses ini tidak dilaporkan ke Gubernur Papua melainkan akan diteruskan kepada kepala daerah di masing – masing wilayah DOB.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya Mathias Tabuni, S.Sos mengakui jika saat ini untuk masalah keamanan ini sangat memprihatinkan dan tak sesuai dengan harapan masyarakat Jayawijaya. Sebab, pasca pembentukan DOB Papua Pegunungan masuk di kabupaten ini harapan kondisi keamanan tidak sesuai dengan harapan.
“Dampak dari hal ini adalah target PAD Provinsi Papua yang pada tahun 2022 sebesar Rp 2.114.929.998.061, pada APBD Induk Provinsi Papua tahun 2023 ditetapkan turun sebesar 72,2% menjadi Rp 587.427.517.800,” terang Setiyo, Selasa (5/9).
"Setiap kegiatan yang tadinya fokus di Papua khususnya Kota Jayapura, kini harus terbagi karena mau tidak mau fokus kegiatan pemerintah sudah sibuk di daerah masing-masing, "ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/8) kemarin.
Banyak apresiasi dan harapan terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura ini. Diharapkan tidak hanya sebatas formalitas dan seremonial saja, tapi kunjungan atau berkantornya Wapres Maruf Amin ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan solusi atau berbagai masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat di Papua ini. Termasuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat di Papua.
“Dalam konteks pemekaran DOB, data proyeksi penduduk menjadi panduan berharga dalam menentukan arah pembangunan,” ungkap Suzana Wanggai usai membuka kegiatan sosialisasi Proyeksi Penduduk kabupaten/kota tahun 2020-2035 Provinsi Papua. Hasil Sensus Penduduk 2020, Senin (21/8).
Hal tersebut disampaikan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementrian LHK Republik Indonesia Dr. Bambang Hendroyono, MM pada pembukaan rapat kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua, di swiss belhotel Merauke, Kamis (10/8).
“STC 2023 bagian dari Pemprov Papua yang akan kita dorong setara dengan Festival Lembah Baliem atau Festival Asmat yang sudah mendunia,” kata Jeri kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/8).
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Semuel Siriwa menyampaikan, Pemprov selalu mendukung Festival Kopi yang digelar di bumi cenderawasih.
