WAMENA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jayawijaya menilai jika Keamanan di Wamena tak hanya jadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jayawijaya semata, namun juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lantaran berkedudukan ibukota di wilayah Wamena ini.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya Mathias Tabuni, S.Sos mengakui jika saat ini untuk masalah keamanan ini sangat memprihatinkan dan tak sesuai dengan harapan masyarakat Jayawijaya. Sebab, pasca pembentukan DOB Papua Pegunungan masuk di kabupaten ini harapan kondisi keamanan tidak sesuai dengan harapan.
“Kita lihat kasus kecelakaan dan kekerasan yang terjadi di Wamena ibukota Provinsi Papua Pegunungan, faktor utama mabuk dan yang menjadi sorotan Pemda Jayawijaya, tapi kalau mau dilihat, ini bukan jadi tanggungwab Jayawijaya saja, tapi juga Provinsi Papua Pegunungan,” ungkapnya Senin (11/9) Kemarin saat ditemui di DPRD Jayawijaya.
Tanggungjawab keamanan ini juga menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan karena memiliki kedudukan di Wamena sehingga menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah dan penduduk yang ada di Jayawijaya sebab warga dari 8 Kabupaten ini semua ada di Jayawijaya.
“Yang tinggal disini bukan hanya kita Jayawijaya saja, tapi ada penduduk dari wilayah 8 kabupaten yang lain juga ada di sini, sehingga harus sama -sama ambil bagian dalam keamanan, sebab dulu keadaan kita tak seperti ini,” Kata Mathias.
Sebelum ada DOB keamanan di Jayawijaya tak seperti ini, tapi setelah DOB masuk masalah keamanan ini seperti menuju pada kehancuran, sehingga tak hanya menjadi tanggungjawab pihak keamanan saja tapi semua pihak harus bertanggung jawab.
“Kita harus duduk bersama bicara dan ini sudah disampaikan kepada Komisi A DPRD Jayawijaya untuk membicarakan masalah keamanan ini dengan instansi lain seperti Polres Jayawijaya, Kodim 1702/ Jayawijaya dan Satpol PP Pemda Jayawijaya,”tutup ketua DPRD Jayawijaya. (*)
WAMENA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jayawijaya menilai jika Keamanan di Wamena tak hanya jadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jayawijaya semata, namun juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lantaran berkedudukan ibukota di wilayah Wamena ini.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya Mathias Tabuni, S.Sos mengakui jika saat ini untuk masalah keamanan ini sangat memprihatinkan dan tak sesuai dengan harapan masyarakat Jayawijaya. Sebab, pasca pembentukan DOB Papua Pegunungan masuk di kabupaten ini harapan kondisi keamanan tidak sesuai dengan harapan.
“Kita lihat kasus kecelakaan dan kekerasan yang terjadi di Wamena ibukota Provinsi Papua Pegunungan, faktor utama mabuk dan yang menjadi sorotan Pemda Jayawijaya, tapi kalau mau dilihat, ini bukan jadi tanggungwab Jayawijaya saja, tapi juga Provinsi Papua Pegunungan,” ungkapnya Senin (11/9) Kemarin saat ditemui di DPRD Jayawijaya.
Tanggungjawab keamanan ini juga menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan karena memiliki kedudukan di Wamena sehingga menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah dan penduduk yang ada di Jayawijaya sebab warga dari 8 Kabupaten ini semua ada di Jayawijaya.
“Yang tinggal disini bukan hanya kita Jayawijaya saja, tapi ada penduduk dari wilayah 8 kabupaten yang lain juga ada di sini, sehingga harus sama -sama ambil bagian dalam keamanan, sebab dulu keadaan kita tak seperti ini,” Kata Mathias.
Sebelum ada DOB keamanan di Jayawijaya tak seperti ini, tapi setelah DOB masuk masalah keamanan ini seperti menuju pada kehancuran, sehingga tak hanya menjadi tanggungjawab pihak keamanan saja tapi semua pihak harus bertanggung jawab.
“Kita harus duduk bersama bicara dan ini sudah disampaikan kepada Komisi A DPRD Jayawijaya untuk membicarakan masalah keamanan ini dengan instansi lain seperti Polres Jayawijaya, Kodim 1702/ Jayawijaya dan Satpol PP Pemda Jayawijaya,”tutup ketua DPRD Jayawijaya. (*)
