MERAUKE – Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo menyebut bahwa anggaran percepatan pembangunan kontruksi di 3 DOB di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah turun dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 6,9 Triliun.
Penurunan anggaran ini, lanjut bupati Jayawijaya 2 periode ini bukan tanpa sebab. Penurunan disebabkan karena keterlambatan mastewr plan dan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan dari 3 DOB tersebut ada yang belum clear.
‘’Awalnya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengalokasikan Rp 11,3 T. Tapi karena keterlambatan master plan dan lahannya ada yang belum clear sehingga pekerkjaan kontruksi yang seharusnya dimulai tahun ini untuk percepatan pembangunan di 3 DOB tersebut dari anggaran Rp 11,3 T berkurang menjadi Rp 6,9 triliun. Ini menjadi kerugian kita bersama karena kita tidak segera menindaklanjuti apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama,’’ tandas mantan Wakil Menteri PUPR RI ini, disela-sela memberikan sambutan pada pelantikan 33 anggota MRP PPS di Merauke, Senin (6/11/2023).
Diketahui untuk 3 DOB tersebut, Pemerintah Pusat melalui PUPR RI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,3 T untuk pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan MRP.
Menurut Wamendagri, semestinya anggaran yang disiapkan negara segera dilakukan penyerapan. Apalagi saat ini kita sedang memasuki tahun politik di tahun 2024. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE – Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo menyebut bahwa anggaran percepatan pembangunan kontruksi di 3 DOB di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah turun dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 6,9 Triliun.
Penurunan anggaran ini, lanjut bupati Jayawijaya 2 periode ini bukan tanpa sebab. Penurunan disebabkan karena keterlambatan mastewr plan dan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan dari 3 DOB tersebut ada yang belum clear.
‘’Awalnya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengalokasikan Rp 11,3 T. Tapi karena keterlambatan master plan dan lahannya ada yang belum clear sehingga pekerkjaan kontruksi yang seharusnya dimulai tahun ini untuk percepatan pembangunan di 3 DOB tersebut dari anggaran Rp 11,3 T berkurang menjadi Rp 6,9 triliun. Ini menjadi kerugian kita bersama karena kita tidak segera menindaklanjuti apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama,’’ tandas mantan Wakil Menteri PUPR RI ini, disela-sela memberikan sambutan pada pelantikan 33 anggota MRP PPS di Merauke, Senin (6/11/2023).
Diketahui untuk 3 DOB tersebut, Pemerintah Pusat melalui PUPR RI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,3 T untuk pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan MRP.
Menurut Wamendagri, semestinya anggaran yang disiapkan negara segera dilakukan penyerapan. Apalagi saat ini kita sedang memasuki tahun politik di tahun 2024. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
