Tak Lepas dari Kebijakan Anggaran Pemerintah Pusat Pasca Penetapan DOB
JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw akhirnya buka – bukaan terkait persoalan dana beasiswa bagi ribuan mahasiswa yang saat ini sedang mengambil studi di luar. Ia menyampaikan setelah melihat kondisi keuangan daerah maka ia memastikan bahwa Pemprov Papua tak bisa lagi membiayai mahasiswa yang masih berstudi di luar negeri.
Meski dikatakan kenyataannya cukup berat namun ini harus disampaikan ketimbang terus menerus memberikan harapan sementara kondisi di lapangan bertolak belakang.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Ia menceritakan sempat bertemu dengan Pj Wali Kota dan Pj Bupati Jayapura dan disampaikan bahwa mereka memiliki dana Otsus kecil sementara beban beasiswanya besar dan ini juga akan jadi masalah. Jhony menyebut persoalan ini tak lepas dari kebijakan anggaran pemerintah pusat pasca penetapan daerah otonomi baru.
“Pemerintah pusat tidak melihat data dan menganggap bisa langsung ditransfer dan selesai. Padahal tidak sesimple itu. Karenanya kami minta adik – adik mahasiswa bisa jeli mengatur keuangan. Saat ini masa sulit,” imbuhnya.
DPR kata Jhony telah sudah berjuang dengan banyak cara bahkan sudah gunakan dana cadangan bolak balik tapi tetap saja belum mampu menuntaskan seluruh masalah beasiswa ini. “Kami pikir tidak bisa terlalu lama bertahan dan baiknya adik – adik mahasiswa dan orang tua yang masih akan memberangkatkan anaknya saran kami dipertimbangkan kembali karena konsekwensi adalah anggaran,” wantinya
Tak Lepas dari Kebijakan Anggaran Pemerintah Pusat Pasca Penetapan DOB
JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw akhirnya buka – bukaan terkait persoalan dana beasiswa bagi ribuan mahasiswa yang saat ini sedang mengambil studi di luar. Ia menyampaikan setelah melihat kondisi keuangan daerah maka ia memastikan bahwa Pemprov Papua tak bisa lagi membiayai mahasiswa yang masih berstudi di luar negeri.
Meski dikatakan kenyataannya cukup berat namun ini harus disampaikan ketimbang terus menerus memberikan harapan sementara kondisi di lapangan bertolak belakang.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Ia menceritakan sempat bertemu dengan Pj Wali Kota dan Pj Bupati Jayapura dan disampaikan bahwa mereka memiliki dana Otsus kecil sementara beban beasiswanya besar dan ini juga akan jadi masalah. Jhony menyebut persoalan ini tak lepas dari kebijakan anggaran pemerintah pusat pasca penetapan daerah otonomi baru.
“Pemerintah pusat tidak melihat data dan menganggap bisa langsung ditransfer dan selesai. Padahal tidak sesimple itu. Karenanya kami minta adik – adik mahasiswa bisa jeli mengatur keuangan. Saat ini masa sulit,” imbuhnya.
DPR kata Jhony telah sudah berjuang dengan banyak cara bahkan sudah gunakan dana cadangan bolak balik tapi tetap saja belum mampu menuntaskan seluruh masalah beasiswa ini. “Kami pikir tidak bisa terlalu lama bertahan dan baiknya adik – adik mahasiswa dan orang tua yang masih akan memberangkatkan anaknya saran kami dipertimbangkan kembali karena konsekwensi adalah anggaran,” wantinya
