PONTIANAK — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kalimantan Barat menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas. Pemerintah ingin deteksi dini dan penanganan awal menjangkau desa-desa di sekitar lahan gambut.
Keputusan itu disampaikan seusai pertemuan Presiden dengan akademisi, peneliti, dan sejumlah pejabat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden. Lima provinsi prioritas lainnya ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional,” kata Raja Juli. Raja Juli mengatakan pencegahan karhutla harus menjangkau warga desa di sekitar lahan gambut, termasuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka diharapkan dapat mengenali tanda kebakaran dan melakukan penanganan awal sebelum api meluas.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden menekankan pencegahan yang sesuai dengan kondisi setiap desa. BRIN diminta memperkuat deteksi dini dan pemantauan titik panas, termasuk mengembangkan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengenali risiko kebakaran.
“Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap sumber daya di sekitarnya,” ujar Arif.
PONTIANAK — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kalimantan Barat menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas. Pemerintah ingin deteksi dini dan penanganan awal menjangkau desa-desa di sekitar lahan gambut.
Keputusan itu disampaikan seusai pertemuan Presiden dengan akademisi, peneliti, dan sejumlah pejabat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden. Lima provinsi prioritas lainnya ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional,” kata Raja Juli. Raja Juli mengatakan pencegahan karhutla harus menjangkau warga desa di sekitar lahan gambut, termasuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka diharapkan dapat mengenali tanda kebakaran dan melakukan penanganan awal sebelum api meluas.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden menekankan pencegahan yang sesuai dengan kondisi setiap desa. BRIN diminta memperkuat deteksi dini dan pemantauan titik panas, termasuk mengembangkan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengenali risiko kebakaran.
“Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap sumber daya di sekitarnya,” ujar Arif.
