Menurutnya, tahun 2024 ini Pemerintah Kota Jayapura fokus untuk melanjutkan untuk membiayai program beasiswa Otsus yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini. "Jadi tidak ada seleksi siswa baru lagi ataupun mengirimkan siswa pelajar keluar tahun ini,"terangnya.
Ridwan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kerja Baznas Papua yang perlu diapresiasi. Bahkan bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada muslim melainkan seluruh masyarakat yang tidak mampu terutama anak anak yang punya minat sekolah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua atas upaya baik yang telah dilakukan sehingga 14 anak kami batal dipulangkan dan sudah diijinkan oleh pihak Corban University untuk mengikuti kegiatan perkuliahan semester Spring 2024, dan 1 anak kami di George Fox University boleh melanjutkan perkuliahan semester Spring 2024,” ucap Ketua FKOM-BOP, John Reba, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (31/1).
Menurut Walilo, pembayaran biaya beasiswa 16 mahasiswa untuk 2024 ini dilakukan berdasarkan kebijakan Penjabat Gubernur Papua. Sekalipun pembiayaan beasiswa secara kesuluruhan untuk program BUP 2024 belum dibicarakan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua meminta semua pihak bisa menahan diri. Terlebih, kewajiban Pemprov Papua sudah dilakukan. Sebelumnya juga telah dilakukan korespondesi pada pihak kampus.
“Perintah Pj. Gubernur Papua melalui rapat dengan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua bahwa tunggakan 17 mahasiswa yang akan wisuda Mei 2024 dibayarkan hari ini Kamis (25/1), dan dipastikan mereka tidak akan dipulangkan,” tegas Walilo, Kamis (25/1)
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, mengatakan belasan mahasiswa tersebut dipulangkan lantaran pemerintah tidak menepati janji terhadap batas waktu pembayaran biaya besasiswa yang bersumber dari dana Otsus tersebut.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, menyampaikan anggaran tersebut dibantu oleh 9 kabupaten/kota termasuk dukungan dari Pj Gubernur pada tiga DOB (Daerah Otonomi Baru), yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
